Reny, Claudya Ayu Puspa (2014) Penerapan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Pada Koperasi Kredit Kolese Santo Yusup (Kopdit Kosayu) K. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Penerapan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Pada Koperasi Kredit Kolese Santo Yusup (KOPDIT KOSAYU) Kota Malang. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh karena Koperasi simpan pinjam saat ini adalah koperasi yang berkembang cukup pesat di indonesia. Salah satu contohnya yaitu koperasi kredit kolese santo yusup (KOPDIT KOSAYU) di kota malang. Kopdit Kosayu merupakan salah satu koperasi simpan pinjam yang menawarkan berbagai pinjaman terdiri dari Pinjaman Konsumtif, Pinjaman Profesi, Pinjaman Komersial, Pinjaman Komersial Plus, dan Pinjaman Perumahan. Pada prakteknya tidak semua jaminan yang ada di kopdit kosayu didaftarkan. Hanya untuk pinjaman yang bernilai besar dengan jaminan berupa sertifikat yang didaftarkan tetapi untuk pinjaman yang bernilai kecil tanpa menggunakan jaminan tidak didaftarkan sehingga jaminan tersebut tidak dapat memberi kepastian hukum kepada pihak koperasi untuk dapat mengeksekusinya apabila suatu saat debitur cidera janji. Berdasarkan hal tersebut diatas, dibuatnya karya tulis ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pasal 13 ayat (1) undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah pada koperasi kredit kolese santo yusup (KOPDIT KOSAYU) Kota Malang (2) Untuk mengetahui dan menganalisis apakah penerapan jaminan dan pendaftaran hak tanggungan yang dibebankan kepada anggota tidak bertentangan dengan pasal 26 ayat (1) undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian dimana anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus adalah pengguna jasa koperasi. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dan teknik analisis isi. Dari Hasil dari penelitian dengan metode diatas, hasil penelitian yang diperoleh bahwa Koperasi Kredit Kolese Santo Yusup (KOPDIT KOSAYU) Kota Malang telah menerapkan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah terhadap kredit anggota dengan nilai pinjaman di atas Rp. 50 Juta dan disertai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat dihadapan PPAT, jika skalanya di bawah Rp. 50 Juta maka pihak Kopdit Kosayu akan menerbitkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dihadapan Notaris. Penerapan jaminan tidak bertentangan dengan pasal 26 ayat (1) undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian penerapan sistem jaminan hanya dibebankan pada anggota yang meminjam dengan besaran melebihi jumlah simpanannya, hal itu juga sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Koperasi, Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 19/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi maka Koperasi dimungkinkan untuk menetapkan jaminan disetiap kegiatan peminjaman dana pada anggota, jaminan itu bisa berupa barang atau hak tagih.
English Abstract
In this paper, the writer raised the problem of the application of Article 13, paragraph (1) of Act No. 4 of 1996 on the rights of the land and their Dependent objects related to the land On College credit cooperatives Santo Yusup (KOPDIT KOSAYU) Malang. The event theme options will therefore save the Cooperative loan today is a thriving cooperative fairly rapidly in indonesia. One example is the College of santo yusup credit cooperatives (KOPDIT KOSAYU) in malang. Kopdit is one of the cooperative Kosayu save loan that offers a variety of loans consists of Loan Lending, Consumer Lending, Commercial Professions, commercial loans, Plus Loans and housing. In practice not all warranties are there in kopdit kosayu registered. Only for large-value loans with collateral in the form of a certificate are listed but for small-value loans without using collateral not listed so that the guarantee was not able to give legal certainty to the co-operative to execute if a debtor was hurt when an appointment. Based on the above, this paper aims to: (1) to know and analyze the applicability of article 13 paragraph (1) of Act No. 4 of 1996 on the rights of the land and their dependent objects related to the land on college credit cooperatives santo yusup (KOPDIT KOSAYU) Malang (2) to find out and analyze whether the application of warranties and registration of rights to dependents who charged to members not in conflict with article 26, paragraph (1) of Act No. 17 of 2012 cooperative about where cooperative members is owners at once is a cooperative service users. In conducting the analysis, the authors use this type of empirical research with the juridical sociological approach. Primary and secondary legal materials obtained by the author will be analyzed using descriptive qualitative analysis techniques and content analysis techniques. From the results of the research with the above methods, research results are obtained that College credit cooperatives Santo Yusup (KOPDIT KOSAYU) Malang has implemented Article 13 paragraph (1) of Act No. 4 of 1996 on the rights of the land and their Dependent objects related to the land to credit a member with the value of the loan above Rp 50 million and is accompanied by a Deed Granting Dependents (APHT) made before the PPATIf his scale under Rp. 50 million then the Kopdit will publish Letters Kosayu Imposes Rights Dependent (SKMHT) before a notary public. The application of the guarantee is not incompatible with article 26, paragraph (1) of Act No. 17 of 2012 perkoperasian about the application of the system of warranties is only charged to the borrowing member with quantities in excess of the amount of simpanannya, it is also in accordance with article 21, paragraph (1) of the regulation, the State Minister of cooperatives, And small and medium enterprises of the Republic of Indonesia number: 19/Per/m. KUKM/XI/2008 On Guidelines Implementation Activities Save Borrowed By Cooperative then it is possible to set a Cooperative guarantee every loan fund activity on members, that guarantee the goods or rights could be charged.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/152/051403566 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 02 Jul 2014 10:09 |
| Last Modified: | 20 Apr 2022 01:44 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111773 |
Preview |
Text
skripsi_fix.pdf Download (4MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |