Nurendah, Ria (2014) Pelaksanaan Perlindungan Hukum Buruh Perempuan Atas Cuti Haid (Studi Di Pabrik Rokok Pt. Maica Nusantara Kabupaten Tuban). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Kaum perempuan umumnya mempunyai masalah dengan sistem reproduksi khususnya haid, sehingga pekerja/buruh perempuan sudah mengetahui adanya istilah cuti haid. Pemberlakuan cuti haid kadang tak pernah lepas dari tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat perempuan. Di beberapa perusahaan lain misalnya, menerapkan uji tidak manusiawi tentang haid dengan menunjukkan bukti selembar kapas yang berdarah. Namun, tidak semua perusahaan demikian, beberapa perusahaan mempunyai kebijakan sendiri yang dinamakan peraturan perusahaan. PT. Maica Nusantara merupakan perusahaan rokok yang banyak mempekerjakan pekerja/buruh perempuan. Cuti haid memang perlu dan wajib diberikan oleh pengusaha di dalam hubungan kerja. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian sejauh mana perusahaan tersebut memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh perempuan tersebut. Dari penjelasan di atas, maka penelitian dalam karya tulis ini dapat diambil beberapa rumusan masalah yaitu (1) Bagaimanakah bentuk pelaksanaan perlindungan hukum atas cuti haid terhadap buruh perempuan yang bekerja di pabrik rokok PT. Maica Nusantara di Tuban? (2) Bagaimanakah hambatan dan upaya PT. Maica Nusantara dalam memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap buruh perempuan atas cuti haid tersebut? Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis dengan melihat apa yang ada di dalam peraturan dan implementasinya terhadap pekerja/buruh perempuan di perusahaan yang terkait di dalam penelitian ini. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang didapat, akan penulis jabarkan dan dianalisa dengan teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis data kuantitatif diperoleh dengan cara mengolah data dalam bentuk tabel dan angka sehingga dapat diketahui jumlah dari responden. Sedangkan data kualitatif diperoleh melalui metode wawancara dengan beberapa narasumber terkait yang tidak mungkin dapat dirumuskan dengan angka. Dari hasil beberapa metode penelitian di atas, penulis mendapat hasil bahwa pelaksanaan perlindungan hukum atas cuti haid bagi buruh perempuan, s ebenarnya sudah diberlakukan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 81 ayat 1 dan ayat 2 yang merupakan bagian dari peraturan perusahaan di PT. Maica Nusantara. Akan tetapi, proses untuk bisa sampai ke tahap memberikan pemahaman kepada pekerja perempuan di sana, belum maksimal, sehingga muncul anggapan bahwa cuti haid tidak pernah diberikan oleh perusahaan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan lumayan banyaknya responden yang belum mendapat cuti haid dari data kuesioner dan wawancara. Kemudian, dalam memberikan cuti haid, perusahaan meminta adanya surat keterangan dokter untuk membuktikan bahwa pekerjanya sedang merasakan sakit karena haid sehingga tidak dapat mengikuti kegiatan proses produksi. Perusahaan juga memberikan status karyawan resmi dan karyawan non resmi bagi pekerjanya, padahal di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak dibedakan dalam pemberian cuti haid. Sehingga pelaksanaan pelindungan atas cuti haid menjadi terhambat. Didalam hambatan tersebut ada upaya yang harus dilakukan oleh beberapa pihak misalnya dari pekerjanya sendiri, pihak perusahaan, dan pengawas dari Disosnaker. Apabila ketiga subjek hukum ini menjalankan upaya yang seharusnya dilakukan, maka perlindungan akan cuti haid akan berjalan dengan baik karena perusahaan juga pasti akan memberikan hak-hak pekerja apabila para pekerja mau bekerja sama dengan pihak perusahaan dengan baik.
English Abstract
Females generally have problems with the reproductive system especially menstruation so that workers or labour women already know of the term menstrual leave. The enactment of the leave of absence of menstruation sometimes never separated from the action that may be degrading the dignity of women. In a few other companies for example applying the test of inhuman about menstruation to show evidence of a piece of cotton that bleeds. But not all companies are so few companies had its own policy called company regulations. PT Maica Nusantara is cigarette companies which employ many workers or labour of women. The leave period is necessary and must be provided by employers in employment relationships. Therefore the author researched the extend to which those companies provide protection to workers or the women workers. From the explanation above, the research in this paper can be taken a few formula problem namely how form the implementation of legal protection for workers againts menstrual leave women working in factories smoking maica nusantara? How is resistance and the effort of PT Maica Nusantara in ensuring legal protection of female workers menstruation leave the top? Next in the writing of this thesis the author using sociological methods of juridical and see what is in the legislation and the implementation of labour/worker women in the associated company in this research . the primary legal materials tertiary secondary and can be the writter outlines and analyzed with techniques of quantitative and qualitative data analysis of the quantitative data obtained by way of data processing in the form of tables and figures so as to note the number of respondents. While qualitative data obtained through the method of interview with some interviewers related that might not be formulated with the number. From the results of several research methods on the writer got the result that implementation of the law on the protection of workers menstruation leave for women is in fact already enforced in accordance with the employment law article 81 paragraph 1 and paragraph 2 which is part of the company regulations of PT Maica Nusantara, but the process to get to the stage of understanding to give women workers there have not been fullest so it appears that menstrual leave had not been granted by the company. This is evidenced by the number of respondents who have not quite got the leave period from the data of questionnaire and interview. Later in the period on leave the company gave the request a doctor’s certificate to prove that the workers are feeling the pain because my period so as not to be able to follow the activities of the production process. The company also granted the status of official and non-official employees for workers while in employment law there are distinguished in the granting of the leave period. So, the implementation of the protection of the leave period being hampered. In these obstacles there are effort that must be made by several parties, for example from the worker themselves, the company and the supervisor of the department of social and labor. If the subject of the third law of this undertaking is supposed to do then leave the protection period will go well because the company would certainly give the rights of workers in the workers or labour women willing to work closely with the company.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/180/051404507 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Hasbi |
| Date Deposited: | 11 Aug 2014 14:36 |
| Last Modified: | 29 Nov 2021 04:50 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111803 |
Preview |
Text
SKRIPSI_(Lengkap).pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |