Istiana, Endah (2014) Pertimbangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri Dalam Pemberian Ijin Trayek Jasa Angkutan Umum ( Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri ),. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah pertimbangan Dinas Perhubungan dalam pemberian izin trayek jasa angkutan umum yang tidak memenuhi syarat di kabupaten Kediri. Hal ini dilatarbelakangi bahwa perizinan trayek angkutan dilaksanakan dalam rangka agar izin trayek tersebut berjalan secara optimal. Mengingat fakta di lapangan tidak semua kendaraan umum yang ada memenuhi persyaratan sebagaimana peraturan yang ada disisi lain kebutuhan akan angkutan penumpang khususnya angkutan umum yang layak sangat mendesak. Maka hal ini menimbulkan pertanyaan Bagaimana pertimbangan Dinas Perhubungan kabupaten Kediri dalam memberikan ijin trayek jasa angkutan umum yang tidak memenuhi syarat dan peraturan perundang-undangan PERDA Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi dan Ijin Trayek, yang mana pada hakekatnya angkutan umum yang dapat berjalan harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan di peraturan perundang-undangan salah satunya kelayakannya. Tujuan penelitian ini 1).Untuk mengetahui pertimbangan Dinas Perhubungan dalam memberikan ijin trayek jasa angkutan umum yang tidak memenuhi syarat dan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Kediri, 2).Untuk mengetahui hambatan dalam pemberian ijin trayek jasa angkutan umum di Kabupaten Kediri, 3).Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dinas perhubungan dalam menanggulangi hambatan dalam pemberian ijin trayek jasa angkutan umum di Kabupaten Kediri. Penelitian ini bersifat deskriptif dan termasuk dalam penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara (data primer) dan dokumentasi, studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, makalah-makalah, penelusuran internet (data sekunder). Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pertimbangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri dalam memberikan izin jasa angkutan umum telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan dan kebijakan yang berlaku. Hambatan yang muncul yaitu a).Pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri sulit menghubungi pemilik angkutan tersebut, b).Minimnya biaya operasional, c).Sulit menentukan waktu untuk bekerjasama dengan pihak kepolisian. Upayanya secara rutin diadakannya peningkatan pengawasan dan pembinaan pada angkutan umum di kabupaten Kediri.
English Abstract
The problem Discussed in this thesis is the consideration of the Department of transportation in the granting of permission to the Routes of public transport are not eligible in the Kediri regency. Background of this study is permitting transportation route implemented in order for the extension of the route permit running optimally. In fact there are not all of the public transportation qualify on the Kediri Transportation Department Rule. On the other hand proper public transportation is needed by society. It makes a big question How are the consideration of Kediri Transportation Department in giving permit transportation route that not qualify and legislation on PERDA Number 21 Year 2011 about fee and route permit, which is essentially public transportation that can to run must be on the requirements that have been defined in the legislation one of this is feasibility. he purpose of this study is 1.) To know the consideration of Kediri Transportation Department in giving permit on public transportation that not qualify and legislation in Kediri. 2.) To know the problem in giving route public transportation permit in Kediri. 3.) To know the effort from transportation department in finishing the problem in giving route public transportation permit in Kediri. This study is descriptive study and include in empirical legal study. The location of this study is on the Kediri Transportation Department. The types of the data are primary and secondary data. The techniques of collecting data are interview (primary data), documentation, literature, rule of law, essay, and web site. Based on the study the Granting Permission in Public Transportation route of Kediri Transportation Department is on the rule and qualify. The problems of Kediri Transportation Department are 1.) They are difficult to contact the owner of public transportation. 2.) Operational fee is low. 3.) They are difficult to meet and work together with the police. The effort of Kediri Transportation Department is increasing surveillance and guidance on public transportation in Kediri.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/142/051403232 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 26 Jun 2014 14:45 |
| Last Modified: | 20 Apr 2022 01:25 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111762 |
Preview |
Text
SKRIPSI.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |