Ningrum, RatnaAshari (2014) Urgensi Pengaturan Keamanan Dan Ketertiban Dalam Lembaga Permasyarakatan Di Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Urgensi Pengaturan Keamanan Dan Ketertiban Dalam Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya tidak terjaminnya hak-hak narapidana yang dapat menimbulkan kerusuhan di LAPAS di berbagai daerah di Indonesia, seperti di LAPAS Kerobokan Bali, di LAPAS Tanjung Gusta Medan, di LAPAS Kelas II A Labuhan Ruku, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, dan di LAPAS Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Berdasarkan hal tersebut di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana pengaturan yang ada tentang keamanan dan ketertiban dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia? (2)Apa urgensi pengaturan keamanan dan ketertiban dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia bagi hukum positif Indonesia? Kemudian penulis karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute aprroach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif, yaitu suatu Metode Analisis data Deskripif Analistis yang mengacu pada suatu masalah tertentu dan dikaitkan dengan pendapat para pakar hukum maupun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlakusertametodeanalisisisi. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban permasalahan yang ada bahwaSistem pemasyarakatan di Indonesia di atur di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Namun di dalamnya masih sedikit yang mengatur tentang keamanan LAPAS. Selain di dalam Undang-undang tentang Pemasyarakatan, keamanan LAPAS di sebutkan di Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Instruksi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan.Peraturan tersebut masih kurang dan dapat ditambah mengenai pengaturan teknologi informasi dalam layanan pemasyarakatan dan juga tentang keterbukaan informasi LAPAS, pengaturan aspek sumber daya manusia karena masih terbatas jumlah petugas keamanansesuai dengan bidang dan keahliannya, serta tingkat hunian yang melebihi kapasitas (over capacity) dan lemahnya pengawasan. Untuk lebih mengoptimalkan keamanan dan ketertiban di dalam LAPAS diharapkan adanya peraturan yang lebih mengikat dan jelas seperti Undang-undang.Beberapa konsep keamanan dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pengamanan di LAPAS, antara lain dengan memperhatikan Stuktur organisasi, akuntabilitas dan transparansi, sistem pengamanan, sarana dan prasarana serta bangunan dan letak LAPAS.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/280/051407176 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Hasbi |
| Date Deposited: | 30 Oct 2014 13:41 |
| Last Modified: | 22 Apr 2022 07:28 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111918 |
Preview |
Text
SKRIPSI.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |