Implementasi Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas ( Studi Di Dinas Perhubungan Kota Malang)

Adi, Mohamad (2014) Implementasi Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas ( Studi Di Dinas Perhubungan Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Saat ini perkembangan pembangunan di Kota Malang sangatlah pesat. Diperlukan payung hukum agar pembangunan yang dapat mengganggu lalu lintas tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan seperti kemacetan arus lalu lintas. Oleh karena itu, dibentuklah Peraturan D aerah yang mengatur khusus tentang dampak lalu lintas yang umumnya disebabkan oleh pembangunan, yakni Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 dalam Pasal 2 Ayat 1 tentang kewajiban pengembang dalam melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas serta hambatan atau kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaannya dan upaya yang seharusnya dilakukan oleh pelaksana Peraturan Daerah agar setiap pembangunan dapat terlaksana sesuai prosedur. Penelitian dilakukan menggunakan jenis penelitian empiris yakni dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dibahas, berdasar peraturan yang berlaku dengan menghubungkan kenyataan yang terjadi di lapangan termasuk dalam masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis untuk mengkaji pelaksanaan dari Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas. Pendekatan ini digunakan untuk melihat pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut terhadap masyarakat khususnya para pengembang/pengusaha. Ijin Andalalin diberikan oleh Dinas Perhubungan setelah dilakukan uji Andalalin yang hasilnya dibentuk berupa dokumen andalalin. Namun dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas masih lemah dikarenakan hampir seluruh pengembang/pengusaha tidak melakukan Andalalin. Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut belum maksimal karena terdapat hambatan baik antar instansi maupun dari pengembang/pengusaha yang belum mengetahui adanya Peraturan Daerah tersebut.

English Abstract

Current development of construction in the city of Malang is very rapidly. Needed forbade the legal umbrella that can disrupt traffic does not cause significant negative effects such as congestion of traffic flow. Therefore, the established Rules governing specific Areas about the traffic impact is generally caused by the construction, the local regulations of Malang number 7 in 2010 About Traffic impact analysis. The purpose of this research is to find out and analyze how the implementation of the Regulation Region of Malang 2010 number 7 in article 2 paragraph 1 of the developers liability in conducting impact analysis as well as Traffic barriers or obstacles faced during its implementation and efforts should be made by implementing local regulations so that any development can be implemented according to the procedures. Research carried out using this type of empirical research that in solving that will be discussed, based on the regulations by linking the fact that occur in the field included in the community. The approach method used in this research is the juridical sociological for reviewing the implementation of article 2 paragraph 1 of the Regulation Region of Malang number 7 in 2010 About Traffic impact analysis. This approach is used to see the implementation of the Regulation on the community especially the developers/entrepreneurs. Andalalin permission granted by the Department of transportation, after test results were shaped in the form of a Andalalin document andalalin. However, in the implementation of the Regulation Region of Malang number 7 in 2010 About Traffic impact analysis is still weak due to almost all developers/entrepreneurs do not do Andalalin. The implementation of these local regulations have not been fullest because there are barriers both between agencies as well as from developers/entrepreneurs who have not been aware of any regulations of the area.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2014/161/051403689
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited: 07 Jul 2014 14:00
Last Modified: 20 Apr 2022 02:00
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111783
[thumbnail of Full_Teks.pdf]
Preview
Text
Full_Teks.pdf

Download (2MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item