Rulandika, Putra Fajar (2014) Hak Kekebalan (Immunity Right) Kepala Negara Di Hadapan Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Ditinjau Dari Segi Hukum Internasional (Studi Kasus Upaya Penangkapan Presiden Sudan Omar Al-Bashi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Kekebalan hukum (Immunitas) yang dinikmati para pejabat negara merupakan bagian dari kebebasan untuk bertindak yang diberikan oleh pemerintah negara. Perkembangan mengenai hak imunitas dan penyimpangannya semakin menarik minat pemerhati hukum internasional terutama dalam kasus terbaru yang menimpa Presiden Sudan Omar Al-Bashir. Sebagai presiden yang sedang berkuasa di Sudan, Omar Al-Bashir dituduh oleh Jaksa ICC (International Criminal Court) Luis Moreno-Ocampo telah melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang di Sudan. Tuduhan ini kemudian berkembang dengan dikeluarkannya surat penangkapan terhadap Omar Al-Bashir oleh ICC. Adapun permasalahannya adalah: Bagaimana penerapan hak immunitas kepala negara dalam pengadilan pidana internasional ditinjau dari segi hukum internasional? Apakah Surat Penangkapan ICC terhadap Omar Al- Bashir selaku kepala negara sah menurut hukum internasional? Dalam upaya mengetahui dan menganalisa permasalahan di atas, penulis menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif yaitu melihat isi suatu peraturan dalam hukum internasional yang menyangkut hak kekebalan (immunitas) kepala negara dihapanan Mahkamah Pidana Internasional. Dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang ada penulis menggunakan teknik analisa bahan hukum deskriftif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa Hak imunitas bagi kepala negara yang dituduh telah melakukan kejahatan internasional tidak akan mempengaruhi pelaksanaan yurisdiksi International Criminal Court (ICC). Hal ini dikarenakan kejahatan internasional yang diatur di dalam ICC menegaskan adanya keharusan mekanisme pertanggungjawaban individu. Statuta Roma, sebagai landasan utama dari ICC, mengatur adanya mekanisme pertanggungjawaban individu terhadap kejahatan internasional. Oleh karena itu hak imunitas, baik bagi pejabat negara maupun kepala negara, tidak dapat mempengaruhi pelaksanaan yurisdiksi ICC. Kewenangan tersebut diatur dalam pasal-pasal statuta. Terutama dalam hal kejahatan-kejahatan internasional yang diatur, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Proses penahanan terhadap Omar Al-Bashir sudah memenuhi ketentuan yang diatur oleh Statuta Roma 1998. Pengajuan kasus oleh DK PBB yang berlandaskan pasal 13(b), memungkinkan ICC menerapkan yuriskdiksinya, dalam hal ini di Sudan. Penahanan itu sendiri dilakukan demi kelancaran proses peradilan dengan memperhatikan pasal 58 Statuta Roma.
English Abstract
The immunity enjoyed by state officials is part of the freedom to act given by the state government. The development of the right of immunity and its deviation attract more international legal observers, especially in the most recent case that happened to Sudanese President Omar al-Bashir. As the incumbent president of Sudan, Omar al-Bashir is accused by the Prosecutor of the ICC (International Criminal Court) Luis Moreno-Ocampo has committed genocide, crimes against humanity and war crimes in Sudan. The accusation is then developed with the issuance of arrest warrant against Omar al-Bashir by the ICC. The problem is: How can the application of the right of the head of state immunity in international criminal tribunal in terms of international law? Is Letter to the ICC arrest Omar al-Bashir as the head of state legal under international law? In an effort to identify and analyze the problems above, the writer used normative juridical approach is to see the contents of a rule in international law concerning immunity (immunity) front of the heads of state in International Criminal Court. By using materials that existing law analysis techniques the author uses descriptive analysis of legal materials. Based on the research results, obtained answers to existing problems, that the right of immunity for heads of state accused of international crimes will not affect the exercise of jurisdiction the International Criminal Court (ICC). This is because international crimes provided for in the ICC confirms the necessity of individual accountability mechanisms. Rome Statute, as the main foundation of the ICC, set individual accountability mechanisms against international crime. Therefore immunity, both for state officials and heads of state, can not affect the exercise of jurisdiction of the ICC. The authority is regulated in the articles of the statute. Especially in the case of international crimes are regulated, namely genocide, crimes against humanity, war crimes, and crimes of aggression. The process of arrest against Omar Al-Bashir has met the requirements prescribed by the Rome Statute 1998. The filing of cases by the UN Security Council which is based on article 13 (b), allows the ICC yurisdiction apply, in this case in Sudan. Detention it self is done for smooth judicial process by taking into account Article 58 of the Rome Statute.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/332/051408146 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Hasbi |
| Date Deposited: | 15 Dec 2014 08:16 |
| Last Modified: | 25 Apr 2022 02:10 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111975 |
Preview |
Text
COVER.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
SKRIPSI.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |