Implementasi Pasal 72 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakejaan Terkait Pemisahan Tempat Kerja Anak (Studi Di Industri Sedang Kabupaten Malang)

Pratama, AdityaSatria and Ratih Dheviana Puru. H. T,, S.H., LLM. and Ummu Hilmy,, S.H., M.S. (2014) Implementasi Pasal 72 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakejaan Terkait Pemisahan Tempat Kerja Anak (Studi Di Industri Sedang Kabupaten Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Kabupaten Malang mendaptkan gelar sebagai Kabupaten Layak Anak. Akan tetapi gelar ini tidak sesuai dengan keadaan pekerja anak yang ternyata mengalami peningkatan dari tahun 2010 hingga tahun 2013. Salah satu hal yang patut disoroti terkait pekerja anak adalah tempat kerja seorang anak yang berada di tempat yang tidak layak bagi mereka. Padahal apabila dilihat dari segi pengaturannya yang tercantum dalam pasal 72 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa tempat kerja pekerja anak harus terpisah dengan pekerja/buruh dewasa. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terdapat rumusan masalah: (1) Bagaimana implementasi Pasal 72 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait pemisahan tempat kerja anak pada Industri Sedang di Kabupaten Malang? (2) Apa saja hambatan implementasi pasal 72 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait pemisahan tempat kerja anak pada Industri Sedang di Kabupaten Malang? (3) Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan terkait implementasi pasal 72 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait pemisahan tempat kerja anak pada Industri Sedang di Kabupaten Malang? Penulisan karya tulis ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Hasil data di lapangan dan wawancara yang telah dilakukan akan dinyatakan secara deskriptif kualitatif dalam bentuk kalimat atau uraian yang mempunyai peranan untuk menjelaskan suatu fenomena sosial yang terjadi. Adapun data yang diperoleh kemudian diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Industri Sedang di Kabupaten Malang yang mempekerjakan anak tidak melakukan pemisahan tempat kerja pekerja anak dengan pekerja dewasa sebagaimana dalam pasal 72 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hal ini karena berbagai hambatan yang muncul dari pihak pengusaha dan pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang. Upaya yang telah dilakukan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang sendiri untuk mengurangi pekerja anak telah dilakukan sejak tahun 2013 dan telah mengurangi 210 pekerja anak yang ada di Kabupaten Malang. Upaya ini terus akan dilakukan guna mengurangi jumlah pekerja anak yang ada di Kabupaten Malang.

English Abstract

District of Malang got title as Save Child District. But children labours in District of Malang increase from 2010 until 2013. This sort of thing has become an advantage for the business people in using children. One of them is the place where those children work are not suitable for them. However, if we really look at its regulation stated in the article 72 constitution number 13 of 2013 about labours that a workplace for children workers must be separated with older/adult workers. So in accordance to the statement above, there are several problem statements: (1) how does the implementation of article 72 constitution number 13 of 2003 about labour relating to the separation of children workplace in medium industry in District of Malang? (2) what are the obstacles in implementing article 72 constitution number 13 of 2003 about labour relating to the separation of children workplace in medium industry in District of Malang? (3) what are the efforts to handle that obstacle related to the implementation of article 72 constitution number 13 of 2003 about labour relating to the separation of children workplace in medium industry in District of Malang? The writer of this essay uses a kind of empirical jurisdic research with an approach method of sociological jurisdic. The result of filed data and interviews that have been done would be stated in descriptive qualitative in sentences or explanation that takes a role as the explanator of a social phenomenon that are happening. Data that has been collected would then analyzed and related one another, so that it could be delivered in a more systematic writing in order to answer problems that have been formulated. From the result of the research with the above method, the writer obtains answer to the problem faced by medium industry in District of Malang who is employing children and not separating their workplaces with the adult workers as stated in article 72 constitution number 13 of 2003 about labour, this is due to many problems that occur from the businessperson itself and the Department of Labour and Transmigration in District of Malang. Efforts have actually been done by the department in order to minimize children workers since 2013 and has minized about 210 children workers employed in District of Malang. Furthermore, the employment of children as workers existed in District of Malang. This sort of effort will still be continued in order to minimize children employement in District of Malang.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FH/2014/228/051406124
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Endang Susworini
Date Deposited:	22 Sep 2014 13:31
Last Modified:	21 Apr 2022 07:26
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111856

Preview	Text COVER.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text Daftar_isi.pdf Download (1MB) | Preview
	Other Skripsi.pdf Download (2MB)

Actions (login required)

View Item