Desmawanto, Mochammad Hardyan (2014) Eksistensi Peraturan Daerah Tentang Becak Bermotor. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat judul Eksistensi Peraturan Daerah Tentang Becak Bermotor karena dilatar belakangi oleh masih banyaknya becak bermotor di berbagai daerah yang belum memiliki peraturan guna mengakomodir keberadaan Becak Bermotor di daerah tersebut. Kota Langsa dan Kota Tebing Tinggi merupakan daerah yang telah mengakomodir beroperasinya Becak Bermotor dalam bentuk Peraturan Daerah. Peraturan Daerah kedua kota tersebut dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Penulis mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana eksistensi Peraturan Daerah tentang Becak Bermotor yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 sedangkan Undang-Undang tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi? (2) Bagaimana bila daerah hendak membuat Peraturan Daerah tentang Becak Bermotor sedangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak mengatur tentang Becak Bermotor?. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Bahan hukum dalam skripsi ini dianalisis menggunakan interpretasi gramatikal yaitu penafsiran menurut tata bahasa sesuai dengan apa yang tertulis secara eksplisit dalam aturan tersebut. Penulis berupaya untuk menetapkan sesuatu yang menyangkut mengenai kejelasan pengertian dengan mengemukakan arti yang dimaksud oleh aturan tersebut. Penulis menafsirkan ketentuan dalam pasal 324 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. erdasarkan hasil penelitian, Peraturan Daerah kota Tebing Tinggi dan Qanun kota Langsa masih tetap eksis karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, hal ini ditunjang oleh ketentuan dalam pasal 324 jo pasal 325 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, sehingga Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2007 dan Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2008 masih berlaku, meskipun dasar pembuatan Peraturan Daerah dan Qanun tersebut dinyatakan tidak berlaku dan dicabut seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Bagi daerah yang ingin mengakomodir beroperasinya Becak Bermotor, meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak mengatur tentang Becak Bermotor tapi daerah bisa mengacu perihal tentang Modifiksai Kendaraan Bermotor yang terdapat pada pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 jo pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan karena Becak Bermotor bisa dikategorikan sebagai Modifikasi Kendaraan Bermotor, diantaranya yang perlu diatur adalah persyaratan administrasi, Persyaratan teknis dan laik jalan,. Pengoperasian Becak Bermotor, tarif, retribusi serta tempat pangkalan.
English Abstract
In this minor thesis, author raise title Existence of Local Regulation aboutMotor Tricycles because background by motor tricycles are still many in the various areas that do not have legislation to accommodate the presence of Motor Tricycles in the area. Langsa city and Tebing Tinggi city are two areas that already accommodate the presence of Motor Tricycles on form Local Regulation. Local Regulation from both cities established based on Act Number 14 Year 1992 about Traffic and Transport, but with the Act Number 22 Year 2009 about Traffic and Transport so Act Number 14 year 1992 revoked and declared invalid. Author raise formulation of problem: (1) How the existence of Local Regulation about Motor Tricycles that established based on Act Number 14 Year 1992 whereas the Act already revoked and declared invalid? (2) How if region want to make Local Regulation about Motor Tricycles whereas Act Number 22 Year 2009 not regulate about Motor Tricycles? This minor thesis uses the method normative juridical with comparative approach, statute approach, and case approach. Legal materials in this minor thesis analyzed using grammatical interpretation that interpretation grammatical interpretation in accordance with what is written explicitly in the rule. Author attempt to infer something that concerning about the clarity of understanding with expressed intended meaning by rule. Author interpret provision on article 324 Act Number 22 Year 2009 about traffic and transport. Based on observation result, Local Regulation of Tebing Tinggi dan Qanun of Langsa still exist because not contradict with Act Number 22 Year 2009, this thing support by provision on article 324 jo article 325 Act Number 22 Year 2009, so Local Regulation of Tebing Tinggi Number 3 Year 2007 and Qanun of Langsa Number 13 Year 2008 still valid, although manufacture base from Local Regulation and Qanun stated invalid and revoked following apply Act Number 22 Year 2009. To region that want accommodate presence Motor Tricycles, although Act Number 22 Year 2009 not regulate about Motor Tricycles but region can refer thing about Modification of Motor Vehicle contained in article 52 Act Number 22 Year 2009 jo article 1 point 12 Government Regulation Number 55 Year 2012 about Vehicle, because Motor Tricycles can include as Modification of Motor, including administration requirement from Motor Tricycles, technical requirements and road worthy, operation of Motor Tricycles, fare, retribution and base place.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/150/051403556 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 02 Jul 2014 09:55 |
| Last Modified: | 20 Apr 2022 01:42 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111771 |
Preview |
Text
SKRIPSI_-_Mochammad_Hardyan_Desmawanto-105010101121008.pdf Download (12MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |