Widodo, Muhammad Fajar Sidiq (2014) Ratio Legis Pembentukan Daerah Khusus dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Analisis Yuridis Pasal 2 ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan pembentukan daerah khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pilihan tema ini dilatarbelakangi oleh adanya daerah-daerah yang diperlakukan secara khusus dari daerah-daerah otonom lainnya. Yang menarik dari tema ini adalah payung hukum yang melandasi pembentukan daerah khusus pada pasal 2 ayat (8) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana bunyi klausulanya sama persis dengan klausula pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Permasalahan diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana sejarah hukum perkembangan otonomi khusus dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia ? (2) Apa Ratio Legis pembentukan Pasal 2 ayat (8) UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan pembentukan daerah khusus ? Penelitian ini dapat digolongkan sebagai penilitian yuridis normatif dengan metode pendekatan sejarah (Historical Approach) dan pendekatan perundangundangan (Statute Approach). Dengan mengunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang telah diperoleh dan dipetakan berdasarkan substansinya maka dengan menggunakan teknik deskriptif berbagai bahan hukum tadi akan dianalisis untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini. Pembahasan yang pertama didasarkan pada pembagian rezim yang berkuasa, hampir di setiap rezim memiliki undang-undang pemerintahan daerah sendiri. sehingga dapat diambil garis besar bahwa pengaturan mengenai daerah khusus terus mengalami perkembangan sesuai dengan rezim yang berkuasa pada saat itu. Ratio Legis dari pembentukan Pasal 2 ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah untuk menegaskan kembali Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945 karena setelah amandemen bagian penjelasan UUD NRI 1945 bukan sebagai bagian dari konstitusi, sehingga klausula pengaturan tentang Pemerintahan Daerah dilebur kedalam pasal atau akan dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang tersendiri. Pemerintahan daerah terutama daerah khusus maupun yang istimewa akan terus mengalami perkembangan, oleh karenanya evaluasi kinerja, peran serta masyarakat, hubungan pusat dan daerah harus ditingkatkat supaya ada hubungan timbal balik yang baik serta jika memang dirasa perlu bisa dibuat undang-undang tersendiri yang mengatur daerah khusus dan daerah istimewa.
English Abstract
In this thesis , the author raises the issue of the formation of specific areas within the framework of the Unity Republic of Indonesia. The choice of this theme was motivated by the facts that there are spesific areas which get special treatment than the others. The article 2 paragraph (8) of Law number 32 Year 2004 concerning Regional Government has identical term with article 18B Paragraph (1) of the Indonesian Constitution 1945 which ‘makes this matter interesting to be analyzed. This paper has two problems to be raised: (1) How was the history of special autonomy develepment within Unity Republic of Indonesia? (2) what is the Ratio Legis of the formation of Article 2 Paragraph (8) of Law Number 32 Year 2004 Concerning Regional Government relating to the formation of special area? The methodology that have been used i this study is Juridical Normative method with Historical Approach and Statuta Approach. The legal sources in this study consist of primary, secondary and tertiary legal source which have been gotten and classified based on its substantions. Furtherrnore, those three legal sources will be analyzed by descriptive analysis method to resolve the problem s in this study. The first discussion is based on the division of the regime, and almost in each rezim has its own local goverment law. Thus, it can be known that the regulation relating to the local government is continuing to develop time by time depend on the regim at the time. The Ratio Legis of the establishment of article 2 paragraph (8) Law Number 32 Year 2004 Concerning Regional Government is to reaffirm the article 18B Paragraph (1) Indonesian Constitution 1945. It is all because after the amendment of Indonesian Constitution 1945, the explanation of the constitution 1945 is no longer part of the constitution. Hence, the articles which regulate local government were merged onto another article or will be more explained in another Law. Local Government especially local areas which have gotten special treatment will be continuing to develop. Therefore, performance evaluation, society participation, the relation between centre government and local government must be increased in order to make good reciprocal relation between two government (local and centre) and if it is a necessary, separate law concerning specific government and special government can be made.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/196/021406290 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 23 Sep 2014 09:24 |
| Last Modified: | 20 Apr 2022 06:57 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111820 |
Preview |
Text
3.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
4.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
1.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
2.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |