Fernandez, Anna Maria (2014) Hambatan Hukum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Demi Menjamin Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Adat (Studi Di Kabupaten Flores Timur. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Ringkasan ini menggambarkan permasalahan mengenai Hambatan Hukum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Demi Menjamin Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Adat. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya konflik sengketa tanah antara desa Narasaosina dengan Desa Lewobunga di mana kedua desa itu bersengketa merebut lahan seluas 15 hektar, masing-masing desa mengklaim tanah itu milik mereka. Berdasarkan keuntungan dan tujuan yang akan diperoleh masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya, baik yang dimiliki atas nama seseorang atau badan hukum, baik hak milik Adat atau hak atas tanah menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 diwajibkan untuk didaftarkan menjadi salah satu hak-hak atas tanah menurut UUPA dan didaftarkan sehingga terwujud unifikasi dan kesederhanaan serta perlindungan hukum dalam hukum pertanahan Indonesia sesuai dengan tujuan UUPA. Berbagai faktor mempengaruhi minat masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya secara sporadik. Karena itu permasalahannya adalah mengapa terjadi hambatan hukum dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik bagi masyarakat desa Narasaosina, dan bagaimanakah upaya mengatasi terjadinya hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, lokasi penelitian di Desa Narasaosina Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur, alat pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan studi kepustakaan, Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah yaitu faktor kebijakan pemerintah mengenai kewajiban perpajakan dalam kegiatan pendaftaran tanah, faktor kurang memahami fungsi dan kegunaan sertifikat, faktor anggapan diperlukan biaya yang mahal, faktor anggapan diperlukan waktu yang lama dalam pengurusan sertifikat, faktor anggapan alas hak atas tanah yang dimiliki sudah sangat kuat, dan sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan untuk mengatasi hambatan tersebut yakni dengan melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai penting pendaftaran tanah serta melaksanakan prona untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
English Abstract
This summary illustrates the problems concerning Legal Obstacles In The Implementation Of Sporadic Land Registration In Order to Ensure Legal Certainty Of Customary Land Rights. The choice of theme background by the conflict land between village Narasaosina with village Lewobunga. Where two villages were disputing seize an area of fifteen acres each village claiming the land belonged to them. Based on the advantages and objectives to be obtained by the public in registering land either owned in the name of a person or legal entity, either property rights or customary land rights by law 5 of 1960 required to be registered to be one of the rights to the land in accordance UUPA, and registered to realize unification and simplicity as well as protection of Indonesian land law in accordance with the goals UUPA. Various factors affecting the public interest to register the land as a sporadic. Therefore the problem is why there legal obstacles in the implementation of sporadic land registration for village Narasaosina and how efforts to overcome the obstacles in the implementation of the land registration. This research is a kind of empirical research using sociological juridical, Research method the location in the village Narasaosina district Adonara Timur Flores Timur Regency, means of collecting data through interviews and literature study. Analytical technique used is descriptive analysis. The results of this research the authors obtained answers to existing problems that the obstacles in the implementation of land registration a government policy factors regarding tax obligation in land registration activities. The factors understand the function and usability certificate, factors necessary assumption is too expensive, factor assumption requires a long time in obtaining a certificate. The other factor based on assumption title to land owned has been very strong and negative publicty system containing positive elements. Efforts well made by the land office to overcome these obstacles to implement education and socialization aims to increase public awareness about the importance of land registration and conduct prona to increase the welfare of the people
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/301/051407674 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 12 Nov 2014 11:26 |
| Last Modified: | 25 Apr 2022 01:20 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111942 |
Preview |
Text
SKRIPSI.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |