Candra, Megawati (2013) Efektifitaspasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanahterkait Tindakan Administratif Ppat Yang Tidak Menyampaikan Akta Tepat Waktu Kepada Kantor Pertanahan (Studikasus. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas bagaimana efektivitas Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah terkait tindakan administratif PPAT yang tidak menyampaikan akta tepat waktu kepada Kantor Pertanahan. Hal yang melatarbelakangi penulisan ini bahwa karena, Berdasarkan isu yang beredar di masyarakat tidak sedikit PPAT yang mengabaikan kepentingan kliennya, misalnya akta tersebut terbengkalai sampai dengan 4 (empat) minggu hingga 2 bulan baru di daftar. Tentunya hal ini sangat merugikan kepentingan klien yang menghadap ke PPAT. Masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimanakah efektivitas Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah terkait tindakan administratif PPAT yang tidak menyampaikan akta tepat waktu kepada Kantor Pertanahan. dan 2). Apa saja faktor penghambat yang dihadapi Kantor Pertanahan Kota Malang dalam pelaksanaan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan apa upaya untuk mengatasi faktor penghambat tersebut? Sehingga untuk menjawab masalahyang dikaji tersebut, penulis menggunakan jenis penelitianhukumempiris. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu Berdasarkan pembahasan dan analisa diatas dapat disimpulkan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah adalah Tidak Efektif, karena dalam 5 indikator efektivitas penegakan hukum, Soerjono Soekamto, hanya dua faktor saja yang memenuhi, yakni faktor substansi, dimana peraturan dan sanksi sudah diatur secara implisit dan faktor fasilitas dan sarana dimana seluruh organ dalam BPN sudah diduduki dan ditempati oleh para sarjana. Tiga indikator lain memiliki kekurangan, yakni: pertama, faktor Peranan penegak hukum, dimana fokus utama BPN saat ini adalah pensertifikatan tanah dan pemberian sanksi kepada PPAT yang terbukti melakukan pelanggaran. kedua, Faktor Masyarakat dimana PPAT melakuan pendaftaran akta sampai dengan kurun waktu satu bulan. danketiga,Faktor Budaya, keterlambatan dalam melakukan pendaftaran adalah hal yang sudah biasa dilakukan oleh PPAT Kota Malang. Menyikapi hal tersebut di atas, BPN harus lebih fokus untuk melaksanakan amanat Pasal 40 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomer 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan memberikan sanksi administrasi kepada PPAT
English Abstract
In writing this paper the author discusses how the effectiveness of Article 62 of Government Regulation No. 24 Year 1997 on Land Registration PPAT related administrative actions that do not deliver on time the deed to the Land Office . It s behind the writing of that because , according to rumors circulating in the community did little PPAT that ignores the interests of his client , for example, the deed undone up to 4 ( four ) weeks to 2 months in the new list. Obviously this is very detrimental to the interests of clients facing PPAT . The problem studied in this thesis are : 1 ) How does the effectiveness of Article 62 of Government Regulation No. 24 Year 1997 on Land Registration PPAT related administrative actions that do not deliver on time the deed to the Land Office . and 2 ) . What are the inhibiting factors facing the Land Office of Malang in the implementation of Article 62 of Government Regulation No. 24 Year 1997 on Land Registration and any attempt to overcome the obstacle ? To answer the problem studied , the authors use this type of emprical legal research. Based on the results of the study , the authors obtained answers to existing problems , namely Based on the above discussion and analysis can be concluded Article 62 of Government Regulation No. 24 of 1997 on the ground Registration is Not Effective , because the 5 indicators of the effectiveness of law enforcement , Soerjono Soekamto , only two factors alone that meet , the factors of substance , where the rules and sanctions is set implicitly and facility factors and the means by which the entire organ in the BPN already occupied and occupied by scholars . Three other indicators have shortcomings , namely : first, the role of law enforcement factor , where the main focus at this time is the certification of BPN land and sanctioning proven to PPAT offense . The second factor which the Society PPAT deed registration to undergo a period of one month . and third , Cultural Factors , delay in registration is the thing that is commonly practiced by PPAT Malang . In response to the above , the BPN should be more focused to carry out the mandate of Article 40 paragraph 1 of Government Regulation number 24 of 1997 on Land Registration , by giving administrative sanction to PPAT .
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2013/278/051407539 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 20 Nov 2014 14:34 |
| Last Modified: | 18 Apr 2022 02:19 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111639 |
Preview |
Text
Skripsi_Megawati_Candra.pdf Download (3MB) | Preview |
Preview |
Text
Skripsi_Megawati_Candra_39.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |