Chandra, Firdaus Arief (2013) Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Dalam Lingkup Peradilan Militer (Studi Terhadap Peran Polisi Militer Kodam Angkatan Darat Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Dikalangan Tni Angkatan Darat, Pom. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam menulis makalah ini penulis membahas investigasi kejahatan narkotika dalam lingkup keadilan militer, yang berfokus pada peran komando militer polisi militer militer dalam kejahatan investigasi narkotika di antara tentara pomdamiii / siliwangi. Itu bertentangan dengan latar belakang bahwa dalam unit militer, terutama yang berkaitan dengan anggota layanan yang tindakannya melanggar hukum, seorang komandan terpadu memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membangun, mengikuti dan mengambil langkah-langkah hukum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab otoritas. Sebagai komandan lingkungan. TNI tentu menuntut perannya dalam menumbuhkan tentara bawahan, menurut otoritas yang diberikan dalam Pasal 69 UU No. 31 tahun 1997 adalah sebagai bos menghukum yang memenuhi syarat sebagai penyelidik. Di mana seorang Komandan atau Pengawas Unit yang memiliki hak untuk menghukum implementasi yang dibantu oleh penyelidik polisi militer di dalam militer serta ditindaklanjuti oleh advokat hakim militer dan komandan terpadu memiliki dua fungsi utama atau primer, yaitu sebagai penyelia yang memiliki hak untuk menghukum (ankum) dan petugas pejabat (papera). Polisi militer dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai simpatisan sering bertemu dengan perlawanan, terutama selama interogasi kejahatan narkotika yang terjadi pada tentara. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk menggambarkan dan menganalisis proses investigasi kriminal yang dilakukan oleh komando militer narkotika militer tentara, yang kedua untuk menggambarkan dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika di Tni- dan Ketiga untuk menggambarkan dan menganalisis hambatan hukum yang terjadi dalam investigasi pelanggaran pidana yang terjadi di lingkungan tentara narkotika. Dalam tesis ini pendekatan yang digunakan adalah penelitian empiris yuridis yang meneliti aspek-aspek investigasi pidana yuridis dan empiris dalam narkotika peradilan militer oleh komando militer militer militer Bandung pada aspek yuridis dalam penelitian yang dilakukan pada prosedur peraturan yang berlaku, dan ditambah dengan Sastra diperoleh melalui buku-buku yang berkaitan dengan peran komando militer polisi militer narkotika dalam penyelidikan tindak pidana dalam ruang lingkup keadilan militer. Sementara aspek pendekatan empiris untuk lokus aksi di polisi militer Komando Militer Daratkotabandung dalam penyelidikan bertindak pidananarkotika. Hasil penelitian yang dilakukan pada tahap proses investigasi dilakukan polisi militer tentang kasus-kasus narkotika terjadi di antara anggota pasukan adalah: Pertama, masing-masing investigasi yang dilakukan oleh Pomdam III / SLW, danpomdam / wadanpomdam akan memberikan perintah langsung ke bagian. Investigasi dipimpin dengan melaksanakan peringkat unit investigasi Kapten dan di dalamnya ada empat dan lima petugas yang tidak ditugaskan yang menjabat sebagai Inspektur Pelaksana Investigasi. Dalam hal terjadi tindakan yang dianggap sebagai tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh tentara tentara pada khususnya, masyarakat atau polisi untuk memberikan laporannya kepada Pomdam III / SLW atas apa yang disaksikan, diketahui dan dialami. Setelah itu akan pergi ke lokasi Pomdam melaporkan untuk melakukan pengintaian selama sekitar satu minggu setelah menerima laporan diterima. Jika tidak ada penyimpangan selama pengintaian pengintaian akan dihentikan karena kurangnya bukti yang diperoleh dan ketika diduga bahwa selama pengintaian terbukti benar, maka proses selanjutnya adalah melakukan penggerebekan dan penangkapan di tempat. Selanjutnya, perwira tentara yang terjebak dalam serangan akan dibawa ke Pomdam III / SLW untuk menjalani interogasi dan pencarian, dalam pemeriksaan urin 1x24 jam seharusnya dibuat untuk departemen kesehatan setempat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Bukti narkotika selanjutnya diperoleh dalam waktu tiga hari harus diserahkan ke pusat laboratorium (lab) yang ditunjuk untuk administrasi makanan dan obat (POM) dan selanjutnya Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menentukan hasil dari POM Hall termasuk dalam jenis narkotika atau tidak. Setelah semua cek dilakukan, kemudian membuat surat pendapat yang dilakukan oleh penasihat uji coba kemudian diserahkan ke papera yang akan membuat surat Sekeptera melakukan persidangan. Jika keputusan hakim dalam putusan persidangan bersalah kepada para pelaku, para pelaku akan dimasukkan ke dalam penjara (penjara) Kebun Waru atau penjara yang ditunjuk oleh pengadilan militer. Untuk faktor yang berkontribusi, ada 3 faktor (alasan) yang dapat dianggap sebagai `pemicu` seseorang dalam obat penyalahgunakan takterkecuali juga menjadi faktor sebagai anggota narkoba yang menyalahgunakan tentara. Faktor ketiga adalah faktor diri, faktor lingkungan, dan faktor-faktor penyediaan obat itu sendiri. Hambatan yang ditemui dalam investigasi kriminal polisi militer militer yang melibatkan narkotika TNI - AD adalah proses penegakan hukum pada tingkat investigasi dan penuntutan belum ada transparansi, namun sistem manajemen kasus terintegrasi di lingkungan militer, fasilitas manusia terbatas, fasilitas dan infrastruktur Tidak memadai, fungsi pengawasan dari kualitas keputusan dan perilaku hakim tidak optimal, dan perangkat lunak yang tidak selaras dengan pratek penegak hukum
English Abstract
In writing this paper the author discusses the Narcotics Crime Investigation In Scope of Military Justice , which focuses on the role of the military command of the Army Military Police In Narcotics Investigation Crime Amongst the Army PomdamIII / Siliwangi . It is against the backdrop that in a military unit , especially with regard to service members whose actions violate the law , a unified commander has a duty and responsibility to establish , follow and take legal measures in accordance with the duties and responsibilities of authority . As a commander of the environment . TNI certainly demanded its role in fostering subordinate soldiers , according to the authority provided for in article 69 of Law No. 31 of 1997 is as Bosses Punish Eligible as an investigator . Where a unit commander or supervisor who has the right to punish the implementation assisted by Military Police investigators within the military as well as it is followed up by the Military Judge Advocate and a unified commander has two principal or primary function , namely as a supervisor who has the right to punish ( ANKUM ) and submitters officer case ( Papera ) . Military Police in carrying out its duties and functions as an investigator is often met with resistance , especially during the interrogation of narcotic crime that occurred in the Army . The purpose of the research is the first to describe and analyze the process of criminal investigations conducted by the Police Narcotics Military Military Command of the Army , the second to describe and analyze the factors that cause the abuse of narcotics in the TNI- AD and the third to describe and analyze the legal obstacles that occur in the investigation of criminal offenses that occur in the environment narcotics Army . In this thesis the approach used is the juridical empirical research that examines the juridical and empirical aspects of criminal investigations within the military justice Narcotics by Military Police Army Military Command Bandung on juridical aspects in the study conducted on the procedures applicable regulations , and coupled with the literature obtained through the books relating to the role of the Military Police military Command Army narcotic in the investigation of criminal offenses within the scope of military justice . While aspects of the empirical approach to the locus of action in the Military Police Force Military Command DaratkotaBandung in investigating acts pidanaNarkotika . The results of research conducted on the stage of the investigation process is conducted military police on narcotic cases occur among members of the army are : First , each of the investigations conducted by Pomdam III / SLW , Danpomdam / Wadanpomdam will give direct orders to the section investigations led by executing investigation unit commander rank of Captain and in it there are four and five non-commissioned officer who served as inspector executor investigation . In the event of an act which is considered as an unlawful act committed by Army soldiers onkum in particular , the community or the police to give his report to Pomdam III / SLW over what is witnessed , known and experienced . After that it will go to the location Pomdam reported to perform reconnaissance for approximately one week of receiving a report is received . If it is not there some irregularities during the reconnaissance reconnaissance will be discontinued due to lack of evidence obtained and when it is alleged that during reconnaissance proved true , then the next process is to conduct raids and arrests in place . Furthermore, the army officers who were caught in the raid will be brought to Pomdam III / SLW to undergo interrogation and search, within 1x24 hour urine examination should have been made to the local health department that has been designated by the Ministry of Health . Narcotics evidence subsequently obtained within three days had to be submitted to the Laboratory ( Lab ) designated Center for Food and Drug Administration ( POM ) and subsequently the National Narcotics Agency ( BNN ) which determines the outcome of the POM hall is included in the type of narcotics or not . After all checks are undertaken , then made a legal opinion letter of suggestions made by trial counsel then submitted to Papera that will make Sekeptera letter to do the trial . If the decision of the judge in the trial verdict of guilt to the perpetrators , the perpetrators will be put into prisons ( prisons ) Kebun Waru or prisons designated by the military court . For a contributing factor , there are 3 factors ( reasons ) that can be regarded as a "trigger " a person in a drug penyalahgunakan takterkecuali also be a factor as a member of the Army abusing drugs . The third factor is the factor of self , environmental factors , and factors willingness drug itself. Obstacles encountered in the Army Military Police criminal investigations involving narcotics TNI - AD is the process of law enforcement at the level of investigation and prosecution has been no transparency , yet integrated case management system in the military environment , human resources are limited , facilities and infrastructure insufficient, the supervisory function of the quality of decisions and the conduct of judges is not optimal , and software that is not in harmony with law enforcement pratek
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/2/051401106 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 13 Feb 2014 13:00 |
| Last Modified: | 21 Apr 2022 06:51 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111824 |
Preview |
Text
Skripsi.pdf Download (4MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |