Adawiyah, Luluk and Dr. Shinta Hadiyantina,, SH.MH and Prof.Dr. Suedarsono,, SH. MS, (2014) Implikasi Hukum Keputusan Kpu Nomor : 29/Kpts/Kpu Kota-014.329951/2012 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Atas Nama Edy Rumpoko Dan Punjul Santoso Sebagai Pas. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Implikasi Hukum Putusan Nomor: 29/kpts/kpu kota-041.329951/2012 tentang penetapan pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kota Batu. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi karena adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 112/G/2012/PTUN.SBY yang memerintahkan KPU Kota Batu untuk menerbitkan Putusan baru terkait dengan peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu dalam hal ini meloloskan Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 112/G/2012/PTUN.SBY tersebut diputus pada tanggal 20 September 2012 lalu KPU Kota Batu melaksanakan putusan tersebut pada tanggal 21 September 2012. Berdasarkan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1987 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan hanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut diatas karya tulis ini mengangkat rumusan masalah Apa implikasi hukum keputusan KPU nomor 29/kpts/kpu kota-041.329951/2012 tentang penetapan pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah atas nama Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kota Batu tahun 2012 terhadap pemilihan walikota tahun 2012-2017? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kenyataan sampai sejauh mana norma baru yang dihasilkan dalam Surat Keputusan Nomor: 29/Kpts/Kpu Kota 014.329951/2012 sesuai dengan ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dari hasil penelitian dengan metode diatas penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Batu dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 29/Kpts/Kpu Kota 014.329951/2012 dibuat sebagai pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No: 112/G/2012/PTUN.SBY. karena pada tanggal 21 September 2012, Pihak Penggugat menyatakan menerima putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan tidak melakukan upaya hukum berikutnya yakni banding.
English Abstract
In this Thesis the author raises the issue of legal implications of decision Number : 29/Kpts/KPU-014.329951/2012. On the establishment of prospective partner regional head and deputy head of the town of Batu . theme choice is motivaated because of the decion of the administrative court Number : 112/G/2012/PTUN.SBY the election commision ordered regional head and duputy head of stone town in this case passed Eddy Rumpoko and Punjul Santoso state administrative court decision Number : 112/G/2012/PTUN.SBY is terminated on september 2012 Batu city election commission to implementative the decision of 21 September 2012 persuant to article 115 of Law Number 5 year 1987 on Administrative court decision stated only that already have permanence legal force that can be implemented. Based on the above formulation of the paper raised the issue what are the legal implications of the commissions decision number: 29/Kpts/KPU-014.329951/2012. On the establishment of prospective patner regional head and deputy regional head in the name Eddy Rumpoko and Punjul Santoso as candidates who are eligble as participants in the election of regional head and deputy head of the Batu City in 2012 the regional electtion years from 20012 to 2017. The writing of this paperusing normative methods. This study aims to reveal the true extent to which new norms are generated in the decre number: 29/Kpts/KPU-014.329951/2012 in accordance wiht the provisions of article 115 of low number 5 of 1986 as amended by act number 51 of 2009 state administrative court. From the results of research by the author of the above methods to abtain answers to axixting problems that the election commison in thee stone issued a decree number: 29/Kpts/KPU-014.329951/2012. Created as the implementation of the administrative court decision number: 112/G/2012/PTUN.SBY as 21 September 2012, plaintif receid a court ruling declared state administrative surabaya do not make the next legal efforts appeal.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/252/051406631 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 22 Sep 2014 16:05 |
| Last Modified: | 22 Apr 2022 01:18 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111884 |
Preview |
Text
DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
SKRIPSI.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
HALAMAN_PERSETUJUAN.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |