Pratama C.M, Erbay Tredya (2014) Tanggung Jawab Keperdataan Media Cetak Terhadap Kesalahan Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik Seseorang Atau Kelompok Di Masyarakat. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan ini membahas mengenai tanggung jawab keperdataan media cetak terhadap kesalahan pemberitaan yang mencemarkan nama baik seseorang atau kelompok di masyarakat. Penulisan ini di latar belakangi oleh perkara mengenai pemberitaan dalam media cetak dimana seseorang atau kelompok di masyarakat merasa dirugikan atas pemberitaan yang dimuat oleh media cetak terkait dengan cara menggugat secara materiil dan immateriil, baik secara perdata maupun pidana sehingga menimbulkan kesalahpahaman antara penggugat dengan pihak tergugat yang merasa diri mereka yang benar. Adapun tujuan penulis mengangkat topik permasalahan ini untuk mengetahui bentuk-bentuk kesalahan pemberitaan dan pertanggungjawabnya dalam media cetak yang mencemaran nama baik seseorang atau kelompok di masyarakat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dengan menelaah beberapa Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan kenseptual (conceptual approach). Pendekatan kasus dalam penelitian ini digunakan untuk meneliti dan membahas permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 1376 KUHPerdata dan Pasal 6 UU Tentang Pers No. 40 Tahun 1999 khususnya dan pasal 1365, 1367, 1372, 1380 pada umumnya. Berdasarkan hasil pembahasan, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu mengetahui bentuk-bentuk kesalahan pemberitaan yang ditinjau dari KUHPerdata yang tidak disebutkan secara eksplisit, namun jika penulis menyimak ketentuan dan bunyi pasal 1365 KUHPerdata, maka kesalahan pemberitaan merupakan perbuatan melawan hukum. Seperti kesalahan yang dapat merugikan orang lain yaitu berita yang bersifat pencemaran nama baik, fitnah, dan dusta tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk-bentuk kesalahan pemberitaan. Berkaitan dengan masalah pencemaran nama baik tersebut tidak dapat diselesaikan melalui jalur jurnalistik maupun dengan UU pers, melainkan dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan, segala kerugian dan ganti rugi baik materiil maupun immateriil dibebankan pada perusahaan pers terdapat pada Pasal 1376 KUHPdt yaitu: sebagai akibat hukum tuntutan perdata dalam hal penghinaan adalah bertujuan untuk mendapat penggantian kerugian serta pemulihan nama baik. Sedangkan di dalam UU Pers No. 40 tahun 1999 bentuk dari tanggung jawab keperdataan dalam hal terjadinya pemberitaan adalah dengan melalui Hak Jawab xi seperti pada Pasal 5 ayat (2) UU No. 40 tahun 1999 tentang pers, Hak jawab dapat disampaikan dengan cara tertulis maupun secara lisan. Perlunya pengaturan mengenai permasalahan pemberitaan di media cetak yang berkaitan dengan tanggung jawab keperdataannya khususnya untuk pihak media yang bersangkutan sebelum melakukan penerbitan maka terlebih dahulu melakukan wawancara dengan subyek berita disamping sumber berita, karena informasi yang diberikan secara sepihak oleh nara dumber berita kebenarannya masih diragukan dan berita tersebut bisa disebut sebagai penghinaan atau fitnah, agar visi dan misinya terpenuhi sehingga media yang menyebarkan informasi mencerdaskan masyarakat dan tidak membodohi masyarakat.Dan sebagai pembuat kebijakan pemerintah diharuskan untuk memperhatikan pelaksanaan UU Pers dengan KUHPdt, penerapannya tidak rancu dalam memutuskan suatu perkara pers di pengadilan.
English Abstract
In writing this essay to discuss the civil responsibility of the print media against error reporting defame a person or group in the community. This writing in the background by the case of the news in the print media where a person or group in the community felt aggrieved over the news published in the press regarding how to sue the material and immaterial, both civil and criminal, giving rise to a misunderstanding between the plaintiff by the defendant who felt they were right. The purpose ofthe author ofthe topic ofthis matterto determine theforms ofitserrorreportingandaccountabilityin theprint mediadefamationof a person orgroupinsociety. This research is a normative juridical studies using multiple approaches, namely legislation by reviewing some laws and regulations relevant to the legal issues that are being addressed and kenseptual approach (conceptual approach). The case study approach was used to examine and discuss issues based on legislation in force, namely the Civil Code Article 1376 and Article 6 of Law No. About the Press. 40 of 1999 in particular and Article 1365, 1367, 1372, 1380 in general. Based on the results of the discussion, the authors obtained answers to existing problems which determine the forms of error reporting in terms of the Civil Code is not explicitly mentioned, but if the author of the article and listen to the provisions of the Civil Code in 1365, then the error reporting is against the law. Such errors can harm others is news that is libel, slander, and falsehood can be categorized as forms of reporting errors. In connection with the defamation issue can not be resolved through journalism and the press laws, it can be settled in court, all the losses and damages both material and immaterial charged to the companys press contained in Article 1376 KUHPdt namely : as a result of the law of civil lawsuits in the case of contempt is intended to obtain redress and vindication. While in the Press Law No. 40 of 1999 forms of civil liability in the event of preaching is the right to reply through such in Article 5 paragraph ( 2 ) of Law no. 40 of 1999 on the press, right of reply can be submitted in writing or orally. The need for regulation on the issue of coverage in the print media relating to his civil responsibility especially for the media which concerned before publishing it first has to do with the subject of news interviews in addition to news sources, because the information provided by the informant dumber unilaterally news and the truth is still doubtful the news could be called as an insult or slander, for the vision and mission are met so that the media which disseminates information to educate the public and do not fool the public. And as a government policy-makers are required to xiii pay attention to the implementation of the Law on the Press KUHPdt, not its application confused in deciding a case in court press.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/279/051500330 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Hasbi |
| Date Deposited: | 23 Jan 2015 09:20 |
| Last Modified: | 22 Apr 2022 07:15 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111916 |
Preview |
Text
cd_skripsi_pdf.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |