Pelaksanaan Sistem E-Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Mencegah Terjadinya Persekongkolan Tender

Arfanti, Maria Avilla Cahya (2014) Pelaksanaan Sistem E-Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Mencegah Terjadinya Persekongkolan Tender. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalah mengenai Pelaksanaan Sistem EProcurement dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Mencegah Terjadinya Persekongkolan Tender. pemilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya berbagai penyimpangan dalam pengadaan barang. Pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBN/APBD merupakan pengadaan barang jasa di lingkungan pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan barang jasa publik. Meskipun telah diatur dengan aturan hukum yang jelas dan mengikat, pada kenyataannnya terdapat banyak penyimpangan dan persekongkolan dalam pengadaan di lingkungan pemerintah. Oleh karena itu, dibuatlah ketentuan mengenai kewajiban untuk melakukan pengadaan melalui sistem elektronik atau E-Procurement dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Penelitian ini mencoba menganalisis dan mengidentifikasi pelaksanaan sistem e-procurement dalam pengadaan barang jasa pemerintah untuk mencegah terjadinya persekongkolan tender di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tata cara pelaksanaan e-procurement sesuai Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan Peraturan Walikota Malang Nomor 13 Tahun 2012. Hambatan yang terjadi adalah hambatan internal berupa keterbatasan SDM dan ketidaklancaran sistem dan hambatan eksternal yang dialami diantaranya kendala teknis, kendala non teknis berupa gangguan dari pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan, penyedia barang/jasa yang belum memahami sistem e-procurement, dan keterbatasan perangkat dari penyedia barang/jasa. Belum adanya upaya yang dilakukan dapat mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan yang dapat mengarah pada indikasi persekongkolan sesuai Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender.

English Abstract

In this paper, the author raised the issues of Implementing the E-Procurement System with Regard to the Goverment’s Goods and Services to Mitigate the Risk of Conspiracy between Parties. The reason why search issues is being choosed by the author is that we caredly face many frauds on procurement process. The goods and services procurement which funded by APBN/APBD are the procurement process within goverment institution aiming to provide public goods and services. Although, it has been clearly stipulated by law, in fact, there are many fraud and colussion risk on the procurement system conducted by the goverment. Therefore, the provision regarding to the obligation to implement e-procurement has been issued in the form of Presidentiil Regulation Number 70 of 2012. The study focussed in analyze and identify of Implementing the E-Procurement System with Regard to the Goverment’s Goods and Services to Mitigate the Risk of Conspiracy between Parties on Public Works, Housing, and Building Inspection Office of the City Goverment of Malang. The study was conducted by the sosiojuridic method. The result of this study concluded that the implementation procedure of e-procurement in accordance with Presidentiil Regulation Number 70 of 2012 and the Decree of Malang City Major Number 13 of 2012. The issue appears on the study are the lack of human resources, system barriers and external barriers i.e. technical factor, non-technical factor from those who aim to earn illegal profit, vendor which do not understand the e-procurement system, and lack of vendor capability. The absence of any efforts to settle above problems can lead to the indication of an illegal conspiracy in accordance with the Guidelines of Article 22 Regarding the Prohibition of Illegal Bid-Rigging.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2014/103/051402378
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited: 17 Apr 2014 08:47
Last Modified: 19 Apr 2022 01:44
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111720
[thumbnail of skripsi_softcopy_(pdf).pdf]
Preview
Text
skripsi_softcopy_(pdf).pdf

Download (3MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item