Fransiska, FebriTri (2014) Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi di Badan Pengelola Keuangan dan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan penghapusan barang milik daerah, khusunya pelaksanaan penghapusan barang milik daerah yang dilakukan di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Malang dimana penelitian dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang sebagai Pembantu Pengelola Barang. Penelitian mengenai pelaksanaan penghapusan barang milik daerah ini merupakan suatu penelitian yang menjelaskan pentingnya penghapusan barang, mengingat barang-barang yang diadakan oleh Pemerintah memiliki masa berlaku yang pendek khusunya terhadap barang-barang bergerak selain kendaraan bermotor. Dimana barang-barang tersebut apabila digunakan secara terus menerus maka akan dipastikan berkurangnya nilai guna dari barang tersebut dan apabila barang tersebut masih tetap digunakan maka akan dapat membebani biaya perawatannya namun tidak memberi hasil optimal dalam menunjang sarana dan prasarana kegiatan pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dimana dilakukan di lapangan secara langsung dengan metode wawancara, dimana dilakukan wawancara secara langsung kepada narasumber guna memperoleh data primer. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan yuridis sosiologis yang merupakan pendekatan yang mengkaji fakta dan kebenaran yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber untuk mengetahui sebarapa pentingnya pelaksanaan penghapusan barang milik daerah tersebut dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hasil Penelitian menunujkkan bahwa pelaksanaan penghapusan barang milik daerah dilakukan terhadap barang-barang yang rusak yang tentunya sudah tidak layak digunakan, hal tersebut dilakukan sesuai dengan PERMEND Nomor 17 Tahun 2007. Pelaksanaan Penghapusan dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pembantu Walikota dalam pengelolaan barang-barang milik daerah yang berada dalam lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Malang. Hambatan yang dialami oleh BPKAD dalam pelaksanaan kegiatan penghapusan tersebut yakni hambatan teknis dalam pelaksanaan penghapusan barang milik daerah dilingkungan Pemerintahan Daerah Kota Malang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diharapkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini merupakan Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang untuk dapat bekerja sama dengan Pembantu Pengelola Barang baik dalam hal pemenuhan kelengkapan administrasi untuk pengajuan usulan penghapusan barang sehingga dengan Sumber Daya Manusia yang memadai maka akan dipastikan pelaksanaan penghapusan barang milik daerah akan dapat berjalan secara benar, efektif dan efisien mengingat penhapusan barang tersebut merupakan suatu hal yang dapat dikatakan penting.
English Abstract
This thesis discusses about the implementation of the elimination of district property, particularly the implementation of the property abolition that is undertaken in the regional government of Malang city, where the study is conducted on asset and finance regional management agency of Malang city as maid property manager. The study on implementation of the elimination of the property is the study that explains the importance of the elimination of the property correlated with the property, that is established by the government, has short expiry of movable goods except for motor vehicle. If those property are used continuously, it will decrease utility value of those property. Yet if those property are still used, it will burden care charge even though it can not give optimum result to support the facilities and infrastructure activities. This study is to research empirical law that is undertaken in open space straightly using interview method, which is carried out straightly to a source for obtaining primary data. The approach that is used for this research is sociological judicial approach which this approach examines the facts and the truth obtained by interviewing with a source to know how important the accomplishing of district property of regional government based on the rule of interior ministry number 17 on 2007 about the guidelines for technical district property management. The result of the study shows that the accomplishing of district property abolition is undertaken for the property that is broken or ineligible property. It is appropriate with the rule of interior ministry number 17 on 2007. The accomplishing of abolition is undertaken by asset and finance management agency as the mayor assistant to operate the district property under regional political area of Malang city. The obstruction of this accomplishing that is undergone by BPKAD is technical obstruction to carry out the abolition in environmental government of Malang city Based on the research, it is expected in collaborating of regional government apparatus as the consumer to collaborate with the maid manager of district property to fulfill the administration completeness for proposal submission about the property abolition. So the labor force that is gratifying assures that the abolition will conduct correctly, effectively, and efficiently related to its importance.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/136/051403213 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 12 Jun 2014 11:33 |
| Last Modified: | 20 Apr 2022 01:18 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111755 |
Preview |
Text
SKRIPSI_FEBRI_TRI_FRANSISKA_1105010113111014.pdf Download (5MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |