M Bernadus, Ardian Ricky (2014) Penggunaan Pesawat Udara Militer (Hercules) Sebagai Pesawat Udara Sipil Untuk Alat Transportasi Penduduk Sipil Ditinjau Dari Segi Hukum Udara Internasional Dan Nasional. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
ada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan penggunaan pesawat udara militer (Hercules) oleh penduduk sipil berdasarkan Hukum Udara Internasional dan Nasional. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya kasus kecelakaan yang terjadi pada tahun 2009 yang melibatkan pesawat udara militer (Hercules). Pesawat ini terbang dalam kegiatan rutin yaitu pengiriman logistik ke daerah-daerah namun di dalam prakteknya terdapat penumpang berstatus warga sipil yang ikut dalam penerbangan tersebut dengan tujuan berlibur. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apakah pesawat udara militer (Hercules) dapat digunakan sebagai alat transportasi penduduk sipil menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional? (2) Bagaimana bentuk tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi penumpang apabila terjadi kecelakaan pesawat udara militer yang digunakan sebagai alat transportasi sipil? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan undang-undang (Statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif-analisis yaitu suatu metode analisis bahan hukum dengan mengaitkan pada asas-asas hukum dan berdasar teori-teori hukum yang terait dengan permasalahan yang ingin penulis bahas. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahn yang ada bahwa Penggunaan pesawat udara Militer (Hercules) untuk alat transportasi penduduk sipil demi memenuhi kebutuhan transportasinya adalah merupakan sebuah tindakan yang tidak benar. Karena pesawat udara militer (Hercules) merupakan pesawat udara yang sangat khusus dan bukan merupakan pesawat komersial sehingga tidak dapat digunakan untuk alat transportasi penduduk sipil. Selain itu belum adanya peraturan yang khusus untuk mengatur pesawat udara militer ini sendiri menimbulkan sebuah kekosongan hukum. Dimana apabila terjadi sebuah kecelakaan yang melibatkan pesawat udara militer akan timbul ketidakjelasan bagaimana bentuk tanggung jawab dan perlindungan hukum yang harus diberikan oleh pihak militer sebagai pihak pengangkut yang mengoperasikan pesawat udara.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/131/051403042 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Hasbi |
| Date Deposited: | 05 Jun 2014 10:18 |
| Last Modified: | 20 Apr 2022 01:13 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111751 |
Preview |
Text
Lengkap.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |