Andisetya, Anggarian (2014) Sinkronisasi Fatwa Dsn-Mui No: 68/Dsn-Mui/Iii/2008 Tentang Rahn Tasjily Terhadap Pasal 5, Pasal 7, Dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan Sinkronisasi Fatwa DSN-MUI No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily Terhadap Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Tema ini dipilih terkait ketidaksesuaian jenis utang yang dapat dibebani jaminan fidusia dan rahn tasjily serta tidak disyaratkannya otentifikasi pembebanan rahn tasjily. Hal ini menuntut adanya penyelarasan. Di samping itu, konsep rahn tasjily secara substantif melimitasi akad-akad yang dapat dibebani jaminan tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana sinkronisasi Fatwa DSN-MUI No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily terhadap ketentuan Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia? (2) Mengapa tidak setiap produk pembiayaan dapat dibebani rahn tasjily? Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan analitis. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dianalisis menggunakan metode penafsiran (interpretasi), yaitu doctrinal interpretation dalam rangka memberikan penjelasan yang benar dari suatu ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah tertentu. Metode penafsiran yang digunakan penulis adalah penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, penafsiran analogis, penafsiran resmi, dan penafsiran komparatif. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa utang yang telah ada dan utang yang akan ada di kemudian hari sejalan dengan kaidah syar’i, sedangkan utang yang dapat dihitung saat dilakukan eksekusi bertentangan dengan kaidah muamalah karena memuat unsur riba dan gharar (ketidakjelasan). Dengan demikian ketentuan Pasal 7 Huruf c UU Jaminan Fidusia bertentangan dengan Fatwa Rahn Tasjily. Sementara itu, ketiadaan pengikatan rahn tasjily dibenarkan menurut syar’i karena rahn bersifat sunah dalam hal muamalah tangguh ketika tidak ada penulis. Akan tetapi, mempertimbangkan kedudukan hukum Islam dalam konstelasi hukum nasional, sistem hukum jaminan, dan asas hukum jaminan serta berpegang pada istishlah, sikronisasi UU Jaminan Fidusia dan Fatwa Rahn Tasjily harus dilakukan. Pasal 7 Huruf a jo. Pasal 7 Huruf b UU Jaminan Fidusia dan pengikatan jaminan sebagaimana dimuat dalam Pasal 5 jo. Pasal 11 UU Jaminan Fidusia harus dimuat dalam Fatwa Rahn Tasjily. Terakhir, rahn tasjily hanya dapat dibebankan pada produk yang mengandung unsur utang, yaitu qardh dan albai’, baik murabahah bitsaman ‘ajil, salam, maupun istishna’ dengan pembayaran di awal atau pembayaran tangguh. Pembebanan rahn tasjily pada produk pembiayaan dengan akad selain qardh dan al-bai’, khususnya mudharabah dan musyarakah, tidak tepat disebabkan tidak ada unsur utang di dalamnya. Sebagai solusi pengikatan jaminan jika dipandang perlu menurut peraturan perundang-unxi dangan dan fatwa yang ada, produk pembiayaan tersebut dapat disyaratkan adanya jaminan pihak ketiga dengan berdasarkan akad kafalah.
English Abstract
In this minor thesis the author raised up the issue of Synchronization DSNMUI Fatwa No.: 68/DSN-MUI/III/2008 about Rahn Tasjily to Article 5, Article 7, and Article 11 of Law Number 42 Year 1999 about Fiduciary. The topic chosen caused of mismatch about types of debt which can be laid by rahn tasjily fiduciary and unconditionally rahn tasjily to be authentically. This should be required syncrhronization. Besides, rahn tasjily’s concept gives limitation about the kinds of agreement which can be load by it. Based on the reason above, the minor thesis in raise up formulation of the problem: (1) How the synchronization Fatwa DSN-MUI No.: 68/DSN-MUI/III/ 2008 about Rahn Tasjily to Article 5, Article 7, and Article 11 of Law No. 42 Year 1999 on Fiduciary? (2) Why doesn’t every financing product can be laid by rahn tasjily? This minor thesis is a normative legal research with a conceptual approach, approach law, and the analytical approach. Primary legal materials, seconddary, and tertiary obtained has been analyzed using the methods of interpretation by the doctrinal interpretation in order to give a correct explanation of the provisions of legislation or specific rules. Interpretation methods uses grammatical interpretation, systematic interpretation, analogical interpretation, the official interpretation, and comparative interpretation. The research result show that the existing debt and the debt which will be existed in the future are match with sharia, but the calculated debt on the execution is contrary wth muamalah rules because they’re kind of riba and contain gharar (uncertainty). Thus rule of Article 7 Clause c Fiduciary Law contrary to the fatwa Rahn Tasjily. Meanwhile, the absence of binding rahn tasjily justified by sharia because rahn is sunnah in suspended muamalah when there is no writer. However, by consider position of Islamic law in the constellations of national law, the legal system of security, and legal principles, and also studied on istishlah, synchronization and Fiduciary Law Rahn Tasjily Fatwa should be made. Article 7 Clause a jo. Article 7 Clause b Fiduciary Law and binding guarantees as rule in Article 5 jo. Article 11 of Law Fiduciary must be adopted in the Fatwa Rahn Tasjily. Fiduciary Law should be ruled that rahn tasjily binded by its self. Finally, Rahn tasjily only can be used on products that contain elements of debt, include qardh and al-bai, both murabaha bitsaman ajil, salam, and istishna by advance payments or deferred payment. Implementation of rahn tasjily on financing product by the contract other than qardh and al-bai’, especially the mudaraba and musharaka, isn’t right ‘cause there aren’t debt in them. As a solution of security binding if the law look security is needed, the other products beside qardh
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | SKR/FH/2014/290/051407546 |
Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
Date Deposited: | 12 Nov 2014 09:06 |
Last Modified: | 25 Apr 2022 01:03 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111930 |
Preview |
Text
Skripsi_-_Anggarian_Andisetya_-_Sinkronisasi_Fatwa_DSN-MUI_No_68.DSN-MUI.III.pdf Download (8MB) | Preview |
Actions (login required)
View Item |