Ilmiyah, Analisa (2014) Analisis Yuridis Kedudukan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Terhadap Kebijakan Pengetatan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi Sebagai Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indone. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, dilatar belakangi oleh adanya peluang remisi yang menjadi komoditas. Oleh sebab itu, pemberian remisi koruptor yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ini diperketat sebagai upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Rumusan masalah: Pertama, apakah syarat pemberian remisi terhadap koruptor yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan pengaturan pemberian remisi pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan?. Kedua, apa implikasi yuridis kebijakan pengetatan pemberian remisi bagi narapidana korupsi terhadap penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh Penulis akan dianalisis dengan menggunakan interpretasi teleologis dan dengan cara di sistematisasikan, di sinkronisasikan, dan di analisis baik menggunakan pendekatan induksi, deduksi, maupun abduksi. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, Penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Pengetatan pengaturan syarat pemberian remisi koruptor yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan filosofi, tujuan, visi dan misi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 karena substansinya merupakan norma baru, bertentangan dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, dan juga bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 J Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Implikasi yuridisnya akan membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan dapat mencegah pelaku-pelaku korupsi potensial. Justice collaborator minimal mengetahui 75% kasus yang akan di bongkar terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukannya, dapat menjelaskan fakta hukum tindak pidana korupsi yang bisa di jerat dan secara maksimal dimungkinkan tahu dana kerugian negara yang bisa dilacak untuk dikembalikan kepada negara yang sebelum diputus oleh Pengadilan. Sehingga penanggulangan korupsi pun dapat terpenuhi karena uang negara kembali, serta kebijakan pengetatan remisi ini telah mencapai tujuan hukum dengan terpenuhinya rasa keadilan baik bagi masyarakat dan narapidana. Penulis memberikan saran bahwa ahli hukum secara berkala melakukan pengkajian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan Undangundang Nomor 12 Tahun 1995, sehingga secara preventif diharapkan dapat dicegah kemungkinan terjadinya ketidak sinkronan antara Undang-undang dengan aturan pelaksanaannya, dengan Pemerintah mengajukan atau usul revisi Undang undang Nomor 12 Tahun 1995 kepada DPR secara holistik dan komprehensif.
English Abstract
In this thesis, exposed their lack of opportunities by remission which became a commodity. Therefore, the granting of remission corruptor contained in Government Regulation No. 99 Year 2012 is tightened in an effort to combat criminal acts of corruption in Indonesia. Formulation of the problem: first, whether the terms of granting remission to the corruptor regulated through Government Regulation No. 99 Year 2012 contrary to arrangements giving remissions in Act No. 12 Year 1995 concerning Corrections?. Second, what is the juridical implications of the policy tightening of granting remission to convict corruption crime countermeasures against corruption in Indonesia? This research was conducted by juridical-normative with methods statute approach. The primary legal materials, secondary, tertiary and earned the author will be analyzed using teleologis interpretation and by way of the systematization, synchronization, and in the analysis using either approach, induction, deduction, or abduction. From the results of research with the above methods, the author answers to existing problems that the tightening of conditions of granting of remission arrangements corruptor that is set out in Government Regulation No. 99 Year 2012 is contrary to the philosophy, goals, vision and mission of Act No. 12 Year 1995 because its substance is the new norm, contrary to article 5 Act No. 12 Year 1995, and is also contrary to Article 28 D paragraph (1) and article 28 J of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. The juridical implications will help the process of enforcement of the law against the crime of corruption and can prevent doers corruption potential. Justice collaborator at least know 75% of cases that will be effective against criminal acts of corruption he does, can explain the facts of law criminal acts of corruption can be in the noose and to the maximum possible loss of State funds know that could be traced back to the State before it is returned to the terminated by the Court. So tackling corruption can also be fulfilled because state money back, as well as policy tightening this remission has reached the goal of the law with a sense of fairness is good for meeting people and inmates. The authors advise that legal experts periodically conducts studies on Government Regulation No. 99 Year 2012 and Act No. 12 Year 1995, so preventive preventable expected probability of the synchronous between the legislation and the rules of its implementation, the Government submitted a proposal or the revision of Act No. 12 Year 1995 to DPR by holistically and comprehensively.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/24/051401944 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 19 Mar 2014 13:50 |
| Last Modified: | 22 Apr 2022 00:42 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111869 |
Preview |
Text
BAB_1.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_2.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_3.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_4.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_5.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
COVER_SKRIPSI.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
Lembar_Pengesahan.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
KATA_PENGANTAR.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
Lembar_Persetujuan.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
pp_no.99-2012.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
Surat_Pernyataan.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
RIWAYAT_HIDUP.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
uu12_1995.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |