Aulia, Dian Rizka (2014) Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur (Studi Di Kejaksaan Negeri Madiun),. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya tindakan masalah anak sering sekali menjadi korban kejahatan, salah satunya sebagai korban pemerkosaan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah berupaya mengatasi terjadinya kasus kejahatan seksual terhadap anak-anak di bawah umur dengan memberlakukan perundang-undangan dan atau berbagai ketentuan hukum yang memuat sanksi hukuman bagi pelaku. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulisan skripsi ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apa yang menjadi dasar pertimbangan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur?, (2) Bagaimana penanganan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur oleh Kejaksaan Negeri Madiun? Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode empiris yuridis. Bahan hukum primer, sekunder yang diperoleh penulis akan di analisis secara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Proses penanganan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur sebagaimana di atur pada Pasal 81 Undang-undang No.23 Tahun 2002 yang dilakukan Kejaksaan Negeri Madiun melalui tiga tahapan yakni dari prapenuntutan, penuntutan dan eksekusi. Dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan meliputi dasar pertimbangan secara obyektif dan dasar pertimbangan secara subyektif. Yang dimaksud dasar pertimbangan secara obyektif adalah kesalahan terdakwa dapat dilihat secara obyektif titik beratnya pada cara pelaku tindak pidana melakukan pidana. Sedangkan dasar pertimbangan secara subyektif adalah keterkaitan dengan kondisi pelaku bahwa pelaku melakukan tersebut dengan adanya niat terhadap saksi korban yang dilaksanakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan penuntutannya bahwa unsur tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur, serta Pasal yang di dakwakan kepada diri tersangka yang di khusus kan dalam Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kemudian Jaksa Penuntut Umum meneruskan tuntutannya ke Pengadilan Negeri.
English Abstract
In this thesis, the author take problem from the "Basic consideration of the problems of the General Prosecutor In the Prosecution Againts Offenders Committing criminal acts of Coitus Minors". The theme options above comes from any act of intercourse which involves victims and perpetrators of crime, for solving this issue need certain approaches to understand the offender and the victim. Children often become victims of crime, one of them as rape victims from people who are not responsible. The goverment tried to resolve or surppress the occurrence of cases of sexsual crimes againts children under the enacted legislation and legal provisions or a variety that contains sanctions penalties for perpetrator. From the statement above, the writing of this thesis resulted the problem identification : (1) What is the basic consideration the demands of the public prosecutor againts the perpetrator of a criminal offence under promiscuity?, (2) How the handling of criminal acts of coitus to minors by the State Prosecutor of Madiun?. Then this thesis using empirical methode juridical. The primary law, secondary materials obtained in the analysis in descriptive kualitative. From the result of research with the above methods, the author answers to existing problems that the process of handling crime promiscuity againts minors as set in Article 81 of law No. 23 of 2002 the State had done by Madiun Law through the three stages of pre prosecution, prosecution and execution. The basic consideration of the public prosecutor conducts the prosecution include the basic consideration of the basic consideration objectively and subjectively.From the results of research with the above methods, the author answers to existing problems that the process of handling crime promiscuity againts minors as set in Arcticle 81 of law No. 23 of 2002 the State had done by Madiun Law throught the three stages of prosecution, prosecution and execution. The basic consideration of the public prosecutor conducts the prosecution include the basic consideration objectively and subjectively.The basic consideration is objectively is the fault of the defendant can be seen objectively point weighs on how perpetrators of criminal acts of criminal conduct. While the basic consideration is subjectively wiht the conditi n of the offender that the offender of the conduct by the existence of intention againts the victim witnesses are implemented in violation of the rovisions of the legislation. In doing prosecution that the element has fulfilled the elements of a criminal offence commited againts promiscuity of minors, as well as an article on the indictment to the suspect in a special right in Act No. 23 of 2002 on child protection public prosecutor then forwards its case to State Court
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/129/051402980 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 02 Jun 2014 08:04 |
| Last Modified: | 20 Apr 2022 01:05 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111748 |
Preview |
Text
SKRIPSI1.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |