Peran Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Sistem Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia,

Wicaksono, Ari Dwi (2014) Peran Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Sistem Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia,. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada Skripsi Ini, Penulis Mengangkat Permasalahan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Sistem Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia. Pemilihan Tema Tersebut Tersebut Dilatar Belakangi Oleh Karena Pembangunan Hukum Yang Merupakan Salah Satu Cara Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, Tidak Hanya Harus Dilakukan Terhadap Hukum Materiil Saja Tetapi Juga Hukum Formal Dalam Hal Ini Hukum Acara Pidana. Kemajuan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Yang Telah Menyebabkan Semakin Berkembang Pula Transaksi Modern Melalui Media Elektronik, Belum Diikuti Oleh Perkembangan Hukum Terutama Hukum Formal Yang Dapat Mengikuti Percepatan Perkembangan Implementasi Teknologi Tersebut. Sehubungan Dengan Kemajuan Teknologi Komunikasi, Informasi, Dan Komputer, Tentunya Tidak Dapat Dipungkiri Telah Menimbulkan Tatanan Sosial Dan Sisitem Nilai Yang Baru. Alat Bukti Yang Di Akui Oleh KUHAP Tentunya Juga Mengakibatkan Alat Bukti Digital Atau Elektronik Sulit Untuk Diterima Serta Membuktikan Kesalahan Terdakwa Dengan Alasan Bahwa Alat Bukti Digital Atau Elektronik Tersebut Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), Sehingga Dengan Melihat Kondisi Pengaturan Alat Bukti Elektronik Di Indonesia, Alat Bukti Elektronik Sifatnya Masih Parsial Karena Alat Bukti Elektronik Hanya Dapat Digunakan Sebagai Bahan Pembuktian Dalam Tindak Pidana Tertentu. Yang Dimaksud Alat Bukti Elektronik Disini Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memenuhi Persyaratan Formil Dan Persyaratan Materil Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Tersebut Yang Akan Menjadi Alat Bukti Elektronik (Digital Evidence). Sedangkan Hasil Cetak Dari Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Akan Menjadi Alat Bukti Surat. Berdasarkan Hal Tersebut Diatas, Karya Tulis Ini Mengangkat Rumusan Masalah : (1) Dokumen Elektronik Apakah Yang Dapat Di Kualifikasikan Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Di Indonesia? (2) Bagaiaman Peran Dokumen Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia? Kemudian Penulisan Karya Tulis Ini Menggunakan Metode Yuridis Normatif Dengan Metode Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) Dan Pendekatan Komparatif (Comparative Approach). Bahan Hukum Primer, Sekunder, Dan Tersier Yang Diperoleh Penulis Akan Dianalisis Dengan Menggunakan Teknik Analisis Kualitatif Yaitu Dengan Menganalisa Dan Menguraikan Data Dalam Bentuk Kalimat Yang Baik Dan Benar, Sehingga Mudah Dibaca, Diberi Arti Atau Di Interpretasikan. Dari Analisis Data Tersebut Maka Bisa Ditarik Kesimpulan Yang Diuraikan Baik Secara Deduktif Maupun Induktif. Setelah Penarikan Kesimpulan Maka Selanjutnya Bahan Hukum Dapat Digambarkan Dengan Jelas Dalam Bentuk Deskriptif Mengenai, Peran Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Sistem Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia Sehingga Dapat Diperoleh Gambaran Yang Menyeluruh Tentang Permasalahan Dan Penyelesaian Dari Penelitian Ini. Dari Hasil Penelitian Dengan Metode Di Atas, Penulis Memperoleh Jawaban Atas Permasalahan Yang Ada Yaitu Deengan Diberlakukannya UU ITE Maka Terdapat Suatu Pengaturan Yang Baru Mengenai Alat-Alat Bukti Dokumen Elektronik. Berdasarkan Ketentuan Pasal 5 Ayat 1 UU ITE Ditentukan Bahwa Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Dan/Atau Hasil Cetaknya Merupakan Alat Bukti Hukum Yang Sah. Selanjutnya Di Dalam Pasal 5 Ayat 2 UU ITE Ditentukan Bahwa Informasi Elektronik Atau Dokumen Elektronik Dan/ Atau Hasil Cetaknya Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 1 Merupakan Perluasan Alat Bukti Yang Sah Dan Sesuai Dengan Hukum Acara Yang Berlaku Di Indonesia. Dengan Demikian, Bahwa UU ITE Telah Menentukan Bahwa Dokumen Elektronik Dan/Atau Hasil Cetaknya Merupakan Suatu Alat Bukti Yang Sah Dan Merupakan Perluasan Alat Bukti Yang Sah Sesuai Dengan Hukum Acara Yang Telah Berlaku Di Indonesia, Sehingga Dapat Digunakan Sebagai Alat Bukti Di Muka Persidangan. Hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Merupakan Sedikit Kemajuan Dalam Menyikapi Dan Menanggulangi Maraknya Cybercrime Saat Ini, Terutama Dalam Proses Penegakan Hukumnya/Proses Beracaranya. Pasal 5 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Telah Memberikan Sedikit Solusi Atas Kekosongan Hukum Acara Pidana Pada Perkara-Perkara Cybercrime. Suatu Dokumen Elektronik Menjadi Akurat Dan Terpercaya Bila Sistem Yang Digunakan Dalam Operasional Dikeluarkan Oleh Sebuah Sistem Elektronik Yang Akurat Dan Terpercaya Pula. Di Dalam Pelaksanaan Sebuah Sistem Elektronik Haruslah Tersertifikasi Sehingga Dokumen Elektronik Yang Dikeluarkan Darinya Dapat Dipercaya Keberadaannya. Pembuktian Terhadap Suatu Alat Bukti Berupa Dokumen Elektronik Juga Menyangkut Aspek Validitas Yang Dijadikan Alat Bukti, Karena Bukti Elektronik Mempunyai Karakteristik Khusus Dibandingkan Bukti Non-Elektronik, Karakteristik Khusus Tersebut Karena Bentuknya Yang Disimpan Dalam Media Elektronik, Disamping Itu Bukti Elektronik Dapat Dengan Mudah Direkayasa Sehingga Sering Diragukan Validitasnya

English Abstract

In This Thesis, The Author Raises The Issue Of The Electronic Document Systems As Evidence In Criminal Evidence Act Indonesia. The Selection Of The Theme Of The Background By The Law Because The Development Is One Way To Realize The Welfare Of The Community, Not Only To Be Made To The Substantive Law, But Also The Formal Law In This Case The Law Of Criminal Procedure. Advancement Of Information And Communication Technology Has Led To Growing Too Modern Transactions Through Electronic Media, Has Not Been Followed By The Development Of Formal Laws, Especially Laws That Can Follow The Acceleration Of The Development Of The Technology Implementation. In Connection With The Advancement Of Communication Technology, Information, And Computers, Of Course, There Is No Doubt Has Given Rise To The Social Order And Sisitem New Value. Evidence Recognized By The Criminal Procedure Code Would Also Result In A Digital Or Electronic Evidence Is Difficult To Be Accepted And Prove The Guilt Of The Accused On The Grounds That The Digital Or Electronic Evidence Is Not Regulated In Law No. 8 Of 1981 (Criminal Code), So That By Looking At The Condition Of Setting Electronic Evidence In Indonesia, Its Electronic Evidence Is Still Partially Because Electronic Evidence Can Only Be Used As Evidence In Certain Criminal Acts. The Definition Of Electronic Evidence Here Of Electronic Information And / Or Electronic Documents That Meet The Requirements Of The Formal And Material Requirements Stipulated In Law No. 11 Year 2008 On Information And Electronic Transactions And Electronic Documents Elektronik.Informasi The Evidence That Will Be Electronic (Digital Evidence). While Print Outs Of Electronic Information And Electronic Documents Will Be Documentary Evidence. Based On The Above, This Paper Raised The Formulation Of The Problem: (1) Whether An Electronic Document That Can Be In Kualifikasikan As Evidence In A Criminal Offense In Indonesia? (2) How Can The Role Of The Electronic Document Verification System Criminal Offense In Indonesia? Then The Writing Of This Paper Uses The Method Of Normative Juridical Approach Legislation (Statue Approach) And The Comparative Approach (Comparative Approach). Primary Legal Materials, Secondary, And Tertiary Authors Obtained Will Be Analyzed Using Qualitative Analysis Techniques To Analyze And Decipher The Data In The Form Of The Sentence Is Good And Right, Making It Easy To Read, Interpreted Or Given Meaning. From The Data Analysis It Can Be Concluded That Described Either Deductively Or Inductively. After The Conclusion Of The Subsequent With Drawal Of Legal Materials Can Be Described Clearly In The Form Of Descriptive, Role Of Electronic Documents As Evidence In Proving A Criminal Offense System In Indonesia So As To Obtain A Comprehensive Picture Of The Problems And The Completion Of This Research. From The Results Of Research By The Above Method, The Authors Obtained Answers To Existing Problems, Namely The Enactment Of The ITE Law And Then There Is A New Arrangement Of The Pieces Of Evidence In Electronic Documents. Under The Provisions Of Article 5, Paragraph 1 Of Law ITE Determined That The Electronic Information And / Or Electronic Documents And / Or Prints With A Valid Legal Evidence. Furthermore, In Article 5, Paragraph 2 Of Law ITE Determined That The Electronic Information Or Electronic Documents And / Or Print The Results Referred To In Paragraph 1 Is An Expansion Of Legal Evidence And In Accordance With The Law Applicable In Indonesia. Thus, That The ITE Law Has Determined That The Electronic Documents And / Or The Printout Is A Valid Evidence And An Expansion Of Legal Evidence In Accordance With The Procedural Law Has Been In Force In Indonesia, So It Can Be Used As Evidence In Court. The Presence Of Act No. 11 Of 2008 On Information And Electronic Transactions Is Little Progress In Addressing And Tackling Rampant Cybercrime Today, Especially In The Law Enforcement Process / Process Beracaranya. Article 5 Paragraph (1) And (2) Of Law Number 11 Year 2008 On Information And Electronic Transactions Has Been Providing Solutions To The Little Emptiness Of Criminal Procedural Law On Cybercrime Cases. An Electronic Document To Be Accurate And Reliable When Used In The Operating System Released By An Electronic System That Is Accurate And Reliable As Well. In The Implementation Of An Electronic System To Be Certified So That Electronic Documents Issued From It Can Be Trusted Existence. Proof Of Evidence In The Form Of An Electronic Document Is Also Related To Aspects Of Validity Are Used As Evidence, Because Electronic Evidence Has Special Characteristics Compared To Non-Electronic Evidence, Because Of The Special Characteristics Which Are Stored In Electronic Media, Besides That Electronic Evidence Can Easily Be Engineered So Often Doubtful Validity

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FH/2014/314/051407893
Uncontrolled Keywords:	Dokumen elektronik, Alat bukti, Sistem pembuktian, Tindak pidana,- Electronic documents, Evidence, proof systems, criminal acts.
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited:	27 Nov 2014 09:48
Last Modified:	25 Apr 2022 01:56
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111956

Preview	Text BAB_1,PDF.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text BAB_3,PDF.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text BAB_4,PDF.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text BAB_2,PDF.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text BAB_5,.PDF.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text Cover_+_Daftar_Isi.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text COVER_SKRIPSI-PERAN_DOKUMEN_ELEKTRONIK_SEBAGAI_ALAT_BUKTI_PADA_SISTEM_PEMBUKTIAN_TINDAK_PIDANA_DI_INDONESIA.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text DAFTAR_ISI.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text DAFTAR_PUSTAKA_skripsi.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text HALAMAN_PENGESAHAN.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text HALAMAN_PERSETUJUAN.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text KATA_PENGANTAR.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text SURAT_PERNYATAAN_skripsi.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text Ringkasan_skripsi.pdf Download (1MB) | Preview

Actions (login required)

View Item