Disparitas Pengaturan Sanksi Pidana Antara Suap Pasal 5 Ayat (2) Dan Gratifikasi Pasal 12b Uu No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Winarto, Dwi (2014) Disparitas Pengaturan Sanksi Pidana Antara Suap Pasal 5 Ayat (2) Dan Gratifikasi Pasal 12b Uu No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Budaya memberi hadih kepada seseorang adalah hal yang wajar. Namun pada masa sekarang ini budaya memberi hadiah merupakan suatu modus untuk melakukan tindak pidana korupsi. Seseorang dengan latar belakang kepentingan memberikan sesuatu hadiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara agar tidak dijerat dengan pasal suap maka orang-orang menyiasatinya dengan memberi hadiah. Perihal seperti ini merupakan bentuk suap yang terselubung, seseorang yang menerima hadiah pasti akan timbul sikap hutang budi yang kemudian dalam jangka pendek ataupun panjang dapat mempengaruhi keputusan/kebijakan dari yang menerima hadiah. Sedangkan dalam Penjelasan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai Pengaturan Sanksi Pidana antara Suap Pasal 5 Ayat (2) dan Gratifikasi Pasal 12B. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “DISPARITAS PENGATURAN SANKSI PIDANA ANTARA SUAP PASAL 5 AYAT (2) DAN GRATIFIKASI PASAL 12B UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI”. Rumusan masalah penulisan skripsi ini meliputi 2 (dua) hal, yakni : Pertama, Bagaimana perbandingan tindak pidana Suap Pasal 5 Ayat (2) dan Gratifikasi Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Mengapa disparitas sanksi pidana tersebut dapat terjadi. Adapun tujuan penulis mengangkat topik permasalahan ini untuk mengetahui perbandingan dan pengaturan sanksi pidana Suap Pasal 5 Ayat (2) dan Gratifikasi Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statuta approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif analitis dengan mengaitkan asas-asas hukum dan berdasar pada teori-teori hukum yang terkait dengan permasalahan yang ingin penulis bahas. Dengan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban bahwa Pengaturan Sanksi Pidana Antara Suap Pasal 5 Ayat (2) Dan Gratifikasi Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi adalah Mengenai pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, dan ayat (2) yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan Pasal 12B yang dimaksud dengan “tindak pidana baru tentang gratifikasi” dalam penjelasan umum tersebut adalah tindak pidana korupsi tentang gratifikasi yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2014/30/051401950
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited: 19 Mar 2014 14:54
Last Modified: 25 Apr 2022 01:15
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111940
[thumbnail of 4._KATA_PENGANTAR.pdf]
Preview
Text
4._KATA_PENGANTAR.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of 5._DAFTAR_ISI.pdf]
Preview
Text
5._DAFTAR_ISI.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of 3._LEMBAR_PENGESAHAN.pdf]
Preview
Text
3._LEMBAR_PENGESAHAN.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of 6._DAFTAR_LAMPIRAN.pdf]
Preview
Text
6._DAFTAR_LAMPIRAN.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of 8._BAB_I.pdf]
Preview
Text
8._BAB_I.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of 7._RINGKASAN.pdf]
Preview
Text
7._RINGKASAN.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of 12._BAB_V.pdf]
Preview
Text
12._BAB_V.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of 9._BAB_II.pdf]
Preview
Text
9._BAB_II.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of 10._BAB_III.pdf]
Preview
Text
10._BAB_III.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of 11._BAB_IV.pdf]
Preview
Text
11._BAB_IV.pdf

Download (2MB) | Preview
[thumbnail of 13._DAFTAR_PUSTAKA.pdf]
Preview
Text
13._DAFTAR_PUSTAKA.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of 14._SURAT_PERNYATAAN_KEASLIAN_SKRIPSI.pdf]
Preview
Text
14._SURAT_PERNYATAAN_KEASLIAN_SKRIPSI.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of 15._SURAT_PENETAPAN_PEMBIMBING_SKRIPSI.pdf]
Preview
Text
15._SURAT_PENETAPAN_PEMBIMBING_SKRIPSI.pdf

Download (2MB) | Preview
[thumbnail of 16._KARTU_BIMBINGAN_SKRIPSI.pdf]
Preview
Text
16._KARTU_BIMBINGAN_SKRIPSI.pdf

Download (2MB) | Preview
[thumbnail of 1._COVER.pdf]
Preview
Text
1._COVER.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of 17._UU_NOMOR_28_TAHUN_1999_TENTANG_PENYELENGGARA_NEGARA_YANG.pdf]
Preview
Text
17._UU_NOMOR_28_TAHUN_1999_TENTANG_PENYELENGGARA_NEGARA_YANG.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of 2._LEMBAR_PERSETUJUAN.pdf]
Preview
Text
2._LEMBAR_PERSETUJUAN.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of 18._UU_NOMOR_20_TAHUN_2001_TENTANG_TINDAK_PIDANA_KORUPSI.pdf]
Preview
Text
18._UU_NOMOR_20_TAHUN_2001_TENTANG_TINDAK_PIDANA_KORUPSI.pdf

Download (1MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item