Novinagari, Megista (2014) Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perhutanan Berdasarkan Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perhutanan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 (Studi Di Kantor Asosiasi Pengusaha Hutan Ind. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan berdasarkan Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 (Studi di Kantor Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Jakarta) Pilihan permasalahan dilatarbelakangi adanya Nilai Jual Kena Pajak sebesar 40%. Jumlah ini dianggap memberatkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan sehingga menurunkan kinerja para pengusaha hutan yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia, sehingga tujuan akhir dari adanya peratura tersebut tidak terpenuhi. Berdasarkan uraian diatas, penulisan skripsi ini mengambil rumusan permasalahan berupa: (1) Bagaimana proses Pelaksanaan Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002) (2) Bagaimana efektivitas Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002. Penulisan skripsi ini menggunakan metode Yuridis Empiris dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 dikaitkan dengan praktek yang ada di Kantor Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia. Data primer serta data sekunder serta populasi dan sampling yang telah dikumpulkan oleh penulis akan diolah menggunakan teknik deskriptif analitis yaitu suatu metode dengan memberikan gambaran dan menjabarkan permasalahan sesuai dengan penelitian dikaitkan dianalisa lebih lanjut berasarkan teori hukum yang ada. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pengusaha hutan yang tergabung dalam Asosiasi ini dapat melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan secara mandiri kepada bank persepsi atau ataupun melewati petugas pungutan pajak, untuk prosesnya sendiri tidak menyulitkan pengusaha sebagai wajib pajak Sedangkan untuk keefektivitasannya sendiri kita tidak dapat semata-mata menilai bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan tidak efektif dalam pemanfaatan hasil hutan, namun usaha perhutanan yang ada saat ini sarat akan pungutan dan regulasi sehingga menyebabkan birokrasi yang rumit bagi para pengusaha hutan. Dibandingkan dengan negara lain yang memanfaatkan hasil hutannya sebagai komoditi perekonomiannya, Indonesia memiliki jumlah regulasi yang paling banyak, sehingga mengakibatkan unit yang ada tidak dapat melakukan kegiatannya secara maksimal. Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai ix berikut: a). Pengusaha hutan dapat mengajukan Judicial review terhadap substansi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002.b) pemerintah harus lebih memperhatikan kondisi nyata para pengusaha sebelum menentukan NJKP, c) pemerintah sebaiknya hanya menerapkan pungutan berupa Pajak Penghasilan (PPh), License fee dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).
English Abstract
In this thesis, the researcher discusses about Imposition Building Tax Of Forestry Based On Goverment Regulation Number 25 Of 2002 study in Association of Indonesian Forest Concessionaires Holders Jakarta. The choice issues based of Taxable Sales Value by 40%. This amount is considered burdensome taxpayer to make payments Forestry land and building tax that lowers the performance of forest entrepreneurs who are members of the Association of Indonesian Forest Concessionaires, so that the the final goal of the regulation is not accomplished. Based on the description, this thesis takes the form of problem formulation: (1) How the Implementation of Land and Building Tax Forestry Based on Government Regulation No. 25 of 2002? (2) How is the effectiveness of the Land and Building Tax Forestry Based on Government Regulation No. 25 Year 2002? This thesis using the method using the Juridical Empirical Sociological juridical approach by Government Regulation No. 25 Year 2002 associated with existing practices in the Office of the Association of Indonesian Forest Concessionaires Holders in Jakarta. Primary data, secondary data as well as population and sampling that has been collected by the researcher will be processed using descriptive analytical technique is a method to provide an overview and describe the problem in accordance with the associated research further analyzed based on existing legal theories. Based on research using this method, researcher has the result obtained answer the legal statement that the Forest Concessionaires who incorporated in this association can make a payment of Land and Building Tax Forestry independently to the perception bank or through the tax officer, for the process it self the payment of Land and Building tax is not difficult for the forest cocessionaires as the taxpayer. Whereas for the effectiveness itself, we not asses that Land ad Building forestry tax is not effective in the utilization of forestry products. Nowadays, forestry effort currently have many levies and regulation so that it can be a difficult birocracy. Compared with the other state which is utilization of forestry as the economic comodity, Indonesia has most widely regulation, therefore the effect is affect for the forestry concessionaires, many unit of forestry concessionaires can not make their activities not maximal. As for the suggestion in this research i.e. : a) Forestry concessinaires can submitted Judicial Review against the substitution Government Regulation Number 25 of 2002, b) The government must be give the regard about xi condition the forestry concessionaires before determine NJKP, c) government should be apply several regulation i.e. income tax (PPh), License Fee and Provision of Forest Resources (PSDH).
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/275/051407109 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Hasbi |
| Date Deposited: | 31 Oct 2014 09:17 |
| Last Modified: | 22 Apr 2022 06:27 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111910 |
Preview |
Text
FIX_SKRPSI_Tanggal_7_Oktober_2014.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |