Anwar, Dea Nur Shitta (2014) Hambatan Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Kegiatan Pinjaman Bergulir Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri (Studi di Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen Kota Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mempunyai kegiatan dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, kegiatan tersebut adalah kegiatan pinjaman bergulir. Dana bergulir disalurkan melalui lembaga kepemimpinan tingkat kelurahan bernama Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dengan sasarannya adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Perguliran dana dalam kegiatan pinjaman bergulir pada prakteknya mengalami beberapa hambatan, sehingga dapat dirumuskan permasalahan yaitu apa hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kredit dan bagaimana upaya penyelesaian hambatan tersebut pada kegiatan pinjaman bergulir dalam PNPM Mandiri di Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen. Metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis, yaitu menganalisis suatu hambatan secara mendalam yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kredit kegiatan pinjaman bergulir, dan mengkaji upaya penyelesaian hambatan tersebut terkait PNPM Mandiri di lokasi penelitian yakni Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang didapat melalui wawancara dengan narasumber dan studi kepustakaan terkait objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa terdapat hambatan yang dibagi menjadi dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari debitur (KSM) berupa wanprestasi dan faktor internal berasal dari kreditur (BKM) yaitu ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. Faktor eksternal dibagi menjadi tiga faktor yakni, hambatan substansial, hambatan struktural dan hambatan kultural. Tumpang tindih peraturan mengenai kriteria miskin menandakan hambatan yang bersifat substansial. Mengenai hambatan struktural yakni minimnya kuantitas sumber daya manusia di UPK. Tentang kultur di Kelurahan Penanggungan ditandai dengan menurunnya tingkat apresiasi masyarakat kepada substansi dan struktur hukum yang ada. Penyelesaikan hambatan dari faktor internal yang berasal dari debitur atau KSM, tindakan yang dapat dilakukan UPK dalam menyelesaikan pinjaman bermasalah tersebut dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu menagih tunggakan, menyelamatkan pinjaman bermasalah dan menagih melalui jalur hukum. Penyelesaian hambatan yang berasal dari kreditur atau BKM dapat diselesaikan dengan cara memberikan negosiasi kepada debitur namun terbatas pada jumlah kredit saja. Hambatan yang bersifat substansial diatasi pihak BKM dengan cara tetap memberikan kredit kepada KSM tetapi atas dasar penerima kredit atau masing-masing anggota KSM dinilai mempunyai karakter dan kepribadian yang baik serta dianggap kekurangan dana untuk usaha. Minimnya anggota UPK diatasi dengan cara meminta dukungan peningkatan kerja oleh unsur-unsur terkait yang memiliki kemampuan dan dedikasi yang tinggi untuk membantu tugas UPK. Upaya penyelesaian hambatan kultural baik dari pemberi kredit maupun penerima kredit dapat diterapkan metode persuasiv, yaitu mengadakan kegiatan evaluasi dan sosialisasi. Saran dari penelitian ini adalah UPK harus menambah jumlah anggota, dengan adanya jumlah UPK yang ideal maka tugas dan kewajiban UPK dapat ditanggulangi dengan baik, sehingga dapat menekan angka KSM wanprestasi. Tumpang tindih peraturan mengenai kriteria miskin hendaknya ditetapkan peraturan baru dari pemerintah pusat yang dapat dipakai sebagai acuan dalam memberikan kredit. Demi seimbangnya hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur maka diharapkan BKM dapat memberikan wadah negosiasi seluas-luasnya kepada debitur demi kesesuaian dan keselarasan kehendak masing-masing pihak, agar kegiatan pinjaman bergulir dapat maju dan berkembang serta memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat.
English Abstract
National Program for Community Empowerment (PNPM) Mandiri has activities aimed to reduce poverty and improve the welfare of people, this activity is in form of revolving loan. Revolving funds are given through leadership organization in village level called Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) with the targets are Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Fund revolving in practice had some obstacles, so that the problem can be formulated that what are barriers in the implementation of loan agreement and how to solve these obstacles in the revolving loan activities of PNPM Mandiri in Penanggungan Village District of Klojen Malang. The method used is a socio-juridical, which is in depth analysis on the obstacles that occur in the implementation of credit agreement in revolving loan activities and examine the problems solving related to PNPM Mandiri in the research site at Penanggungan Village District of Klojen. The type of data in this study are primary data and secondary data obtained through interviews with sources and related literature studies on the object of research. Based on the result of this study, the author conclude that there are barriers which are divided into two factors including internal and external factors. Internal factors derived from the debtor (KSM) is in form of defaults and internal factors derived from creditors (BKM) is in form of imbalance between the rights and obligations of creditors and debtors. External factors are divided into three factors including, substantial barriers, structural barriers and cultural barriers. Overlapping regulations regarding poor criterion indicates the substantial barriers. While structural barriers is regarded to the lack of quantity of human resources in UPK. And culture in the Village of Penanggungan is characterized by decreasing levels of public appreciation to the substance and structure of the existing law. Problem solving of internal factors derived from the debtor or KSM, UPK in resolving troubled loans can use three approaches, namely to collect arrears, rescue the troubled loans and collect through legal means. Problema or barriers derived from the creditor or BKM can be solved by giving negotiation to the debtor but limited to the amount of the credit. Subtantial barriers are overcome by BKM by still giving credit to the KSM but on the basis of the credit receiver or each member of KSM are assessed as having good character and personality as well as perceived lack of funds for their business. The lack of UPK members overcome by requesting support of employment from related elements that have ability and dedication to assist the UPK duties. Solving cultural barriers both from lenders and borrowers of loans can be approached by persuasive method, by conducting evaluation and dissemination activities. This study recommeneds UPK to increase the number of its members, with the ideal amount of UPK members, the UPK duties and obligations can be addressed properly, so as to reduce the number of KSM in default. Overlapping regulations regarding poor criteria should be established in a new regulations from the central government which can be used as a reference in giving credit. For the sake of balance of rights and obligations between the debtor and the creditor, BKM is expected to provide the broadest negotiation media to the debtor for the sake of conformity and harmony of the will of each party, so that the revolving loan activities can make progresses and development and provide maximum benefit to the entire community.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/300/051407673 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 12 Nov 2014 11:21 |
| Last Modified: | 25 Apr 2022 01:19 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111941 |
Preview |
Text
SKRIPSI_DEA_2014.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |