Helawati, Sabrina (2014) Kendala Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Tanpa Izin Oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Studi Di Kepolisian Resort Mojokerto. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada Skripsi Ini, Penulis Membahas Tentang Kendala Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Tanpa Izin Yang Ada Di Kabupaten Mojokerto. Hal Ini Dilatarbelakangi Dengan Maraknya Kasus Pertambangan Tanpa Izin Di Kabupaten Mojokerto, Namun Hanya Sedikit Yang Disidik Oleh Pihak Kepolisian Resort Mojokerto. Tujuan Penulisan Ini Adalah Untuk Mengetahui, Memahami, Dan Menganalisis Tentang Kendala Dan Upaya Penegakan Hukum Yang Dihadapi Kepolisian Resort Mojokerto Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Tanpa Izin. Dalam Rangka Mengetahui Kendala Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Tanpa Izin, Maka Jenis Penelitian Yang Digunakan Adalah Penelitian Hukum Empiris, Melalui Pendekatan Penelitian Yuridis Sosiologis. Penelitian Ini Dilakukan Di Kepolisian Resort Mojokerto Dengan Data Primer Yang Diperoleh Dengan Wawancara Kepada Anggota Penyidik Dan Studi Pengamatan Terhadap Berita Acara Pemeriksaan (Bap), Sedangkan Data Sekunder Diperoleh Dengan Studi Dokumentasi. Kemudian Menganalisis Data Yang Diperoleh Dengan Teknik Deskriptif Kualitatif. Berdasarkan Hasil Penelitian, Kendala Internal Yang Dihadapi Kepolisian Resort Mojokerto Adalah Kuantitas Dan Kualitas Personil Penyidik Di Tiap-Tiap Unit Yang Belum Memadai, Khususnya Di Unit Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Resort Mojokerto, Dan Koordinasi Antara Pihak Kepolisian Dengan Badan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal (Bptpm) Kabupaten Mojokerto Yang Tidak Efektif. Kendala Eksternal Yang Timbul Adalah Ketidakhadiran Saksi Yang Dipanggil Secara Sah, Keterangan Saksi Yang Tidak Jelas, Dan Keterangan Saksi Ahli Yang Tidak Sesuai Dengan Pertanyaan Penyidik. Upaya Yang Dilakukan Terhadap Kendala Internal Adalah Melakukan Pelatihan-Pelatihan, Diklat, Dan Evaluasi Yang Secara Khusus Dilakukan Untuk Mengukur Kemampuan (Kinerja) Personil Penyidik, Dan Menyusun Strategi Guna Peningkatan Koordinasi Antar Instansi Penegak Hukum. Upaya Yang Dilakukan Terhadap Kendala Eksternal Adalah Melakukan Penyampaian Surat Panggilan Ii, Menjelaskan Kepada Saksi Tentang Kewajiban Saksi, Menunjukkan Dasar Hukum Tentang Kewajiban Saksi Ahli. Saran Yang Diberikan Dalam Penulisan Skripsi Ini Adalah Perlunya Satuan Reskrim Mengatasi Segala Kendala Yang Ada Dalam Proses Penyidikan Pertambangan Batuan Tanpa Izin
English Abstract
In this paper, the writer will discuss about the law enforcement constraints against illegal rock mining criminal act. The background of this paper is because there were so many illegal rock mining in Kabupaten Mojokerto, but only a few of them had been investigated by the Mojokerto Police Resort. The objectives of this paper are simply to get to know, to have deep understanding, and to analyze the constraints and efforts of law enforcement by Mojokerto Police Resort against the illegal rock mining. The writer used the empirical legal research method with socio-juridical approach. The primary data in this paper consists of the investigator members’ interviews and study observations of Berita Acara Pemeriksaan (BAP). For the secondary data the writer used study documentation, then all the data will be analyzed using the qualitative description method. Based on the research result, the internal constraints faced by the Mojokerto Police Resort are the lack of quantity and quality of investigator personnel in each unit, particularly in the Mojokerto Specific Crime Unit Police, and the lack of coordination between the police officer and Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BTPTM) in Kabupaten Mojokerto. Furthermore, the external constraints are are the absence of witnesses during the trial, the unclear witnesses’ testimony, and the inconsistence of expert witnesses testimony. The efforts to overcame internal constraints were specifically conducted training and evaluation to measure the investigator personnel ability and set the strategy to improve coordination between the law enforcement agencies.Besides that, the efforts made to overcome the external constraints were sent the Penyampaian Surat Panggilan II, explained to the witnesses their obligations, and to pointed out the legal basis of the witnesses’ obligations. In the end, the writer’s suggestion in this paper is for the Criminal Unit, they have to overcome all the constraints as soon as they can.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/10/051401858 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 12 Mar 2014 13:23 |
| Last Modified: | 19 Apr 2022 01:40 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111716 |
Preview |
Text
Awal_PDF.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
SKRIPSI_PDF.pdf Download (7MB) | Preview |
Preview |
Text
COVER_PDF.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |