Adiabakti, Erwin (2014) Eksistensi Sistem Pembuktian Terbalik Bagi Terdakwa Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan terkait eksistensi sistem pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang terkait dengan kedudukan hak asasi manusia pada terdakwa. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh keberadaan pengaturan sistem pembuktian terbalik pada UU 8/2010 yang menjadi perdebatan karena dianggap sistem pembuktian terbalik telah melanggar hak asasi manusia khususnya bagi terdakwa. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulisan karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana eksistensi pengaturan sistem pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang di Indonesia? (2) Bagaimana pengaturan sistem pembuktian terbalik pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 jika ditinjau dalam perspektif hak asasi manusia? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan sejarah (history approach) Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi sistematis dan interpretasi historis. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa eksistensi pengaturan sistem pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang dilatar belakangi oleh hasil adopsi pengaturan pembuktian terbalik yang diatur lebih dahulu dalam UU Tindak Pidana Korupsi yang telah mengadopsinya dari negara lain serta sebagai bentuk upaya mempermudah proses pembuktian tindak pidana pencucian uang yang tingkat pembuktiannya sangat kompleks, serta didasari oleh dampak tindak pidana pencucian uang yang sangat merugikan masyarakat. Terkait kedudukan hak asasi manusia bagi terdakwa atas pengaturan sistem pembuktian terbalik pada UU 8/2010 memang telah menyimpang dari asas praduga tak bersalah dan hak asasi manusia atas persamaan kedudukan dalam hukum. Namun hal tersebut bukanlah sebuah bentuk pelanggaran hak asasi manusia, karena hal tersebut didasari dengan adanya pembatasan hak asasi manusia yang diatur oleh pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945. Kemudian pengaturan sistem pembuktian terbalik pada UU 8/2010 ini masih kurang lengkap terkait konsekuensi atas kelanjutan dari terdakwa melakukan pembuktian atas harta kekayaannya, apakah pembuktian terbalik tersebut digunakan untuk memperkuat alat bukti atau digunakan sebagai tolok ukur bahwa terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang.
English Abstract
In this paper the authors raise issues concerning the existence of reversal of the burden proof systems in money laundering related to the position of human rights on the defendant. The choice of theme background by the existence of of reversal of the burden proof systems on the Act. No 8 of 2010 are being debated because of of reversal of the burden proof systems are considered to have violated human rights, especially for the defendant. Based on that problem, the writing of this paper raised the formulation of the problem : (1) How does the existence of reversal of the burden proof systems settings on money laundering in Indonesia? (2) How does the existence of reversal of the burden proof systems at Act No. 8 of 2010 if it is viewed in the perspective of human rights? Then the method of this research is normative juridical method with statute approach and history approach. Primary legal materials, secondary, and tertiary obtained by the writters will be analyzed by using a systematic interpretation and historical interpretation. From the results of research, the writers have obtained answers to existing problems that the background reversal of the burden proof systems on the Act No 8 of 2010 according of the adoption reversal of the burden proof systems in the first set of Corruption Act that has adopted from other countries as well as efforts to facilitate the process of proving the form of money laundering that the level of proof is very complex. Related to the position of human rights for the accused to reverse authentication system settings on reversal of the burden proof systems on the Act No 8 of 2010 it has deviated from the principle of presumption of innocence and human rights to equality before the law but it is not a violation of human rights, because it is based on the limitation of human rights set forth by section 28J of paragraph (1) and (2) the Constitution NRI 1945. Then reversal of the burden proof systems on the Act No 8 of 2010 is still incomplete related consequences for the continuation of the proof of the defendants conduct wealth, whether of proof is used to strengthen the evidence or used as a benchmark that proved or not proved the defendant committed the crime of money laundering. As well as to ensure legal certainty for the defendant.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/110/051402479 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 23 Apr 2014 07:45 |
| Last Modified: | 19 Apr 2022 03:18 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111728 |
Preview |
Text
SKRIPSI_ERWIN_ADIABAKTI_105010103111003.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |