Khasady, Gideon Williams (2014) Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk Mendapat Upah Atau Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukan Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk Mendapat Upah Atau Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukan Dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi dengan tidak adanya peraturan yang mengatur besaran nominal maupun presentase dari upah atau premi yang didapat oleh narapidana atas pekerjaan yang dilakukan. Akan tetapi yang diatur dalam Undang-Undang RI No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan pemerintah no 32 tahun 1999 pasal 29 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan hanyalah menjelaskan mengenai hak-hak narapidana dan tata cara dalam pemenuhan hak tersebut tanpa menjelaskan secara terperinci. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana pelaksanaan Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang dalam pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan olehnya? (2) Apakah kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam melaksanakan pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris (empiric legal research) dengan metode pendekatan Socio-Legal research. Teknik analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan secara jelas dan sistematis mengenai realita pelaksanaan pasal 14 huruf g undang-undang no 12 tahun 1995 tentang penerimaan upah atau premi atas pekerjaan yang telah dilakukan para Narapidana. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa dalam penerapan hak narapidana dalam memperoleh upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, setiap narapidana memperoleh 10% dari penjualan produk buatan narapidana. Presentase tersebut diperoleh dari keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang. Selain itu terdapat beberapa cara dalam pemberian upah yaitu dengan memberikan kepada narapidana dengan berbentuk uang, menyerahkan dalam bentuk barang, dan yang terakhir dengan menitipkan atau ditabung kepada pihak lapas sehingga jika masa pidananya telah habis, upah atau premi tersebut dapat diambil.
English Abstract
In this paper, the authors raised the issue of implementation of Right To Inmate Gets or premium wages for work performed in prison. The theme background choice in the absence of regulations governing the amount or percentage of par or premium wages earned by inmates for the work performed. However, as regulated in Law No. 12 of 1995 on Penal and Government Regulation No. 32 of 1999, article 29 of the Terms and Procedures for the Implementation of the Right of Corrections inmates simply explains the rights of prisoners and ordinances within its rights without explaining in detail. Based on the above, this paper raised the formulation of the problem: (1) How does the implementation of the Rights of Prisoners on Prisons Grade 1 Malang in the fulfillment of the rights of prisoners to earn wages or premium on the work done by him? (2) What obstacles faced Grade 1 Malang prison and how the efforts made to overcome the obstacles in implementing the fulfillment of the rights of prisoners to earn wages or premium on the work done? Then the writing of this paper uses empirical methods juridical (legal empirical research) to approach Socio-Legal Research. Data analysis techniques that will be used in this research is descriptive qualitative is to describe clearly and systematically about the reality of the implementation of Article 14 letter g law No. 12 of 1995 on receipt of wages or premium on the work already done by the inmates. From the results of research with the above method, the authors obtained answers to existing problems in the implementation of the rights that prisoners in a wage or premium for work performed, each inmate gets more than 10 % of the sales of products made by inmates. The percentage derived from the decision of the Head of Corrections Class 1 Malang. In addition there are several ways in which remuneration is to provide the inmates with the form of money, handed over in the form of goods, and the last to leave or saved to the prison so that if the criminal past has been exhausted, or the wage premium can be taken
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/146/051403464 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Hasbi |
| Date Deposited: | 27 Jun 2014 09:58 |
| Last Modified: | 20 Apr 2022 01:33 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111766 |
Preview |
Text
SKRIPSI.pdf Download (6MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |