Bharata, Hatta Adeaksa (2014) Harmonisasi Kewenangan Pengurusan Izin Keramaian antara Kepolisian dan Pemerintah Kota Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah di dalam harmonisasi yang di lakukan oleh Kepolisian dan Pemerintah Kota Malang adalah dengan melakukan harmonisasi yang jelas agar dalam pengurusan izin keramaian umum tidak ada terjadi kesalahan dan bias berjalan dengan optimal.mengingat fakta di lapangan masih adanya terjadi kesalahan dalam pengurusan izin terutama dalam pengurusan izin keramaian umum terutama masyarakat kurang memenuhi persyaratan dalam kegiatan izin keramaian. Maka menimbulkan pertanyaan bagaimana harmonisasi kewenangan pengurusan izin keramaian antara kepolisian dan pemerintah kota malang, yang mana dalam harmonisasi kedua instansi melakukan dengan cara koordinasi yang jelas. Tujuan penelitian ini 1). Untuk mengetahui harmonisasi yang dilakukan dalam pengurusan izin keramaian antara kepolisian dan Pemerintah Kota Malang. 2). Untuk mengetahui hambatan dalam melakukan harmonisasi kewenangan pengurusan izin keramaian antara kepolisian dan Pemerintah Kota Malang. 3). Untuk mengetahui upaya dalam melakukan harmonisasi kewenangan kewenangan pengurusan izin keramaian antara Kepolisian dan Pemerintah Kota Malang. Penelitian ini bersifat deskriptif dan termasuk dalam penelitian hukum empiris.lokasi peneltian ini dilakukan di Polresta Kota Malang dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang termasuk juga ke masyarakat yang telah melakukan izin keramaian. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan datasekunder . teknik pengumpulan data melalui wawancara (data primer), dokumentasi, studi keperpustakaan, peraturan perundang-undangan, makalah, penelusuran internet (data sekunder). Berdasarkan hasil penelitian bahwa harmonisasi yang dilakukan oleh kepolisian dan badan pelayanan perizinan terpadu kota malang yaitu dengan cara koordinasi tetapi di haruskan dengan koordinasi yang jelas. hambatan yang muncul yaitu a).faktor koordinasi yang kurang berjalan dengan optimal dari Kepolisian dan Pemerintah Kota Malang. b). Faktor undangundang yang masih kacau atau rancu. c). faktor kurangnya sosialisasi tentang pengurusan izin keramaian antara kepolisian dan pemerintah kota malang. d). adanya penyalagunaan wewenang. Upaya yang dilakukan dalam harmonisasi a). adanya MoU. b). merumuskan kembali peraturan yang di anggap rancu tentang izin keramaian. c). sosialisasi pengurusan izin keramaian di masyarakat. d). adanya pembinaan rutin di kedua instansi tentang izin keramaian umum.
English Abstract
Issues discussed in this paper is on the harmonization undertaken by the Police and the Government of Malang is to make clear that the harmonization of the common crowd permit no errors and bias run optimal.mengingat facts on the ground there is still an error in the obtaining a license to permit the crowd especially in the general public, especially not meet the requirements of the permit activity crowd. Then raises the question of how to harmonize the crowds permit authority between the police and the city government poor, which is in harmony with the way the two agencies do clear coordination. The purpose of this study 1). To find the harmonization undertaken in the crowd between police permit and the Government of Malang. 2). To determine the barriers to harmonization authority permits the crowds between the police and the City of Malang. 3). To determine the effort in harmonizing authority permit authority and the Government antaraKepolisian crowd Malang. This is a descriptive study and included in the legal research conducted in this research empiris.lokasi Malang Police and the Integrated Licensing Service Agency Malang as well to people who have done the crowd permission. The type of data used include primary data and datasekunder. techniques of data collection through interviews (primary data), documentation, keperpustakaan studies, legislation, papers, surf the internet (secondary data). Based on the results of research that harmonization is carried out by the police and city agencies permit service integrated in a way that is unfortunate but in coordination with the coordination required to jelas.hambatan that arise are a) .faktor poor coordination with the optimal running of the police and government koata unfortunate. b). Factors laws still chaotic or ambiguous. c). lack of socialization factors permit the crowd between the police and the city government poor. d). any abuse of authority. Efforts made in harmonizing a). the MoU. b). reformulate considered ambiguous rules on authorizing the crowd. c). permit socialization in society crowd. d). the existence of regular coaching at both agencies on permit public activities.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/329/051408136 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Hasbi |
| Date Deposited: | 12 Dec 2014 09:04 |
| Last Modified: | 25 Apr 2022 02:04 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111971 |
Preview |
Text
BAB_I.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_III.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_II.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_IV.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_V.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
COVER.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR_ISI_hatta.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
RINGKASAN.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |