Anjani, Nazhiva (2014) Akibat Hukum Tidak Dieksekusinya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja”. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi yang penulis bahas adalah akibat hukum tidak dieksekusinya putusan Pengadilan Hubungan Industrial dalam perselisihan pemutusan hubungan kerja. Dilatarbelakangi dengan adanya suatu putusan hakim yang memutuskan agar pengusaha mempekerjakan kembali buruh/pekerja. Namun pengusaha tersebut tidak menaati amar putusan untuk mempekerjakan kembali buruh/pekerja. Di dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 menjelaskan bahwa hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Terjadi kekosongan hukum, artinya tidak ada undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah : apa akibat hukum apabila pengusaha tidak menaati amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial dalam perselisihan hubungan industrial untuk mempekerjakan kembali pekerja? Permasalahan tersebut penulis kaji dengan menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan Undang-undang (statute approach). Bahan hukum primer, sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi kasus yaitu memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain data dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada dua kemungkinan amar putusan perselisihan pemutusan hubungan kerja. Yang pertama adalah mengabulkan untuk terjadi pemutusan hubungan kerja. Yang kedua adalah menolak pemutusan hubungan kerja (PHK) disertai perintah untuk mempekerjakan pekerja/buruh. Hal ini berdasarkan pertimbangan praktis bahwa tidak pernah terjadi pekerja/buruh memPHK pengusaha. HIR dan RBg tidak mengatur secara khusus mengenai eksekusi putusan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) pun tidak mengatur mengenai hal tersebut. Berarti ada kekosongan hukum mengenai hal tersebut. Akibat hukum yang terjadi apabila pengusaha tidak menaati amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial artinya adalah pengusaha tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain. Akibat hukum bentuknya adalah bahwa pengusaha tersebut harus menanggung ganti kerugian yang diderita oleh pekerja. Namun demikian jika hal ini yang terjadi, prosesnya amat panjang dan amat merugikan pekerja. Oleh karena itu sebaiknya selalu ada amar alternatif atas perintah mempekerjakan pekerja. Maka upaya yang dilakukan apabila pengusaha tidak menaati amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial dalam perselisihan hubungan industrial untuk mempekerjakan kembali pekerja diantaranya adalah dari majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial mengupayakan semaksimal mungkin untuk membuat putusan hakim yang sebenar-benarnya sesuai dengan kenyataan yang ada dan juga mempertimbangkan asas kemanusiaan dan sosial. Majelis hakim di Pengadilan Hubungan Industrial tidak perlu melanggar asas kehakiman yakni hakim tidak dapat menolak perkara tersebut dengan alasan apapun. Sebaiknya para hakim disini lebih mementingkan kepentingan bagi para buruh/pekerja yang berselisih. Agar nantinya hak-hak yang akan diperoleh dari putusan tersebut untuk para buruh/pekerja dapat diperoleh dengan maksimal dan juga dapat dirasakan seadil-adilnya untuk semua pihak.
English Abstract
In the essay the authors discuss the execution is not legal consequences of the Industrial Relations Court judgment in termination of employment disputes. Motivated by the presence of a verdict that decided employers rehire workers/ employees. However, the employer does not comply with the ruling to reinstate workers/employees. In the Act No. 2 of 2004 explained that the procedural law applicable to the Industrial Relations Court Civil Procedure Code is applicable to the General Court of Justice in the environment. A legal vacuum, meaning there is no legislation specifically governing the execution of the decision of the Court of Industrial Relations. Regarding to the matter, this paper raised the formulation of the problem: what legal consequences if the employer does not comply with the ruling of the Court of Industrial Relations in the industrial dispute to reinstate workers? The authors examine the problems with using this type of approach to normative research using case approach and the approach of the Act (statute approach). Primary legal materials, secondary authors obtained will be analyzed using analytical techniques which case interpretation focus intensively on one particular object that is studied as a case. Case study data can be obtained from all parties concerned, in other words, the data in this study were collected from various sources. From the results of this study concluded that there are two possible disputes the ruling of termination. The first was granted to prevent termination of employment. The second is to refuse termination of employment (FLE) with orders to employ workers/employees. It is based on practical considerations that it doesn’t exists that workers/employees sack employers. HIR and RBg not specifically regulate the execution of the decision to perform certain legal acts. Law No. 2 of 2004 on Industrial Relations Dispute Settlement (PPHI Law) did not set about it. Means there is a legal vacuum on the matter. Legal consequences occur if the employer does not comply with the ruling of the Industrial Relations Court means the employer has committed an unlawful act, because his actions contrary to the rights of others. Due to the shape of law is that the employer should bear the damages suffered by the worker. However, if this happens, the process is very long and very detrimental to workers. Therefore, it should always be an alternative verdict behest hire workers. So efforts if the employer does not comply with the ruling of the Court of Industrial Relations in the industrial dispute to reinstate the workers which are of the Industrial Relations Court judges to seek as much as possible to make the decision of the judge in truth in accordance with the existing reality and also consider the principles of humanity and social. The judges in the Court of Industrial Relations does not need to violate the principle of justice that a judge can not reject the case for any reason. Should the judges here are more concerned with the interests of the workers/employees in dispute. So that the rights to be obtained from such decision to the employees/workers can be obtained with the maximum and can also be perceived as fair as possible for all parties
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/128/051402979 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 02 Jun 2014 07:55 |
| Last Modified: | 20 Apr 2022 01:04 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111747 |
Preview |
Text
skripsi.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |