Romadhona, IstikhomahDika (2014) Kajian Yuridis Terhadap Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Bagi Perusahaan Asuransi Berkaitan Dengan Erlindungan Hukum Nasabah,. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Adanya kewenangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi yang tersentral pada satu lembaga yaitu Menteri Keuangan yang kemudian dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan semakin membuat permasalahan lebih kompleks terkait perlindungan hukum bagi nasabahnya. Tidak adanya kewenangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi akan membuat nasabah merasa tidak aman ketika menanamkan dananya di perusahaan asuransi. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka terdapat rumusan masalah: (1) Apa dasar teori terhadap kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi? (2) Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah yang dirugikan terkait kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi? Penulisan karya tulis ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang – undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa dasar teori dari kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi adalah karena mudahnya persyaratan dalam kepailitan sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Adanya kewenangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi yang tersentral pada satu lembaga bertujuan untuk menjamin kepentingan semua pihak demi menciptakan sistem perekonomian yang stabil melalui sektor jasa keuangan. Adapun perlindungan hukum terhadap nasabah yang dirugikan terkait tidak adanya kewenangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi sebagaimana tercantum dalam peraturan perundangundangan yang ada masih belum cukup menjamin kepentingan nasabah. Berkaitan dengan hal tersebut maka nasabah dapat mempertahankan hak atas segala piutangnya dengan melakukan upaya hukum lain diluar lembaga kepailitan berdasarkan perjanjian pada umumnya dalam KUH Perdata melalui sengketa keperdataan (wanprestasi).
English Abstract
The authority in applying bankruptcy statement petition for insurance company that centered to the one institution, which is Financial Ministry which then directed to the Financial Service Authority (Otoritas Jasa Keuangan) makes more complex problem related to the legal protection for its client. With no authority in applying bankruptcy statement petition for insurance company will make clients feel unsafe or insecure when they invest their capital in the insurance company. Based on the explanation above, there are problem formulations as follow: (1) What is basic theory to the authority of Financial Service Authority in applying bankruptcy statement petition for insurance company? (2) How is the legal protection for the harmed client that related to the authority of Financial Service Authority in applying bankruptcy statement petition for insurance company? The writing of this paper uses research type of normative juridical with the method of statute approach, case approach, and conceptual approach. From the research result with the method above, the researcher obtain the answer over the existence problem that basic theory from the authority of Financial Service Authority in applying bankruptcy statement petition for insurance company is because the easy requirement in bankruptcy as what mentioned in Clause 1 paragraph (1) Act Number 4 Year of 1998 about Bankruptcy that debitors that have two or more creditors and don’t pay full at least one debt that been overdue and billable, stated as bankrupt with court decision both from self application or application from one or more creditors. The authority in applying bankruptcy statement petition for insurance company that centered to one institution aimed to guarantee the interest of all parties in order to create stable economic system through financial service sector. Legal protection to the harmed client related with no authority in applying bankruptcy statement petition for insurance company as what mentioned in existence law rule is still not enough to guarantee the client’s interest. Related to that thing, thus the client can keep the rights over all of account with other law effort out of bankruptcy institution, generally in the Act of Civil Law the lawsuit can be conducted through civil dispute (non-performance of contract or breach of contract).
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/112/0581402481 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 23 Apr 2014 10:47 |
| Last Modified: | 19 Apr 2022 03:20 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111730 |
Preview |
Text
daftar_isi_new.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
SKRIPSI_REVISI.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
COVER.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |