Analisis Yuridis Pasal 59 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di Bidang Arbitrase Syariah

Rahman, Irham (2014) Analisis Yuridis Pasal 59 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di Bidang Arbitrase Syariah. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Perkembangan ekonomi syariah yang kian positif khususnya perbankan syariah sehingga proses pertumbuhan perbankan syariah yang semakin pesat tersebut sangat potensial munculnya sengketa. Penyelesaian sengketa tersebut para pihak dapat menyelesaikan melalui peradilan dan diluar peradilan. Sebelum diberlakukannya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengakomodir sengketa ekonomi syariah, sengketa ekonomi syariah tersebut diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Perkembangan eksistensi Basyarnas belum sesuai harapan ketika eksekusi putusan Basyarnas tersebut tidak dilaksanakan, sebagaimana kasus putusan Basyarnas atas sengketa antara PT Bank Syariah Mandiri melawan Termohon PT Atriumasta Sakti. Ditambah lagi dengan terbitnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman yang memunculkan permasalahan hukum baru dan berakibat kaburnya atas kewenangan berkaitan dengan ekonomi syariah dan tarik menarik kewenangan antara peradilan agama dengan peradilan negeri dalam hal eksekusi putusan arbitrase syariah. Oleh karena itu Penulis merumuskan permasalahannya yakni bagaimana perkembangan pengaturan kewenangan pengadilan agama terhadap ekonomi syariah khususnya eksekusi putusan arbitrase syariah, kemudian apakah pasal 59 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut sudah memenuhi unsur kepastian hukum. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Jenis bahan hukum yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini memakai bahan hukum primer dan sekunder yang menggunakan penelusuran studi kepustakaan. Dari penelitian tersebut, Penulis memperoleh jawabann yakni Pertama, bahwa perkembangan UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman belum konsisten terhadap pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU Peradilan Agama dan pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kedua, bahwa pasal 59 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman belum memenuhi unsur kepastian hukum karena tidak memenuhi unsur-unsur kepastian hukum sebagaimana teori Jan Michiel Otto, yakni: Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (accessible), diterbitkan oleh dan di akui karena (kekuasaan) negara, Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya, Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut, Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan keputusan arbiter/ hakim secara konkret dilaksanakan. Adapun saran dari penulis ialah: pertama, perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan. Kedua, Mengusulkan kepada pemerintah dan atau legislatif (DPR) untuk melakukan perubahan Undang-undang dimaksud dengan mengedepankan aspek kepastian hukum

English Abstract

The positive development of economic sharia especially in sharia banking stimulates dispute arising. Those can be solved in the court or outside the court. Before applying Law No. 3 of 2006 on the Amendment of Law No. 7 Year 1989 on Religious Courts that accommodate economic sharia dispute, it can be solved by Indonesian Sharia Arbitration Board (Basyarnas). The existence of Basyarnas is still far from fulfilled, as the dispute between PT Bank SyariahMandiriagaintsdefendent PT AtriumastaSakti. In addition, the issuance of Law No. 48 Year 2009 on Judicial Power brings out new legal issue. This makes the absolute authority of religious courts, especially regarding to economics sharia and tug of the authority between religious courts and domestic judicial in terms of the execution of sharia arbitration decision become blur. So that is why the writer formulate the problem on how development of the governing authority of religious courts against sharia economics in particular the execution of sharia arbitration decision, and is Article 59 paragraph (1) of Law No. 48 of 2009 on Judicial Power already fulfilled the certainty of law. Therefore, kind of research use is juridical normative research with legislation and historical approach.The type of law material used in conducting research is primary and secondary legal materials using literature study. From that research, the writer concluded that; first: the development of Law Number 48 Year 2009 on Judicial Power is still inconsistent towards Article 49 Law no. 3 of 2006 on Religious Court Amendment and Article 55 Law no. 21 of 2008 on Sharia Banking. Second, that Article 59 paragraph (1) of Law No. 48 of 2009 on Judicial Power is still not fulfill element of legal certainty yetas stated by Jan Michiel Otto, those are: legal rules availability (clear), consistent and accessible, be issued by and be approved because of (authority) the nation, agencies ruler (government) applied the rules consistently and also totally obey it, people accustomed their behavior under the rules by principal, Judges (courts) is independent and neutral in applying the rules consistently whenever they are in process to solve a dispute, and decision of the arbitrator / judge concretely implemented. The suggestions that the writer can give is that: first, we need the law to be harmonious. Second, proposing to the government or legislative (DPR) to do the law amendment proposed by prioritizing the law certainty aspects

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2014/293/051407549
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited: 12 Nov 2014 09:28
Last Modified: 25 Apr 2022 01:07
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111933
[thumbnail of BAB_I.pdf]
Preview
Text
BAB_I.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of BAB_II.pdf]
Preview
Text
BAB_II.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of BAB_III.pdf]
Preview
Text
BAB_III.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of BAB_V.pdf]
Preview
Text
BAB_V.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of BAB_IV.pdf]
Preview
Text
BAB_IV.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of COVER_DAN_DAFTAR_ISI.pdf]
Preview
Text
COVER_DAN_DAFTAR_ISI.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of DAFTAR_PUSTAKA.pdf]
Preview
Text
DAFTAR_PUSTAKA.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of RINGKASAN.pdf]
Preview
Text
RINGKASAN.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of HALAMAN_PERSETUJUAN.pdf]
Preview
Text
HALAMAN_PERSETUJUAN.pdf

Download (1MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item