Wati, Sarfina Intan (2014) Konsekuensi Tidak Didampinginya Terdakwa Yang Tidak Mampu Oleh Penasehat Hukum Dalam Tahap Persidangan (Studi Di Pengadilan Negeri Kepanjen). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Berdasarkan ketentuan pasal 56 KUHAP, seorang terdakwa yang tidak mampu dan diancam pidana lima tahun atau lebih dan tidak mempuyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. Namun pada kenyataannya, sebagian besar terdapat terdakwa yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 56 KUHAP dan tidak memperoleh pendampingan hukum. Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah tentang konsekuensi tidak didampinginya seorang terdakwa yang tidak mampu oleh penasihat hukum dalam proses persidangan dan terkait upaya pengadilan dalam menangani perkara yang terdakwanya tidak didampingi penasehat hukum Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data primer dan sekunder yang diperoleh penulis dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan dan studi pustaka kemudian dianalis dengan memberi kesimpulan. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa konsekuensi hukum terkait tidak didampinginya terdakwa yang tidak mampu oleh penasehat hukum disini belum diatur secara jelas oleh hukum. Sejauh ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas dan tegas yang memuat akibat hukum terkait ketentuan apabila pasal 56 KUHAP yang tidak dipenuhi. Selain itu belum juga ada sanksi tegas kepada aparat penegak hokum apabila lalai atau kurang teliti terkait pemenuhan hak terdakwa ini. Namun, apabila pihak terdakwa melakukan banding,konsekuensi terhadap putusan sebelumnya adalah dapat dibatalkan. Selain itu terkait upaya pengadilan dalam menangani perkara yang terdakwanya tidak didampingi penasehat hukum adalah tetap dengan menawarkan selalu dan menjelaskan terhadap terdakwa tentang bantuan dan pendampingan hukum ini sampai sidang selesai. Apabila terdakwa bersikukuh tidak mau maka hakim wajib membuat berkas penolakan sebagai bukti bahwa proses penawaran bantuan hukum telah dilaksanakan dan terdakwa tetap ingin maju sendiri tanpa di dampingi. Hakim pun berkewajiban pula bertugas menjelaskan maksud dan proses-proses dalam persidangan, terutama terkait proses hukum dalam perkara yang bersangkutan.
English Abstract
Based on the fact of article 56 of the KUHAP, a defendant who are not financially capable who are punished by five years or more, who don‟t have their own legal counsel, the officials involved at all levels in the process of judicial examination must appoint legal counsel for them. But in fact, most of them, there are defendant who aren‟t suited with the provisions of article 56 of the KUHAP does not obtain legal representation. Based on that fact, this paper raised the formulation of the research problem: what are the consequences of no companion defendant who is unable by a legal counsel in the trial and how does the court attempt to deal with the case that the defendant was not accompanied by legal counsel? This paper uses empirical juridical methods with sociological juridical research methods. Primary and secondary legal materials obtained by the authors analyzed using descriptive analysis techniques. Descriptive analysis was troubleshooting procedures studied by exposing the data obtained from field observations and literature study then analyzed by making a conclusion. From the research results with the method above, the author obtained answers of existing problems that the legal consequence here was not clearly regulated by law. So far there has been no legislation that states clearly and unequivocally that contains the relevant legal consequences if the provisions of the Criminal Procedure Code article 56 were not fulfilled. In addition, there was also no strict punishment to law enforcement officers if negligent or less scrupulous related to fulfillment of the defendant „s rights. However, if the defendant submitted an appeal, the consequences of the earlier ruling could be canceled. Additionally related to efforts in handling court cases that the defendant was not accompanied by legal counsel was fixed, with always offer and explain to the defendant on legal aid and assistance until the trial is over. If the defendant insisted that he/she did not want it, the judge had to make a denial file as evidence that the legal aid bid process had been carried out and the defendant still wanted to go forward alone unaccompanied. And the judge was obliged to explain the purpose and processes of the court, especially related to legal proceedings in the case in question.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/173/051403793 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Hasbi |
| Date Deposited: | 14 Jul 2014 14:18 |
| Last Modified: | 20 Apr 2022 02:16 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111795 |
Preview |
Text
SKRIPSI_SARFINA_INTAN_WATI.pdf Download (6MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |