Fahlevi, Rizki Rezza (2013) Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/P UU-IX/2011 Terhadap Job Insecurity Pekerja Outsourcing. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No.27/P UU-IX/2011 yang dikaitkan dengan upaya menekan ketidakamanan kerja (job insecurity) yang dialami oleh pekerja outsourcing. Ditempatkan pada latar belakang permasalahan konstitusional yaitu tidak adanya jaminan perlindungan dan syarat-syarat kerja bagi pekerja outsourcing, sehingga menimbulkan ketidakpastian keberlanjutan kerja. Kehadiran Putusan MK dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional pekerja agar keamanan kerja (job security) pekerja outsourcing dapat terjamin. Perlindungan tersebut antara lain dengan mengharuskan perjanjian kerja pada praktek outsourcing berdasarkan PKWTT atau tetap dapat menggunakan PKWT asalkan mensyaratkan perihal pengalihan perlindungan hak pekerja/prinsip TUPE (transfer of undertaking protection of employment) dalam perjanjian kerja. Prinsip tersebut diadopsi dari pengaturan pengalihan perusahaan dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Faktanya pengaturan tersebut berkorelasi dengan ketentuan PHK yaitu Pasal 163 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan demikian prinsip tersebut tetap berpotensi menimbulkan ketidakpastian keberlanjutan kerja. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan perlindungan terhadap pekerja outsourcing yang terdapat dalam putusan MK No.27/P UU-IX/2011 serta menganalisis implikasi hukum putusan MK tersebut terhadap job insecurity pekerja outsourcing. Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat dua bentuk perlindungan yang diberikan oleh MK terhadap pekerja outsourcing dalam putusan MK No.27/P UU-IX/2011 yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif yaitu dengan menerapkan prinsip TUPE pada praktek outsourcing yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan hilangnya job security bagi pekerja outsourcing. Perlindungan represif ditujukan untuk menyelesaikan sengketa dalam rangka mempertahankan hak pekerja yaitu dengan memberikan kedudukan hukum kepada pekerja outsourcing untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan hubungan industrial sebagai sengketa hak, apabila diberhentikan dengan alasan pergantian perusahaan outsourcing. Terdapat dua hal yang menjadi kendala dalam menekan job insecurity pekerja outsourcing pasca putusan MK. Pertama, tetap diperbolehkannya PKWT dalam praktek outsourcing pada pekerjaan permanen, padahal kerja kontrak termasuk dalam precarious work yang tidak memiliki keberlanjutan kerja. Kedua, penerapan prinsip TUPE hanya dapat menjamin hak-hak pekerja termasuk ketika di PHK, sebagaimana terjadi dalam pengalihan perusahaan. Berdasarkan kedua hal tersebut maka dapat disimpulkan putusan MK berimplikasi hukum terhadap job insecurity yaitu meningkatkan ketidakpastian keberlanjutan kerja bagi pekerja outsourcing.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2013/5/051302885 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Hasbi |
| Date Deposited: | 12 Apr 2013 14:34 |
| Last Modified: | 18 Apr 2022 03:02 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111665 |
Preview |
Text
Lampiran_3.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
Halaman_Judul,_Lembar_Persetujuan,_Lembar_Pengesahan,_Kata_Pengantar,_Daftar_Isi,_Daftar_Gambar,_.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
Lampiran_2.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
Lampiran_4.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_I-VI.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
Lampiran_1.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |