Hendarta, TonyTri (2014) Kedudukan Ahli Waris Sebagai Tergugat Dalam Gugatan Penggantian Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 02/Pdt.G/2010/Pn.Dpk),. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Di indonesia pengaturan hukum waris bukan hanya hukum privat, pengaturan waris juga berkaitan dengan ranah hukum publik. Dalam ranah hukum publik, eksistensi warisan sendiri dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Pertanggungjawaban ahli waris yang mendapatkan harta warisan dari pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 32, 33, dan 34 undang undang no 31 tahun 1999 jo undang undang no. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada intinya, ketentuan-ketentuan tersebut meminta pertanggungjawaban ahli waris untuk mengembalikan kerugian negara akibat pewaris terdahulu. Kasus pertanggungjawaban ahli waris akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan pewaris diantaranya kasus Alm. Yusuf Setiawan, tersangka korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran di Provinsi Jawa Barat. Yusuf setiawan yang semasa hidupnya menjabat sebagai Direktur PT.SETIAJAYA MOBILINDO telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan mobil Ambulance, Dump Truck, Stooms Walls pada Tahun 2003 dan pengadaan mobil Ambulance, Mobil Tangga, Dump Truck, Stoom Walls dan Backhoe Loader pada Tahun 2004 ;dinilai merugikan negara sebesar Rp 48,8 miliar yang berasal dari pengadaan tahun 2003 dan 2004. Yusuf dinilai telah memperkaya PT Setiajaya Mobilindo dan PT Traktor Nusantara pada tahun anggaran 2003 sebesar Rp 20,7 miliar dan tahun 2004 Rp 28,1 miliar. Sehingga Negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp. 48,8 miliar. Dalam tahap persidangan Yusuf Setiawan meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya. Secara hukum pidana sesuai dalam KUHP pasal 77 penuntutan perkara atas nama alm. Yusuf Setiawan gugur dan tidak dapat dilanjutkan demi hukum, karena yang bersangkutan telah meninggal dunia dalam tahap persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam hal ini Negara mengalami kerugian yang diakibatkan tindak pidana korupsi tersebut. Maka dengan cukup bukti Negara melalui Jaksa Pengacara Negara menggugat secara perdata kepada ahli waris Yusuf Setiawan. Dalam penelitian ini, yang akan menjadi obyek kajian penulis adalah tentang dasar yuridis gugatan terhadap ahli waris dalam penggantian kerugian Negara dalam tindak pidana korupsi. Selain itu, seberapa jauh ahli waris tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban atas penggantian kerugian Negara yang ditimbulkan akibat perbuatan tindak pidana korupsi si pewaris tersebut. Hal ini sangat penting mengingat dalam kasus dan putusan yang akan diteliti bahwa si pewaris pada masa hidupnya menjabat sebagai direktur dan memperkaya PT. Setiajaya Mobilindo. Dan pada prakteknya diketahui antara hukum perdata dan hukum pidana adalah berbeda, baik secara formil maupun materiil. Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti akan mengangkat rumusan masalah Bagaimana kedudukan ahli waris atas tindakan perbuatan melawan hukum alm. Yusuf Setiawan yang menimbulkan kerugian negara dalam putusan nomor: 02/PDT.G/2010/PN.DPK? Jenis penelitian yang peneliti ambil adalah yuridis normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Untuk menganalisis berbagai bahan hukum yang ada, teknik analisis bahan hukum yang digunakan oleh peneliti memakai metode penafsiran gramatikal, dan penafsiran sistematis. Kedudukan ahli waris dalam gugatan penggantian kerugian negara pada tindak pidana korupsi terdapat beberapa perspektif, yaitu di tinjau dari pertimbangan hakim, perspektif hukum perseroan tentang tanggung jawab direksi, dan perspektif hukum perdata tentang system kewarisan. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 02/PDT.G/2010/PN.DPK . berdasarkan pasal 34 undang undang nomor. 31 tahun 1999 jo undang uundang no.20 tahun 2001 tentang pemeberantasan tindak pidana korupsi, maka gugatan perdata untuk tindak pidana korupsi dapat diajukan kepada ahli warisnya. Hal ini sudah tepat mengingat hal ini sejalan dengan undang undang hukum positif Indonesia. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, kedudukan ahli waris dalam gugatan ini adalah sah sebagai tergugat. Mengingat bahwa alm. Yusuf Setiawan melakuan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan undang undang perseroan. Maka dari itu alm. Yusuf Setiawan bertanggung jawab secara pribadi. Secara pribadi disini menurut hakim adalah pertanggungjawaban meliputi harta pribadinya. Berhubungan dengan itu, alm. Yusuf Setiawan meninggal dunia pada tahap peradilan, maka ahli warislah yang harus bertanggungjawab. Menurut perspektif hukum perseroan, Perbuatan melawan hukum diatur dalam pada undang undang nomor.47 tahun 2007, dimana dalam undang undang tersebut mengatur bahwa segal tindakan yang di ambil oleh direktur, selama perbuatan tersebut mengatasnamakan perseroan dan bertujuan untuk perseroan, maka perseroan tersebut yang dapat di gugat secara perdata. Seorang direksi dapat digugat secara perdata, jika perbuatan tersebut tidak sesuai dengan anggaran dasar perseroan, dan melanggar ketentuan perarturan pada perseroan. Namun jika seorang direksi melakukan perbuatan melawan hukum mengatasnamakan perseroan tersebut dapat di gugat secara perdata jika perseroan tersebut belum berbadan hukum. Berdasarkan perspektif hukum perdata tentang system hukum kewarisan, bahwa pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum adalah salah satunya penggantian kerugian pihak yang dirugikan. Konsep kerugian tersebut mempunyai persamaan dengan hutang dalam hukum perdata,dimana menjadi tanggung jawab, atau kewajiban bagi si berhutang untuk membayarnya, ketika seseorang yang berhutang tersebut meninggal dunia, sebelum melunasi kewajibannya, maka ahli warislah yang bertanggung jawab atas kewajiban tersebut. Perlunya melihat dari beberapa aspek hukum dalam memutus suatu perkara dalam hal ini mengenai kedudukan ahli waris terhadap gugatan penggantian kerugian negara pada kasus alm. Yusuf Setiawan, yaitu pada aspek hukum perseroan terbatas, hukum perdata mengenai sistem hukum kewarisan, hukum pidana, sehingga majelis hakim dalam memutus perkara pandangan hukum yang luas. Jadi majelis hakim tidak melihat dari satu sisi perspektif hukum saja dalam menerapkan putusan perkara, melainkan ada perspektif lainnya yang dapat dicermati oleh hakim dalam memutus perkara pengantian kerugian negara pada kasus korupsi yang terjadi di PT. Mobilindo Setiajaya dengan terdakwa alm. Yusuf Setiawan yang meninggal dunia, hal ini penting karena sebelum meninggal alm. Yusuf Setiawan menjalankan untuk dan atas nama Perseroan.
English Abstract
Indonesias legal heirs not just setting private law, setting the heirs are also related to the realm of public law. In the realm of public law, the existence of the legacy itself can be accounted for as a criminal when relating to the criminal offence of corruption. Accountability the heirs get the inheritance of the perpetrators of criminal acts of corruption is regulated in articles 32, 33 and 34, law No. 31 of 1999 jo law No. 20 of 2001 about the eradication of criminal acts of corruption. In essence, these provisions hold accountable the beneficiary to restore the countrys losses as a result of a previous heir. Accountability cases heirs due to criminal acts of corruption committed heir were cases of Alm. Joseph Smith, the procurement corruption suspects fire engine in West Java province. Joseph Smith, who during his lifetime was the Director of PT.SETIAJAYA MOBILINDO has indicted do criminal acts of corruption in the procurement of Ambulance cars, Dump trucks, Stooms Walls in 2003 and the procurement of Car, Ambulance cars, Dump trucks, Loaders and backhoes Stoom Walls in 2004;d inilai crossovers amounted to Rp 48,8 billion derived from procurement in 2003 and 2004. Alm. Yusuf Setiawan Setiajaya PT judged to have enriched Mobilindo and PT Traktor Nusantara on fiscal year 2003 amounting to Rp 20.7 billion in 2004 and $ 28.1 billion. So the Country is experiencing a financial loss of Rp. 48,8 billion. In the phase of the trial of Alm. Yusuf Setiawandied of illness he suffered. In criminal law in accordance with article 77 of the CRIMINAL CODE in the lawsuit on behalf of alm. Alm. Yusuf Setiawanfall and cannot be removed for the sake of the law, since the question had died in the stage of the proceeding in the District Court criminal acts of corruption. But in this case the State suffered losses due to criminal acts of corruption. Then with enough evidence of State through the State Attorney General sued in civil matters to the heirs of Joseph Smith. Yusuf Setiajaya PT judged to have enriched Mobilindo and PT Traktor Nusantara on fiscal year 2003 amounting to Rp 20.7 billion in 2004 and $ 28.1 billion. So the Country is experiencing a financial loss of Rp. 48,8 billion. In the phase of the trial of Alm. Yusuf Setiawan died of illness he suffered. In criminal law in accordance with article 77 of the CRIMINAL CODE in the lawsuit on behalf of alm. Alm. Yusuf Setiawanfall and cannot be removed for the sake of the law, since the question had died in the stage of the proceeding in the District Court criminal acts of corruption. But in this case the State suffered losses due to criminal acts of corruption. Then with enough evidence of State through the State Attorney General sued in civil matters to the heirs of Joseph Smith. Based on such research, the researcher will raise the issue of how the outline of the position of the beneficiary of an action in tort law of alm. Alm. Yusuf Setiawanthat led to losses of State Award number: 02/PDT.G/2010/PN.DPK? The type of research that the researcher take is the juridical normative, by means of a statutory approach method (statute approach) and the approach of the case (case approach). Legal materials used in this research is the primary legal materials, secondary and tertiary. To analyze the various existing legal materials, legal materials analysis techniques used by researchers wearing grammatical interpretation methods, and systematic interpretation. The position of the beneficiary in a lawsuit the State indemnities on the criminal acts of corruption there is some perspective, namely in the review of the consideration of the judge, the companys legal perspective on the responsibilities of the Board of Directors, and the perspective of the civil law system of inheritance. Based on consideration of the judges of the award number 02/PDT.G/2010/PN.DPK. under article 34 law number. 31 1999 jo uundang Act No. 20 of 2001 about pemeberantasan criminal acts of corruption, then the civil suit for criminal acts of corruption can be put to the heirs. This is just right considering this is in line with the positive law of Indonesia. Based on the consideration of the Tribunal judges who examine and adjudicate the matter, the position of the beneficiary in this lawsuit is legitimate as defendants. Given that the alm. Alm. Yusuf Setiawanperform in tort law which conflicts with the company. Thus the alm. Alm. Yusuf Setiawanis responsible for any. Personally here according to the judges personal possessions cover liability. Related to that, alm. Alm. Yusuf Setiawandied at the judicial stage, then expert warislah to be responsible. According to the companys legal perspective, tort law is regulated in the law No. 47 in 2007, to which the law regulates that in the light of the action taken by the Director, during the works on behalf of the company and aim for the company, then the company can plaintiff in civil litigation. A Board of Directors can be sued in the civil code, if the Act is not in accordance with the articles of Association of the company, and law the company violates these terms. However, if a Board of Directors made in tort liability on behalf of the plaintiff in a civil liability if the company is not a law. Based on the perspective of the civil law legal system of inheritance, that liability in tort is one of these indemnities are harmed parties. The concept of these losses have in common with debts in civil law, whereby the responsibility, or liability for the debtor to pay for it, when someone dies, the debtor prior to paying off its obligations, then expert warislah is responsible for the liabilities. The necessity of seeing from some aspects of the law in the case of a break in this case regarding the position of heir of the lawsuit the State indemnity in case of alm. Joseph Smith, namely on the legal aspects of limited liability, civil law regarding inheritance legal systems, criminal law, so that the judge in the case ruled the vast view of the law. So the Tribunal judges did not see a legal perspective from one side alone in applying the ruling of the case, but there is another perspective which can be observed by the judge in the case ruled the State losses in the case of substitute for corruption that occurs in pt. Setiajaya with defendant Mobilindo alm. Joseph Smiths death, this is important because before he died RIP. Alm. Yusuf Setiawanrun for and on behalf of the company.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/156/051403617 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 02 Jul 2014 10:37 |
| Last Modified: | 20 Apr 2022 01:47 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111777 |
Preview |
Text
BAB_I.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_IV.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_II.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_V.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
cover_SKRIPSI.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_III.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR_ISI.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
KATA_PENGANTAR_KOMPREE.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
RINGKASAN.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |