Tardan, Adhika Pradya Amarendra (2014) Perlindungan Hukum Terhadap Misi Khusus Dari Penyadapan Berdasarkan Konvensi New York 1969 Tentang Misi Khusus (Studi Kasus Penyadapan Misi Khusus Turki Dalam Konferensi Tingkat Tinggi G-20 Tahun 2009. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada Skripsi ini penulis mengangkat permasalahan hukum mengenai Penyadapan Berdasarkan Konvensi New York 1969 tentang Misi Khusus (Studi Kasus Penyadapan Misi Khusus Turki dalam Konferensi Tingkat Tinggi G-20 Tahun 2009 di London). Judul tersebut dilatar belakangi oleh permasalahan hukum internasional bahwa belum adanya hukum internasional yang secara khusus mengatur tentang penyadapan. Apabila penyadapan dilakukan terhadap pejabat diplomatik maka pemberian payung hukum diberikan atas dasar hukum diplomatik. Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap misi khusus yang menjadi korban penyadapan berdasarkan Konvensi New York 1969 tentang Misi Khusus? (2) Bagaimana bentuk tanggungjawaban negara penyelenggara konferensi terhadap penyadapan misi khusus? Kemudian metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ini adalah menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundangundangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang kemudian akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis teknik analisis interpretasi, yaitu dengan menafsirkan ketentuan yang menjadi fokus penelitian ini melalui berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan maupun asas-asas hukum internasional untuk menjawab permasalahan yang ada. Teknik analisis interpretasi yang digunakan adalah interpretasi gramatikal, yaitu dengan menguraikan ketentuanketentuan dalam bahan hukum menurut bahasa sehari-hari yang umum digunakan. Dari metode penelitian diatas penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa penyadapan belum diatur di dalam hukum internasional, tetapi apabila terjadi penyadapan terhadap pejabat diplomatik maka dapat mengacu pada hukum diplomatik. Inggris sebagai negara penyelenggara konferensi (KTT G20) memiliki kewajiban untuk melindungi semua peserta yang hadir khusunya pejabat diplomatik sebagai representatif negara. Kewajiban itu merupakan bentuk komitmen Inggris sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Wina 1961 dan Konvensi New York 1969. Misi yang dijalankan oleh Menteri Keuangan Turki beserta delegasinya dalam rangka menghadiri konferensi di Inggris merupakan bentuk dari misi khusus karena sifatnya yang memiliki batas waktu atau temporer dan dapat dikatakan sebagai ad hoc diplomacy. Ad hoc diplomacy diatur di dalam Konvensi New York 1969. Menteri Keuangan Turki dianggap suci di dalam hukum internasional maka secara otomatis hak-hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik melekat padanya ketika melakukan kunjungan resmi.
English Abstract
This research raised legal issues regarding Legal Protection of Interception of Communications for The Special Missions Based on The 1969 New York Convention on Special Missions (Case Study on Interception of Communications Against Turkey Special Mission In 2009 London G-20 Conference). The topic was underpinned by the lack of international law which specifically regulates intercepation of communications. It is argued that if intercepation of communications is conducted against diplomats, dilomatic law should be used. Based on the above, the research raised the problems: (1) How is the legal protection for special missions whom is a victim of interception of communication based on 1969 New York Convention?. (2) How is the state responsibility of the conference host on the interception of communications on special missions?. The research method used in research is normative method through juridical approach law (statute approach) and case approach (case approach). Using primary legal materials, secondary and tertiary, which will then be analyzed using analytical techniques analytical techniques of interpretation, namely by interpreting the provisions that are the focus of this research through a variety of other laws relating to nor the principles of international law to address existing problems. Interpretation of the analytical techniques used are grammatical interpretation, namely by outlining the provisions of the law according to the material of everyday language that is commonly used. This research found that the interception of communication against diplomatic officials then may refer to diplomatic law. British as a host state of the conference (the G20 summit) has the obligation to protect all participants especially diplomatic officials as state representative. The obligation is a commitment of the British as a state that has ratified the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations and the 1969 New York Convention. The mission is run by the Turkish Finance Minister along with his delegation to attend conferences in the UK is a form of a special mission because it is has a time limit or temporary and can be regarded as an ad hoc diplomacy. Ad hoc diplomacy set in the New York Convention 1969. Finance Minister of Turkey is considered sacred under international law it is automatically the rights and privileges of diplomatic immunity attached to it while on an official visit
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/126/05140286 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 30 May 2014 14:08 |
| Last Modified: | 20 Apr 2022 01:02 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111745 |
Preview |
Text
SKRIPSI_FORMAT_JURNAL.compressed.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
COVER_+_DAFTAR_ISI.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |