Rachmawatie, Astrit (2014) Pembatasan Perdagangan Senjata Konvensional Ditinjau Dari Arms Trade Treaty 2013 Dan Implikasi Hukumnya Bagi Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan pembatasan perdagangan senjata konvensional secara global dan implikasi hukumnya bagi Indonesia. Pemilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya penyalahgunaan senjata konvensional yang disebabkan dari transfer senjata illegal maupun legal karena tidak adanya suatu rezim Internasional yang mengikat secara hukum. Setelah akhirnya disahkan Arms Trade Treaty 2013 yang dibuat khusus untuk mengatur pembatasan perdagangan senjata konvensional, Indonesia yang mendukung untuk dibentuknya perjanjian ini, malah tidak ikut meratifikasi dan menyatakan sikap abstain. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana pembatasan perdagangan senjata konvensional ditinjau dari hukum internasional, khususnya konvensi Arms Trade Treaty 2013? (2) Apa implikasi hukumnya bagi Indonesia jika meratifikasi ATT 2013? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan undang-undang (Statute approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif-analisis yaitu suatu metode analisis bahan hukum dengan mengaitkan pada asas-asas hukum dan berdasar teori-teori hukum yang terkait dengan permasalahan yang ingin penulis bahas. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahn yang ada bahwa setiap perdagangan senjata konvensional, illegal maupun legal dilarang oleh ATT jika digunakan untuk kejahatan perang, genosida atau pelanggaran HAM Konvensi Jenewa 1949. Diluar hal ini boleh dilakukan transfer senjata konvensional namun harus ada pemeriksaan baik dari Negara pengekspor maupun pengimpor untuk apa senjata tersebut akan digunakan. Selanjutnya, keputusan Indonesia untuk mengambil sikap abstain sudah cukup tepat, karena terdapat konsekuensi jika Indonesia memilih setuju dan menolak ATT 213. Jika memilih setuju dan meratifikasi ATT 2013, maka Indonesia memiliki permasalahan terkait kepentingan pertahanan. Selain itu banyak terdapat poin-poin dalam ATT 2013 yang bertentangan dengan hukum Nasional Indonesia, sehingga harus ada amandemen untuk menyesuaikan hukum nasional terhadap ATT 2013. Sedangkan jika Indonesia menolak ATT, maka Indonesia akan berpotensi terasingkan dari lingkungan internasional dan akan sulit bagi Indonesia untuk memenuhi kebutuhan alutsista.
English Abstract
In this paper, the author raises the issue on conventional weapons trade restrictions and it’s legal implication for Indonesia. The selection of the theme is motivated by the increasing misuse of conventional weapons resulting from the transfer of legal and illegal weapons in the absence of an international regime.In the 2013, The Arms Trade Treaty was signed in United States. This treaty aims to regulate the conventional arms trade restrictions. While most state ratify this treaty, however, Indonesia chosses to be abstain regarding the treaty even tho Indonesia has supported the establishment of this treaty since the beggining. This paper seeks to analyse: (1) What are legal provisions provided within trade restrictions of conventional arms from international law point of view, particularly the 2013 convention of Arms Trade Treaty? (2) What legal implications for Indonesia if it decided to ratified ATT 2013? This paper uses normative juridical method with a statute approach and a case approach. Primary legal materials, secondary, and tertiary obtained by the authors will be analyzed using descriptive-analytical technique. This method is done by linking the principles of law and legal theories based on the issues that the author wants to discuss. This research finds that, any conventional arms trade, illegal or legally prohibited by ATT if violates 1949 Geneva Convenstions. This is because it can be used ro support war crimes, genocide or human rights violations. Beyond this it should be done but conventional arms transfers there must be a better examination of the State of export or import to what weapons will be used. Furthermore, Indonesias decision to take the attitude of abstention is quite appropriate, because there are consequences if Indonesia chose agree and reject ATT 213. If you choose to agree and ratify the ATT in 2013, Indonesia has the interests of defense-related issues. In addition, there are many points in the ATT 2013 that contrary to the national laws of Indonesia, so there should be an amendment to adjust national law to the ATT 2013 ATT Whereas if Indonesia refused, then Indonesia will potentially alienated from the international environment and it would be difficult for Indonesia to meet defense equipment needs.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/251/051406587 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 29 Sep 2014 14:57 |
| Last Modified: | 22 Apr 2022 01:17 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111883 |
Preview |
Other
051406587.PDF Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |