Roring, Daniel (2014) Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengobat Tradisional Atas Kelalaiannya Yang Menyebabkan Luka Atau Matinya Orang Dalam Hukum Positif di Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang memberikan definisi Pelayanan kesehatan tradisional sebagai pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Dalam kegiatan pengobatan tradisional memiliki potensi terjadinya tindak pidana kelalaian. Pertanggungjawabn pengobat tradisional atas tindak pidana kelalalaian yang menyebabkan luka berat atau matinya orang digunakan KUHP, Undang-undang Kesehatan dan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Penelitian dilakaukan dengan metode normatif-komparatif dengan metode pendekatan Perundang-undangan (statuta approach. Bahan hukum primer, sekunder, tersier yang diperoleh penulis dikumpulkan, diinvertarisir, dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi. grammatikal, yaitu suatu cara penafsiran yang menafsirkan Undang-undang menurut arti kata-kata (istilah) yang terdapat pada undang-undang. Peneliti akan mencoba untuk menafsirkan istilah-istilah dalam pasal 359 dan pasal 360 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, penulis akan menggunakan interpretasi futuristik atau metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi yaitu penjelasan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana Konsep 2012 Hasil dari penelitan ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku pengobatan tradisional atas kelalaiannya yang menyebabkan kematian dan lukan berat dalam hukum positif Indonesia masih diatur dengan KUHP, yang bersifat lex generalis, dalam pasal 359 KUH hingga pasal 361KUHP. Sedangkan dalam hukum pidana yang akan datang dapat digunakan KUHP baru atau dibentuk hukum pidana khusus kesehatan sebagai langkah harmonisasi dari undang-undang kesehatan, Undang-undang Perlindungan Konsumen dan KUHP.
English Abstract
Act of the Republic of Indonesia Number 36 Year 2009 about Health gives a definition about traditional health services as the treatment and / or care in a way and medicine that referenced on the experience and skills from generation to generation that can be empirically accounted and applied in accordance with prevailing norms in society. Traditional medicine activities have the potential for criminal acts of negligence. Responsibiliti of traditional healers for his negligence that cause serious injury or death of people can used the Penal Code, Health Act and Consumer Protection Act. The research using the comparative method-normative with statutes approach. Primary legal materials, secondary, tertiary obtained by the authors collected, inventoried, were analyzed by using methods of grammatical intepretation, which is a way of interpretation that interprets the meaning of the word words (terms) contained in the Act. Researchers will try to interpret the terms of Article 359 Penal Code and Article 360 Penal Code, Act No. 36 Year 2009 about Health and Act No. 8 of 1999 about Consument Protection. In addition, the researcher will use futuristic interpretation or legal discovery method is anticipated that the explanation of the provisions of act based on the act that does not have legal power that is The Concept of Penal code year 2012 The results of this research concludes that Negligence of the traditional healer causing death and grievous hurt in Indonesian positive law is still arranged by the Criminal Code, which is lex generalis, in Article 359 to Article 361Penal Code. At the future, can be used new penal code or establishing a special criminal law for health as harmonization step between health act, penal code and consument protection act.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/168/051403788 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Hasbi |
| Date Deposited: | 15 Jul 2014 08:46 |
| Last Modified: | 20 Apr 2022 02:06 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111789 |
Preview |
Text
BAB_I.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_II.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_III.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR_ISI.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_V.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_IV.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
COVER.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR_TABEL.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
RINGKASAN.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |