Nugroho, Aryo (2013) Pertimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Pasir Besi Operasi Produksi 503/007/IUP-PERPANJANGAN/409.304/XI/2011( Studi Di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Tingginya permintaan pasir besi di pasaran nasional hingga internasional, membuat para pengusaha pertambangan berlomba-lomba untuk melakukan aktivitas pertambangan produksi pasir besi di pantai Jolosutro. Keluarnya Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Nomor 503/007/IUP-Perpanjangan/409.304/XI/2011 dan Surat Ijin Pertambangan Umum (SIPU) no.545/SIPU/04/409.113/2007 yang dipegang oleh Edy Sampurna. Keluarnya IUP tersebut ternyata menimbulkan pro kontra. Masyarakat menuntut untuk menutup aktivitas pertambangan karena di Peraturan Daerah no.5 tahun 2009 disebutkan bahwa pantai Jolosutro merupakan kawasan wisata.Peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisis dasar pertimbangan pemerintah Kabupaten Blitar mengeluarkan ijin tersebut. Selain itu, peneliti akan menangalisis dampak dari adanya aktivitas pertambangan di pantai Jolosutro tersebut. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis sosiologis, yang mendasarkan penelitian pada peraturan-peraturan yang berlaku dan juga dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi sebenarnya di lapangan. Data yang digunakan adalah primer dan data sekunder yang didapatkan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi pada lokasi penelitian, yaitu pantai Jolosutro Desa Ringin Rejo Kecamatan Wates dan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya serta Tata Ruang serta Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dasar pertimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar mengeluarkan ijin pertambangan adalah adanya peraturan yang menyebutkan bahwa daerah tersebut merupakan wilayah tambang dan izin dikeluarkan sudah sesuai prosedur. Adapun peraturan yang menguatkan dasar pertimbangan tersebut adalah UU no.32 tahun 2004, UU no.4 tahun 2009, PP no.38 tahun 2007 dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup no.11 tahun 2006,meskipun ada peraturan daerah yang bertentangan. Dikeluarnya peraturan tersebut mengakibatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar pantai Jolosutro yang bekerja di sektor tambang Namun, dampak negatif yang ditimbulkan juga besar,yakni pendapatatan nelayan berkurang, terjadinya kerusakannya lingkungan sekitar pantai Jolosutro, semakin menipis komoditas pasir besi sehingga akan terjadi pemberhentian pekerja dalam skala besar serta terkikisnya dataran yang dimiliki Kabupaten Blitar sehingga terjadi penyempitan lahan.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2013/59/051302941 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Hasbi |
| Date Deposited: | 11 Apr 2013 15:25 |
| Last Modified: | 18 Apr 2022 03:16 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111675 |
Preview |
Text
DAFTAR_ISI_KATA_PENGANTAR_ABSTRAK.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
COVER.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
skripsi_lengkap_FINAL.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |