Dhesinta, Wafia Silvi (2014) Pengujian Konstitusionalitas Norma Berdasarkan Praktik Pelaksanaan Norma Pada Mahkamah Konstitusi (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/Puu-X/2012 Tentang Pembubaran Rintisan Sekolah Be. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada Skripsi Ini, Penulis Mengangkat Permasalahan Pengujian Konstitusionalitas Norma Berdasarkan Praktik Pelaksanaan Norma. Pilihan Judul Tersebut Dilatar Belakangi Oleh Adanya Pengujian Konstitusionalitas Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Uu Sisdiknas) Khususnya Pasal 50 Ayat (3) Yang Mengamanatkan Kepada Pemerintah Dan/Ata Pemerintah Daerah Untuk Melaksanakan Suatu Sistem Pendidikan Dengan Taraf Internasional. Pelaksanaan Sistem Pendidikan Dengan Taraf Internasional Atau Rsbi Tersebut Pada Praktiknya Di Lapangan Ternyata Menimbulkan Permasalahan Yang Mengancam Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Dalam Pemerolehan Pendidikan Yang Adil Dan Bermutu. Parahnya Lagi, Pelaksanaan Sistem Rsbi Yang Telah Berjalan Hampir Satu Dekade Melahirkan Adanya Diskriminasi Dan Kastanisasi Dalam Dunia Pendidikan. Berdasarkan Permasalahan Akan Pelaksanaan Sistem Rsbi Tersebut, Mahkamah Kontitusi Mengabulkan Untuk Keseluruhan Permohonan Pemohon Yang Menginginkan Dihapuskanya Sistem Rsbi. Dalam Putusan Nomor Perkara 05/Puu-X/2012 Terdapat Pendapat Hakim Yang Berbeda (Dissenting Opinion) Dari Hakim Ahmad Sodiki Yang Menyatakan Bahwa Pengujian Undang-Undang Yang Dimohonkan Oleh Pemohon Bukanlah Merupakan Permasalahan Mengenai Konstitusionalitas Norma, Namun Pengujian Pelaksanaan Dari Praktik Norma Yang Tidak Tepat. Apabila Pelaksanaan Praktik Norma Yang Dipermasalahkan Maka Kewenangan Pengujiannya Bukanlah Di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Hal Tersebut Di Atas, Skripsi Ini Mengangkat Rumusan Masalah: (1) Apakah Dasar Melatarbelakangi Pengujian Uu Nomor 20 Tahun 2003 Adalah Merupakan Praktik Pelaksanaan Norma? (2) Adakah Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Lain Yang Didasarkan Atas Praktik Pelaksanaan Norma? (3) Bolehkah Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Pengujian Undangundang Didasarkan Pada Praktik Pelaksanaan Norma? Kemudian Penulisan Skripsi Ini Menggunakan Metode Yuridis Normatif Dengan Metode Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach) Dan Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach). Bahan Hukum Primer, Seunder Dan Tersier Yang Diperoleh Penulis Akan Dianalisis Dengan Menggunakan Teknik Analisis Kualitatif Yakni Metode Analisis Data Deskriptif Yang Mengacu Pada Masalah Tertentu Dan Dikaitkan Dengan Pendapat Para Pakar Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku. Dari Hasil Penelitian Berdasarkan Metode Di Atas, Penulis Memperoleh Jawaban Atas Permasalahan Yang Ada Bahwa Dasar Yang Melatarbelakangi Adanya Pengujian Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Adalah Memang Benar Merupakan Praktik Pelaksanaan Norma Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Sistem Rsbi. Mahkamah Konstitusi Memiliki Kewenangan Untuk Melakukan Pengujian Tersebut Karena Hak Konstitusional Pemohon Telah Dirugikan Oleh Keberlakuan Pasal 50 Ayat (3) Uu Nomor 20 Tahun 2003 Tersebut. Kerugian Yang Diderita Oleh Pemohon Juga Bersifat Spesifik, Aktual Dan Potensial Serta Adanya Hubungan Sebab Akibat Yang Nyata Antara Kerugian Yang Diderita Oleh Pemohon Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mahkamah Konstitusi Memiliki Kewenangan Untuk Melakukan Pengujian Tersebut Karena Suatu Pembuatan Norma Merupakan Suatu Pelaksanaan Dari Norma Yang Lebih Tinggi Dan Norma Yang Lebih Tinggi Merupakan Dasar Pembuatan Norma Yang Lebih Rendah. Selain Itu, Perkembangan Pengujian Undang-Undang Pada Mahkamah Konstitusi Menganut Hukum Progresif Yang Tidak Hanya Mengutamakan Keadilan Secara Posedural Saja Tetapi Juga Keadilan Yang Substansial.
English Abstract
In this thesis, the author raised the problems of Constitutional Review based on the practices implementation of a norm. The selection of this title effected by the constitutional review of the Act Number 20 year 2003 about National Education System, in particular article 50 paragraph (3) which is mandated to the Gove rnment and/or local authorities to execute an education system with international standards. Implementation of the education system with the international standard ( RSBI) in practice turned out to bring problems that threatened the constitutional rights of citizens to get the qualified education on an aquitably. In fact, the implementation of RSBI that continuing almost ten years, raises the discrimination on the aspect of education. Based on that impelementation of RSBI problems, the Constitutional Court accepted a petition from petitioner to dissolve the RSBI system in Indonesia. On the decision of Constitutional Court Number 05/PUU-X/2012 there is a different judges opinion which explains that petition by petitioner is not problem of constitutionality norm, otherwise the constitutional review from the incorrect implementation of norm. If the main problems is practices implementation of a norm, thus authority is not at Constitutional Court instead. Based on the problem above, this thesis raised the problem formulation: (1) whether the basic aspects influenced constitutional review Act Number 20 year 2003 is a practice implementation of a norm? (2) Does the other decision of the Constitutional Court that based upon the practice implementation of norms? (3) Shall the Constitutional Court decided the constitutional review beased on the practice implementation of a norm? The methods used in this study are normative legal research that using three approximation methods which are statutory approach, case approach, and conceptual approach.The primary legal materials, secondary and tertiary earned the author will be analyzed using qualitative analysis techniques including descriptive data analysis method that refers to a particular problem and is associated with the opinions of legal scholars and the applicable legislation. From the research based on the above method, the author answers the problems that the basic aspects of constitutional review about article 50 paragraph (3) of Act Number 20 year 2003 is the practice implementation of a norm that happen in the implementation of RSBI system. The Constitutional Court has the authority to decided this case because the constitutional rights of the citizens was robbed by the implementation of the RSBI system which is legitimate on the article 50 paragraph (3) of Act Number 20 year 2003 about National Education System. The harmful by the petitiors as well as specific, actual and potential, and also there is a causal verband between the harm suffered by the petitiors with the enactment of Act Number 20 year 2003 about National Education System. The Constitutional Court has the authority to decide that case because the making of the norm is an implementation of the highers norm and higher norms are the basis of making lower norms. In addition, the development of constitutional review on the Constitutional Court embraced the progressive law that not only standstill for fairness in procedural but also a substantial justice.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/12/051401860 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 12 Mar 2014 13:44 |
| Last Modified: | 19 Apr 2022 03:50 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111738 |
Preview |
Text
SKRIPSI.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |