Khumaidah, Heny Fitri (2014) Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/Puu-X/2012 Atas Permohonan Uji Materiil Pasal 96 Undang-Undang Ketenagakerjaan Terkait Daluwarsa Penuntutan Pembayaran Upah Pekerja. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 atas permohonan uji materiil ketentuan Pasal 96 Undang-Undang 13 Tahun 2003 terkait daluwarsa penuntutan pembayaran upah pekerja. Ketentuan terkait daluwarsa di Indonesia sudah digunakan sejak jaman Belanda yang digunakan untuk menjamin kepastian hukum. Namun ketentuan daluwarsa dalam Pasal 96 Undang-Undang 13 Tahun 2003 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini dapat menimbulkan problematika, karena sejak dikeluarkaannya putusan ini buruh dapat menuntut pembayaran upah kapan saja sejak timbulnya hak. Berdasarkan hal tersebut di atas, rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana implikasi yuridis putusan mahkamah konstitusi nomor 100/PUU-X/2012 atas permohonan uji materiil pasal 96 undang-undang ketengakerjaan terkait daluwarsa penuntutan pembayaran upah pekerja? Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konsep, dan analisis. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan dokumentasi. Bahan hukum dianalisis dengan metode interpretasi, yaitu interpretasi gramatikal, sistematis dan sosiologis. Hasil skripsi ini menunjukkan bahwa bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja merupakan norma hak asasi manusia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus dilindungi, dijamin dan dipenuhi oleh Negara. Namun, ada peraturan yang membatasi hak-hak pekerja terkait upah dengan adanya daluwarsa, jika selama jangka waktu 2 tahun pekerja tidak menuntut pembayaran upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja yang diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang 13 Tahun 2003 dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah 8 Tahun 1981, maka pekerja kehilangan hak untuk menuntut pembayaran upah kepada pengusaha. Marten Boiliu pekerja PT. Shandy Putra Makmur menganggap Pasal 96 Undang-Undang 13 tahun 2003 melanggar hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara dengan mengajukan permohonan uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakahn bahwa Pasal 96 Undang-Undang 13 Tahun 2003 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Sehingga para pekerja dapat menunutut pembayaran upah dan segala yang timbul dari hubungan kerja kapan saja sejak timbulnya hak. Putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan manfaat bagi pekerja, namun disisi lain pengusaha sebagai pelaku usaha dan juga sebagai warganegara Indonesia juga harus dilindungi. Maka dari itu diperlukan regulasi untuk menjamin kepastian dan keadilan bagi pekerja dan pengusaha pasca putusan Mahkamah Konstitusi guna tercipta iklim usaha yang dinamis. Sifat putusan Mahkamah Konstitusi berlaku ke depan sehingga subjek hukum dan perkara yang terkait dengan tuntutan pembayaran upah sebelum putusan ini dianggap sah dan terhadap peraturan terkait yaitu Pasal 30 Peraturan Pemerintah 8 Tahun 1981 sebagai norma yang diadopsi oleh ketentuan pasal 96 Undang-Undang 13 Tahun 2003 harus dinyatakan tidak mempunyai hukum mengikat.
English Abstract
This thesis background is the Constitutional Court Decision No. 100 / PUU-X / 2012 on the application for judicial review provisions of Article 96 of Law 13 of 2003 related to the expiring wage payment statute. Relevant provisions expired in Indonesia has been used since the days of the Dutch to ensure legal certainty. But the provision expired in Article 96 of Law 13 of 2003 is declared contrary to the Constitution of the Republic of Indonesia and has no binding legal force. This can lead to problematic because since this decision, workers can demand payment of wages at any time since the onset of the right. Based on this case, the formulation of the issues raised is how the juridical implications of the constitutional court decision number 100 / PUU-X / 2012 on the application of Article 96 judicial legislation statute of limitations related to the payment of workers’ wages. This type of research used is normative juridical approach by using legislation, concepts, and analysis. Legal materials used are the primary legal materials, secondary and tertiary obtained by literature study and documentation. Legal materials were analyzed by the interpretation method such as grammatical interpretation, systematic and sociological. The results of this thesis show that obtaining a job and earn rewards and equitable treatment in employment relationship is a human right norms enshrined in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 that need to be protected, secured and met by the State. However, there are regulations that restrict the rights of workers associated with the expired wage, if over a period of 2 years for workers demanding payment of wages and all payments arising from the employment relationship that is regulated in Article 96 of Law 13 of 2003 and Article 30 of Regulation 8 in 1981, the workers lose the right to demand payment of wages to employers. Marten Boiliu who is the worker of PT. Shandy Putra Makmur in Article 96 of Law 13 of 2003, there is violation of this constitutional rights as a citizen to file a petition for judicial review in the Constitutional Court. Constitutional Court states in its decision that Article 96 of Law 13 of 2003 is declared contrary to the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 and has no binding force. Therefore, workers can demand payment of wages and all arising from the employment relationship at any time since the onset of the right. The Constitutional Courts decision to provide benefits for workers, but the other businesses and entrepreneurs as well as Indonesian citizens should also be protected. Thus the necessary regulations to ensure certainty and fairness for workers and employers after the Constitutional Courts decision to create a dynamic business climate. Constitutional Court decision applies to the front so that the subject and case law relating to the payment of wage claims before the decision is considered valid and the associated regulations, namely Article 30 of Government Regulation 8 of 1981 as a norm adopted by the provisions of article 96 of Law 13 of 2003 that must be declared has no legal binding.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/296/051407552 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 12 Nov 2014 10:59 |
| Last Modified: | 25 Apr 2022 01:09 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111936 |
Preview |
Text
BAB_II.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_III.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_IV.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_V.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR_ISI.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_I.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
JUDUL.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |