Iswara, Gisanda Farsa (2014) Pengungkapan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Narkotika (Studi Di Badan Narkotika Nasional, Jakarta Timur). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dengan mengaitkan tindak pidana narkotika dengan tindak pidana pencucian uang maka penyidik termasuk Badan Narkotika Nasional harus menyelidiki dan menyidik dua kejahatan sekaligus. Selain unsur tindak pidana narkotikanya tentu Badan Narkotika Nasional harus mencari bukti TPPU nya, baik unsur objektifnya maupun unsur subjektifnya. Pembuktian inipun sulit dan benar-benar harus didukung dengan berbagai faktor terutama dari pelaku dan kebiasaan pelaku. Memang tidak mudah untuk memberantas kejahatan pencucian uang apalagi dikaitkan dengan tindak pidana narkotika, karena ciri dari kejahatan ini sulit dilacak, tidak ada alat bukti tertulis, dan tidak kasat mata, serta dilakukan dengan cara yang rumit sehingga mempersulit pihak Badan Narkotika Nasional dalam melakukan penyidikan. Pentingnya penyelidikan adalah untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, penyelidik juga harus cerdik dalam menentukan teknik penyelidikan dilapangan untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas penyelidik dengan cara; 1) Observasi (pengamatan), 2) Interview (Wawancara), 3) Undercover (Penyamaran), dan 4) Surveillance (Pembuntutan) yang kemudian setelah dilakukan penyelidikan akan melakukan pencarian minimal 2 alat bukti oleh petugas Badan Narkotika Nasional. Pada prinsipnya dalam kasus pencucian uang ini, terutama tindak pidana asalnya adalah narkotika, pihak yang berhak mengajukan alat bukti pada proses persidangan adalah Penuntut Umum sebagai pihak yang berwenang untuk membuktikan mengenai kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, dan pihak terdakwa atau penasehat hukum yang mempunyai hak untuk meringankan pembuktian yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan atau bisa disebut sebagai alat bukti yang bersifat meringankan. Sedangkan perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri adalah yang meurut pendapat Penuntut Umum telah memenuhi syarat. Alat bukti yang sah diajukan bertujuan untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang perbuatan-perbuatan terdakwa. Tugas ini diemban oleh Penuntut Umum, Hakim karena jabatannya juga mencari tambahan bukti. Jadi pada prinsipnya yang membuktikan kesalahan terdakwa adalah Penuntut Umum. Karena hakim dalam proses persidangan pidana bersifat aktif, oleh karena itu apabila dirasa perlu, hakim bisa memerintahkan Penuntut Umum untuk ix menghadirkan seorang saksi. Namun harus diingat bagi hakim, mengajukan alat bukti merupakan hak bagi penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukum. Oleh karena itu penolakan pengajuan alat bukti haruslah benar-benar dipertimbangkan dan beralasan. Berbagai kendala dalam pengungkapan alat bukti dialami oleh Badan Narkotika Nasional. Namun demikian, Badan Narkotika Nasional melakukan upaya bagaimana cara mengatasi kendala-kendala yang dialami agar penanganan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan narkotika bisa berjalan lebih efektif dengan strategi, teknik, dan cara-cara yang dilakukan oleh petugas Badan Narkotika Nasional serta menyinergikan tugas bersama dengan polri dalam hal pemberantasan narkotika dan tindak pidana pencucian uang.
English Abstract
With connecting between the narcotic crime and money laundering crime, the National Narcotics Agency’s investigator must investigate two crimes at once. In addition to narcotics crime elements, the National Narcotics Agency should look for evidence of its money laundering crime, both objective elements or subjective elements. Proving is difficult and even this really should be supported by a variety of factors, especially from the doers and doers habits. It is not easy to combat money laundering crimes connected with criminal acts especially narcotics, because the characteristics of this crime is difficult to trace, there is no written evidence, invisible, and its always done by a complicated way that complicates the National Narcotics Agency in investigating. The importance of the investigation is to search and find an incident that is thought as a crime, investigators should also be smart in determining the field investigation techniques to achieve successful implementation of investigative tasks in a way; 1) Observation, 2) Interview, 3) Undercover, and 4) Surveillance (stalking) which after investigation had been conducted will perform a searching with at least 2 items of evidence by officers of the National Narcotics Agency. In principle, in the case of money laundering, especially the predicate offenses are narcotics, the party who have a right to submit evidence at the trial was the Public Prosecutor as the competent party to prove the fault that charged to the defendant, and the defendant or counsel has the right to alleviate the evidence submitted by the Public Prosecutor in the trial or could be referred to as evidence that is lightened. While the case is delegated to District Court which according to the opinion of the Public Prosecutor has been qualified. Valid evidence that presented aims to provide confidence to the judge about the defendants actions. This task is carried out by the Public Prosecutor. The Judge because of his position also look for additional evidence. So in principle that proves guilt of the accused is a Public Prosecutor. Because the judge in the criminal proceedings are active, therefore if it is necessary, the judge may order the public prosecutor to present a witness. It should be remembered for the judge, presented evidence is the right of the prosecutor and the accused or counsel. Therefore, the rejection of the evidence submission must be thoroughly considered and reasoned.Various constraints experienced in the disclosure of evidence by the National Narcotics Agency. However, the National Narcotics Agency efforts how to overcome constrains which experienced for handling a money laundering crime by the narcotics predicate offenses can run more effectively with strategies, techniques, and methods carried out by officers of the National Narcotics Agency and synergizing of duty along with the national police in combating narcotics and money laundering.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/291/051407547 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 12 Nov 2014 09:12 |
| Last Modified: | 25 Apr 2022 01:05 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111931 |
Preview |
Text
BAB_I.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_III.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
Cover_Skripsi_+_Daftar_Isi.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_II.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_V.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_IV.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
Summary.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |