Ardiles, Valdano Islami (2014) Dissinkronisasi Putusan Perceraian Pengadilan Agama Dengan Pengadilan Tinggi Agama (Studi dalam Perspektif Putusan Nomor 979/Pdt.G/2009/PA. Balikpapan dengan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2010/PTA Samarinda). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan Skripsi ini Penulis Membahas permasalahan hukum mengenai Dissinkronisasi Putusan Perceraian Pengadilan Agama dengan Pengadilan Tinggi Agama (Studi dalam persfektif Putusan Nomor 979/Pdt.G/2009/PA. Balikpapan dengan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2010/PTA Samarinda). Yang mana dalam putusan ini Pengadilan Agama Balikpapan mengabulkan gugatan yang diajukan penggugat. Sedangkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mengabulkan banding yang dilakukan tergugat/terbanding. Dalam kedua putusan ini terjadi Dissinkronisasi antara putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Balikpapan dan Pengadilan Tinggi Samarinda. Adanya perbedaan dari putusan ini menarik untuk dikaji. Sebab dalam perkara perceraian/cerai gugat ini para hakim mempunyai pertimbangan hukum yang berbeda dalam memberi pertimbangan dan putusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengapa terjadi Dissinkronisasi Putusan Perceraian Pengadilan Agama Nomor 979/Pdt.G/2009/PA. Balikpapan dengan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 35/Pdt.G/2010/PTA. Samarinda. Dalam upaya mendeskripsikan, mengidentifikasikan dan menganalisis terjadinya Dissinkronisasi antara Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Dan Pengadilan Tinggi Samarinda, maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis Normatif, yaitu penelitian berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum sesuai dengan suatu kasus tertentu. Berdasarkan Hasil Penelitian, Peneliti memperoleh jawaban atas Permasalahan yang ada. Penyebab terjadinya Dissinkronisasi antara kedua putusan Pengadilan ini disebabkan karena Pengadilan Agama balikpapan hakim lebih menitik beratkan pada pertimbangan hukum. Yang mana eksisnya pertimbangan hukum hakim yang berbeda satu sama lain. Sedangkan Pengadilann Tinggi Agama Samarinda lebih fokus pada syarat dan pembuktian yang menjadi dasar untuk memeriksa dan memutus perkara. Adanya Dissinkronisasi putusan ini maka antara penggugat dan tergugat tidak terjadi perceraian. Karena Putusa Pengadilan Tinggi Agama Membatalkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan. Dan secara otomatis masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum nasional Indonesia. saran dari peneliti untuk kedepannya diharapkan dalam memberikan putusan Pengadilan Hakim memberi putusan dengan melihat dari sisi pertimbangan hukum dan syarat pembuktian yang ada dalam persidangan.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/193/051404809 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Hasbi |
| Date Deposited: | 18 Aug 2014 14:16 |
| Last Modified: | 20 Apr 2022 06:53 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111817 |
Preview |
Text
skripsi.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |