Gotawa, Benedictus Donny (2014) Technical Barriers To Trade Agreement GATT-WTO Dalam Pembuatan Kebijakan Standarisasi Kendaraan Bermotor Di Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini dibahas tentang Technical Barriers to Trade Agreement (TBT Agreement) GATT-WTO dalam kaitannya pembuatan kebijakan standarisasi kendaraan bermotor di Indonesia. Laju pertumbuhan kendaraan bermotor di Indonesia, khususnya di Jakarta sudah tidak terkontrol. Banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang mengakibatkan kemacetan berimbas pada pencemaran udara sehingga mengganggu kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan kelestarian alam. Di Indonesia, menggunakan kendaraan merupakan hak setiap warga negara, namun mendapatkan udara yang bersih merupakan hak asasi setiap warga negara. Maka, berangkat dari pemikiran ingin mendapatkan kembali udara bersih, khususnya bagi pengguna jalan, penulis ingin agar pencemaran udara yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor dapat berkurang, baik dengan cara mengurangi jumlah kendaraan bermotor, maupun dengan penggunaan mesin dan bahan bakar kendaraan bermotor yang lebih ramah lingkungan. Namun, apabila ide untuk mengurangi jumlah kendaraan bermotor dengan cara menaikkan tarif jual/beli kendaraan bermotor, maka itu tidak diperbolehkan karena dalam perdagangan bebas WTO, negara-negara anggota WTO hanya diperbolehkan untuk melakukan hambatan non tarif, yakniTechnical Barriers to Trade Agreement (TBT Agreement) . dapat Oleh sebab itu perlu dilakukan kajian tentang kesesuai kebijakan standarisasi kendaraan bermotor di Indonesia dengan TBT Agreement dalam GATT-WTO. Tujuan dari penelitian ini adalah ntuk mengetahui dan menganalisis kebijakan standarisasi kendaraan bermotor di Indonesia telah sesuai dengan Technical Barriers to Trade Agreement (TBT Agreement) yang ada dalam GATT-WTO serta implikasi hukumnya bilamana standarisasi kendaraan bermotor yang telah ditetapkan di Indonesia tidak sesuai dengan Technical Barriers to Trade Agreement (TBT Agreement) yang ada dalam GATT-WTO. Jenis penelitian dalam metode penulisan skripsi ini merupakan jenis penelitian Yuridis Normatif, dimana pendekatan penelitian hukum yang digunakan adalah Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Pendekatan peraturan perundang-undangan atau statue approachmerupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan tertulis yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan Pendekatan ini dilakukan setelah metode pendekatan perundang-undangan dilakukan, yakni dengan menganalisis kesesuaian antara kebijakan standarisasi kendaraan bermotor di Indonesia dengan peraturan hukum yang tertera WTO, khususnya yang berkaitan dengan pemberlakuan technical x barriers to trade agreement WTO dalam pembuatan kebijakan standarisasi kendaraan bermotor di Indonesia. Dalam mengkaji kesesuaian antara kebijakan sandarisasi kendaraan bermotor di Indonesia, perlu diketahui bahwa Indonesia telah memiliki standar dan spesifikasi teknis kendaraan bermotor, baik itu dari mesin, emisi gas buang, lampu, hingga pada keselamatan pengguna kendaraan itu sendiri. Sayangnya, kebijakan standarisasi kendaraan bermotor yang telah berlaku sampai dengan saat ini ternyata belum cukup mumpuni untuk menghambat laju perdagangan kendaraan bermotor secara non tarif di Indonesia. Seharusnya kebijakan standarisasi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33 Tahun 2013 ini diregulasikan secara wajib bagi seluruh kendaraan bermotor yang diperdagangkan di Indonesia. Misalnya, jika model perdagangan kendaraan bermotor yang selama ini diberlakukan di Indonesia (mengimpor secara utuh kendaraan bermotor dari negara lain) diganti menjadi model perdagangan IKD, dimana kendaraan bermotor yang diimpor adalah kendaraan bermotor dalam keadaan terurai, tidak lengkap atau terbongkar menjadi bagian-bagian yang tidak lengkap dan tidak memiliki sifat utama kendaraan bermotor yang utuh, serta standar, spesifikasi teknis, baik itu mesin, bahan bakar dan lain sebagai harus tunduk kepada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33 Tahun 2013, khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang standarisasi komponen pada kendaraan bermotor, juga diimbangi dengan sikap pemerintah yang berani dan tegas untuk memberlakukan kebijakan tersebut bagi seluruh stakeholder dan melarang dengan sigap setiap peredaran kendaraan, baik itu yang hendak dijual maupun yang telah dikonsumsi pengguna jalan di Indonesia yang tidak memenuhi standar dan spesifikasi teknis dalam kebijakan tersebut. Jika hal ini diterapkan oleh pemerintah Indonesia, maka akan tercapai kesesuaian antara kebijakan standarisasi kendaraaan bermotor dengan tujuan TBT Agreement dalam GATTWTO, yakni menghambat perdagangan kendaraan bermotor secara non tarif dengan urgensi permasalahan kencemaran udara yang merusak kesehatan dan mengganggu keselamatan manusia, hewan, alam dan kelestarian lingkungan yang tengah dihadapi oleh negara Indonesia sebagai negara berkembang dapat terlaksana.
English Abstract
In this thesis discussed on Technical Barriers to Trade Agreement (TBT Agreement) of the GATT-WTO policy-making standardization of motor vehicles in Indonesia. The rate of growth of motor vehicles in Indonesia, especially in Jakarta has no control. A large number of motor vehicles that cause congestion impact on air pollution that harm the health of humans, animals, plants and nature. In Indonesia, the use of a vehicle is the right of every citizen, but getting clean air is a basic right of every citizen. Then, departing from the idea want to get back the clean air, especially for road users, the author wants to air pollution caused by motor vehicles can be reduced, either by reducing the number of motor vehicles, or with the use of machinery and motor vehicle fuel that is more environmentally friendly . However, if the idea of reducing the number of motor vehicles by raising tariffs sale / purchase of a motor vehicle, then it is not allowed because the WTO free trade, WTO member countries are only allowed to perform non-tariff barriers, the Technical Barriers to Trade Agreement (TBT Agreement). can therefore necessary to study on standardization policy kesesuai motor vehicles in Indonesia with the TBT Agreement in the GATT-WTO. The purpose of this study is to investigate and analyze policy standardization of motor vehicles in Indonesia in accordance with the Technical Barriers to Trade Agreement (TBT Agreement) that exist in the GATT-WTO and its legal implications when standardization of motor vehicles that have been set in Indonesia is not in accordance with the Technical Barriers to Trade Agreement (TBT Agreement) that exist in the GATT-WTO. This type of research in the methods of this thesis is a type of normative juridical research, where the research approach used is a law that statutory approach and analytical approach. Approach legislation or statue approach is an approach to research conducted by reviewing the written rules relating to research. While this approach after approach legislation done, namely by analyzing the fit between policy standardization of motor vehicles in Indonesia with legal regulations listed WTO, particularly with regard to the implementation of technical barriers to trade agreement in the WTO policy-making standardization of motor vehicles in Indonesia. In assessing the fit between policy standardization of motor vehicles in Indonesia, please note that Indonesia has a standard and technical specification of motor vehicles, either from the engine, exhaust emissions, lights, until the safety of users of the vehicle itself. Unfortunately, motor vehicle standardization policy that has xii prevailed up to this time was not yet qualified enough to inhibit the rate of motor vehicle trade in non-tariff in Indonesia. Standardization policy should Peraturan Perindustrian nomor 33 tahun 2013 is regulated as mandatory for all motor vehicles sold in Indonesia. For example, if the motor vehicle trade model that has been applied in Indonesia (fully imported motor vehicles from other countries) was changed to IKD trade models, where the imported motor vehicle is a motor vehicle in a decomposed state, incomplete or disassembled into parts that is incomplete and does not have a main character intact motor vehicles, as well as standards, technical specifications, be it machinery, and other fuels as must submit to the Peraturan Perindustrian Nomor 33 Tahun 2013, especially the articles governing the standardization of components on the vehicle motor, well balanced with a bold attitude and firm government to enforce the policy for all stakeholders and prohibit circulation with alacrity every vehicle, whether it is for sale or that have been consumed in Indonesian road users who do not meet the standards and technical specifications in the policy. If this is implemented by the Indonesian government, it will be achieved compatibility between motor vehicle policy with the aim of standardizing the TBT Agreement in the GATT-WTO, which inhibits the motor vehicle trade with the urgency of the problem of non-tariff health damaging air and disrupt the safety of humans, animals, nature and preservation of the environment faced by the country of Indonesia as a developing country can be accomplished.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/322/051407952 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Hasbi |
| Date Deposited: | 03 Dec 2014 11:18 |
| Last Modified: | 30 Nov 2021 02:18 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111965 |
Preview |
Text
SKRIPSI_pdf.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |