Puspitasari, Cahyaning (2014) Implementasi Pasal 8 Ayat 1 Huruf (E) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pengawasan Merek Kosmetik Palsu Oleh Bbpom Surabaya). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan mengenai Implementasi pasal 8 ayat 1 Huruf (E) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Konsumen terhadap beredarnya merek kosmetik palsu. Merek kosmetik palsu ini dibuat semirip mungkin dengan merek-merek kosmetik terkenal. Hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 8 Ayat 1 Huruf (E) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Untuk menghindari kecurigaan, pasti kosmetik palsu akan mencantumkan label dan komposisi yang tertulis pada kosmetik aslinya, sehingga mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, hal-hal yang tertera pada label berbeda dengan kosmetik palsu tersebut. Berdasarkan Hal terbsebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana implementasi Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait dengan pengawasan merek kosmetik palsu oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya? (2) Apa hambatan yang dialami Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya dalam melakukan pengawasan terhadap beredarnya merek kosmetik palsu? (3) Apa upaya yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya untuk mengatasi hambatan dalam pengawasan terhadap beredarnya merek kosmetik palsu? Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang diambil adalah penelitian yuridis empiris. Bahan hokum primer dan sekunder yang diperoleh peneliti akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif analisis yaitu memaparkan data-data yang diperoleh dari penelitian secara sistematis kemudian dianalisa untuk memperoleh suatu kesimpulan. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban bahwa Implementasi Pasal 8 Ayat 1 Huruf (E) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam perlindungan konsumen terhadap kosmetik palsu telah dilaksanakan. Hal ini dibuktikan dengan ditindak lanjutinya kasus yang ada dan dibawanya kasus ke pengadilan dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya. Selain bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya, Badan POM juga telah melaksanakan pengawasan terhadap proses beredarnya kosmetik, sehingga peredaran kosmetik palsu pun dapat dikendalikan. Badan POM juga menegakkan peraturan yang dibuat Pemerintah maupun peraturan yang dikeluarkan Ketua Badan POM sendiri. Hambatan yang dialami berupa Hambatan Internal: Keterbatasan Jumlah Tenaga Kerja, dan Kurangnya Partisipasi Aparat Penegak Hukum. Sedangkan Hambatan Eksternal berupa: Masyarakat Yang Buta Huruf, dan Rendahnya Pengetahuan Dan Kesadaran Masyarakat Tentang Bahaya Kosmetik Palsu. Untuk mengatasi hambatan internal, Badan POM Surabaya bekerja sama dengan instansi lainnya. Sedangkan untuk mengatasi hambatan eksternal, Badan POM demi menghambat peredaran kosmetik palsu memberikan penyuluhan masyarakat juga melakukan penyebaran Informasi kosmetik palsu dan bahayanya. Eksternal berupa: Masyarakat Yang Buta Huruf, dan Rendahnya Pengetahuan Dan Kesadaran Masyarakat Tentang Bahaya Kosmetik Palsu. Untuk mengatasi hambatan internal, Badan POM Surabaya bekerja sama dengan instansi lainnya. Sedangkan untuk mengatasi hambatan eksternal, Badan POM demi menghambat peredaran kosmetik palsu memberikan penyuluhan masyarakat juga melakukan penyebaran Informasi kosmetik palsu dan bahayanya.
English Abstract
In this paper, researchers raised concerns about Implementation of Consumer Protection Act Of 1999 No. 8 Article 8 (1) Letter (E) on Consumer of the circulation of counterfeit cosmetics. This counterfeit cosmetics made very similar to the well-known cosmetic brands. This is certainly contrary to Consumer Protection Act Of 1999 No. 8 Article 8 (1) Letter (E). To avoid suspicion, they must be labeled counterfeit cosmetics and write the cosmetic compositions as written in the original cosmetics, so the quality, grade, composition, processing, style, fashion, things on the label is different from the counterfeit cosmetics. Based on the above, this paper raised the formulation of the problem: (1) How is the implementation of Consumer Protection Act Of 1999 No. 8 Article 8 (1) Letter (E) associated with counterfeit cosmetics monitoring by The National Agency of Drug and Food Control (NA-DFC) Surabaya? (2) What are the obstacles experienced by the The National Agency of Drug and Food Control (NA-DFC)) Surabaya in controlling the circulation of counterfeit cosmetics? (3) What are the efforts of the The National Agency of Drug and Food Control (NA-DFC) Surabaya to overcome obstacles in the surveillance of the circulation of counterfeit cosmetics? In this research, the type of research that is taken juridical empirical research. Primary and secondary legal materials obtained by researcher will be analyzed using descriptive analysis method of analysis that exposes the data obtained from systematic research is then analyzed to obtain a conclusion. With the method above, the researcher obtain an answer that implementation of Consumer Protection Act Of 1999 No. 8 Article 8 (1) Letter (E) in the protection of consumers against counterfeit cosmetics have been implemented. It is proved by the case of existing remediation followed and brought the case to court by working with other law enforcement agencies. Besides working with other law enforcement agencies, NA-DFC has also been carrying out surveillance of the circulation of cosmetic process, so that the circulation of counterfeit cosmetics can be controlled. NA-DFC also enforce rules and regulations made by the Government and its own NA-DFC’s Chairman. Obstacles experienced in the form of Internal Obstacles: Limitations of Total Labor, and Lack of Participation Law Enforcement. While the form of External Obstacles: The Peoples Literacy, and Low Knowledge And Awareness About Dangers of Cosmetics Counterfeit. To overcome internal obstacle, NA-DFC Surabaya is in cooperation with other agencies. Meanwhile, to overcome external obstacles, NA-DFC to inhibiting the circulation of counterfeit cosmetics also provide public information dissemination of information and the dangers of counterfeit cosmetics.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/267/051406899 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Hasbi |
| Date Deposited: | 31 Oct 2014 08:57 |
| Last Modified: | 22 Apr 2022 02:32 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111900 |
Preview |
Text
Bab_I-V_,_daftar_pustaka.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
cover_-_summary.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |