Hidayat, Okky Faried and Ratih Dheviana Puru H.T,, S.H., LLM. and Ummu Hilmy, S.H., M.S., (2014) Hambatan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dalam Melaksnakan Perlindungan Hukum Bagi Pekeja Anak Di Kabupaten Malang (Studi Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Di Kabupaten Malang walaupun mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak pada tahun 2012, masih banyak pekerja anak diberbagai bidang pekerjaan. Dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdapat berbagai persyaratan dan larangan dalam mempekerjakan anak untuk melindungi mereka. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan instansi yang wajib melaksanakan perlindungan tersebut. Masalah dalam penelitian ini adalah: apa hambatan dan upaya untuk mengatasi hambatan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi pekerja anak di Kabupaten Malang? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang mengkaji tentang hambatan dan upaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi pekerja anak. Hasilnya adalah faktor yang menghambat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi pekerja anak di Kabupaten Malang yaitu mulai dari peraturannya yang kurang tersosialisasi dan kurangnya kebijakan yang membantu keluarga sangat miskin, penegak hukumnya yang sangat sedikit dan kurangnya SDM pengawas ketenagakerjaan mengenai hukum, pengusaha yang tidak melaporkan keadaan sebenarnya di perusahaan, anak yang memilih unuk bekerja sampai kebudayaan yang melekat pada masyarakat tentang kewajiban anak untuk bekerja sejak dini. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mengatasi hambatan yaitu dengan cara preventif dan reprensif. Diantaranya yaitu melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat tentang perlindungan hukum pekerja anak, pemerintah membuat kebijakan baru untuk membantu pekerja anak dari keluarga sangat miskin, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi meminta tambahan personil dalam bidang pengawas ketenagakerjaan, mengikuti pelatihan untuk menambah pengetahuan tentang hukum ketenagakerjaan, melakukan inspeksi ke perusahaan-perusahaan secara rutin, memberikan pengawasan dan perlindungan kepada pekerja anak, sifat pasif yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan merupakan upaya untuk menjaga harmonisasi hubungan kerja disuatu perusahaan.
English Abstract
In Malang regency even get recognition as a Qualified Child in 2012, still a lot of child labor in various fields of work. In the Law No.13 of 2003 on Employment there are various requirements and prohibitions in hiring children to protect them. Office of Manpower and Transmigration is the agency that must implement such protection. The problem in this study is: what barriers and efforts to overcome obstacles incurred by Office of Manpower and Transmigration in the performance of legal protection for child workers in Malang? This study is an empirical juridical using socio-juridical approach that examines the barriers and efforts Manpower and Transmigration in implementing legal protection for child workers. The result is a factor that inhibits the Manpower and Transmigration to implement legal protections for child workers in Malang ie starting from the rules that are less socialized and lack of policies that help families very poor, very little law enforcement and the lack of human resources labor inspectors concerning the law, employers who did not report the actual situation in the company, children who chose to transform work culture that is embedded in the community about child obligation to work early. The efforts made by the Department of Manpower and Transmigration to overcome obstacles by way of preventive and reprensive. Among the socialization and guidance to the public on the protection of child labor laws, the government made a new policy to help working children from very poor families, the Department of Manpower and Transmigration requested additional personnel in the field of labor inspectors, training to increase the knowledge of employment law, do inspection firms to regularly, provide oversight and protection to child labor, which is performed by the passive nature of labor inspectors is an effort to maintain the harmonization of labor relations in companies.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/227/051406123 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 22 Sep 2014 10:29 |
| Last Modified: | 21 Apr 2022 07:25 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111855 |
Preview |
Text
COVER.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR_ISI.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
skripsi.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |