Prasetyo, NugrahaDwi and Agus Yulianto,, SH.,MH and Lutfi Effendi,, SH.,M.Hum (2014) Implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Terkait Program Wajib Belajar 9 tahun Di Ka. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai implementasi pasal 2 peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia nomor 101 tahun 2013 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah terkait program wajib belajar 9 tahun di kabupaten sumenep studi di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, pemilihan tema pada skripsi ini dilator belakangi oleh belum berjalan efektifnya poin (b) pada pasal 2 yang dimana dalam penyerahan lembar pertanggung jawaban harus dilaksanakan dengan tertib waktu dan juga banyaknya buta aksara di kabupaten sumenep dikarenakan penerapan program wajib belajar 9 tahun belum berjalan baik di kabupaten sumenep Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini mengangkat rumusan masalah; (1) Faktor – faktor apa yang menyebabkan implementasi dari pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Terkait Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun Di Kabupaten Sumenep, belum berjalan efektif ? (2) Upaya - upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep dalam menyelesaikan permasalahan program wajib belajar 9 tahun tersebut ? Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Alasan pemilihan lokasi pada penelitian ini adalah masih banyaknya angka buta aksara di kabupaten sumenep dan juga menganalisis pasal 2 peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia nomor 1010 tahun 2013 tersebut. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah jenis data primer dan sekunder untuk sumber data, sumber data primer dan sekunder. Teknik memperoleh data dalam penelitian ini adalah interview dan studi kepustakaan Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, penulis memperoleh jawaban mengenai hambatan dan upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan dalam mengatasi permasalahan dari pasal 2 peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia sehingga belum berjalan efektif dan juga mengenai wajib belajar 9 tahun di kabupaten sumenep. Hambatan yang dialami oleh Dinas Pendidikan antara lain keterlambatan dari pihak bank untuk mengkonfirmasi sehingga sekolah penerima BOS tidak mengetahui, pengambilan dana BOS tidak diatur, Surat Pertanggung Jawaban tidak tepat waktu Selanjutnya untuk upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan atas hambatan tersebut ialah dengan cara memperbanyak loket – loket pembayaran pelayanan dari pihak bank 9 sehingga proses konfirmasi berjalan dengan cepat, menyusun anggaran pengeluaran sekolah lebih awal Selanjutnya hambatan yang dihadapi dinas pendidikan dalam menyelesaikan program wajib belajar 9 tahun antara lain kawin muda, penanganan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan di kepulauan masih kurang utama, ekonomi masyarakat, kondisi daerah sedangkan upaya yang dilakukan ialah mendirikan sekolah kecil setara SD,SMP, SMA, koordinasi dengan kementerian agama terkait kawin muda, dan sosialisasi kepada masyarakat ( pentingnya pendidikan ).
English Abstract
On this thesis writer raised issues regarding implementasi pasal 2 peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia nomor 101 tahun 2013 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah terkait program wajib belajar 9 tahun di kabupaten sumenep studi di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep,district choose the theme at this thesis dilator by there has not been effective points in article 2 ( b ) where in submission sheets all of its answers must be implemented with orderly time and also many illiteracy is district sumenep because the application of compulsory study program nine district sumenep not run well Based on the background by way of and this research raised issues; draft ( 1 ) factor that which causes implementation of Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 in the county not run effective? ( 2 ) an attempt -- efforts education dept. sumenep district in resolving the issue of compulsory study program 9 the year? Further research using the method of empirical laws with the juridical sociological approach method. Research on site selection of reasons this is still a large number of illiterates in the Regency figure sumenep and also analyze the Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia. Types and data sources used are primary and secondary data types for the data source, the primary and secondary data sources. Technique of acquiring data in this study was an interview and study library From the research that has been conducted by the author, the author answers the barriers and the efforts the Department of Education in addressing the issue of Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia that has not been effective and also the 9-year compulsory education in Sumenep district. Barriers experienced by the Department of Education, among others, the delay from the bank to confirm that the school does not know the recipient BOS, BOS-making is not set, letter untimely Accountability Further to the efforts made by the Department of Education to these obstacles is by multiplying the counter - service checkouts from the bank so that the confirmation process goes quickly, budgeting early school spending Further obstacles facing education departments in completing 9-year compulsory education program include early marriage, handling public on the importance of education is still lacking in the main islands, the local economy, local conditions while efforts are establishing small schools at the primary, junior high, high 11 school, coordination religious ministries associated with early marriage, and dissemination to the public (the importance of education).
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/258/051406741 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 30 Sep 2014 10:12 |
| Last Modified: | 22 Apr 2022 01:25 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111890 |
Preview |
Text
051406741.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |