Rahman, Lathifah Aini (2014) Urgensi Pembentukan Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) DI Daerah,. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pemberian perlindungan terhadap saksi dan/atau korban oleh LPSK yang hanya berdiri di Ibukota Negara Republik Indonesia, DKI Jakarta, terdapat permasalahan yang menjadi perdebatan di kalangan praktisi hukum. Permasalahan tersebut datang ketika banyaknya jumlah permohonan yang datang kepada LPSK berasal dari berbagai daerah penjuru di tanah air Indonesia, yang seringkali saksi dan/atau korban yang berasal dari pelosok daerah yang cukup jauh tentu akan membutuhkan biaya yang besar untuk berangkat ke Jakarta sehingga saksi dan/atau korban tersebut mengalami kesulitan untuk mengakses permintaan perlindungan kepada LPSK. LPSK sendiri diatur di dalam Pasal 11 UU PSK. Pembentukan perwakilan LPSK di daerah sebenarnya sudah diatur di dalam Pasal 11 ayat (3), namun dalam praktiknya meskipun banyak fakta permasalahan yang datang dari daerah, LPSK sampai dengan saat ini tidak membentuk perwakilannya di daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, tujuan penulisan ini menganalisis urgensi pembentukan perwakilan LPSK di daerah, selain itu terdapat kedua model pembentukan perwakilan LPSK yang ditawarkan untuk pembentukan perwakilan LPSK di daerah sebagai bentuk optimalisasi peran perlindungan LPSK. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi hukum sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembentukan perwakilan LPSK di daerah sesuai keperluan, yang diatur dalam Pasal 11 ayat (3), menjadi sangat perlu dibentuk LPSK di daerah Ibukota Provinsi ketika melihat banyaknya saksi dan/atau korban yang tidak hanya berasal dari Jakarta saja, tetapi dari beberapa provinsi di tanah air, seperti Provinsi Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Nangroe Aceh Darussalam, Jambi, Lampung, NTB, NTT, Papua, dan sebagainya, sehingga perlu dibentuk LPSK di daerah Ibukota Provinsi dengan model pembentukan seperti Komisi Informasi atau Pengadilan Tipikor. Saran yang dapat diberikan penulis adalah pembentukan perwakilan LPSK di daerah sangat membutuhkan perhatian secara sungguh-sungguh oleh pemerintah, agar saksi dan/atau korban dalam pemberian kesaksian senantiasa merasa aman dan nyaman. Karena keterangan saksi dan/atau korban sangat membantu saat penyelidikan, dan penyidikan, serta diproses persidangan dapat membantu hakim dalam memutus dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa.
English Abstract
Granting protection of witnesses and/or victims by LPSK that standing only in the capital of the Republic of Indonesia, Jakarta, there are problems to be debate among legal practitioners. The problem comes when a large number of requests that come to the LPSK is derived from various regions across Indonesia in the motherland, which often witnesses and/or victims who came from across the region who are far enough away will certainly require a large fee to head to Jakarta so that witnesses and/or victims are having trouble accessing request protection to LPSK. LPSK itself set in Article 11 of Law On Witnesses and Victims Protection. Establishment of representative office in fact already regulated on Article 11 paragraph (3), but in practice despite the fact a lot of the problems that come from the region, LPSK up to this moment does not form a representative in the local area. Based on the above, the purpose of this writing was to analyze the urgency of representatives establishment ofLPSK in the local area, in addition there are two models of the formation of the LPSK representatives offered to optimize of the protection role of the LPSK. This research uses the methods of juridical normative approach to statutory method (statute approach). The primary legal materials, secondary, tertiary and earned the author will be analyzed using systematic methods of legal interpretation.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/190/051404750 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Hasbi |
| Date Deposited: | 18 Aug 2014 13:46 |
| Last Modified: | 20 Apr 2022 06:51 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111814 |
Preview |
Text
Daftar_Isi_Ringkasan.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
Daftar_Pustaka.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
Skripsi_Lathifah_Aini_105010101121002.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
Cover.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |