Hariadi, Ridho Kusumo (2013) Kekuatan Mengikat Surat Pernyataan Tentang Tanggung Jawab Ayah Biologis Terhadap Anaknya Studi Dalam Pasal 43 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puuviii/ 201. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis akan membahas tentang masalah kekuatan mengikat Surat Pernyataan Tentang Tanggung Jawab Ayah Biologis Terhadap Anaknya. Hal ini di latar belakangi oleh semakin maraknya dan berkembangnya masalah lahirnya anak di luar perkawinan yang membuat Mahkamah Konstitusi melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 karena menurut perkembangan zaman serta berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia saat ini jika Pasal 43 (1) Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 sudah tidak lagi berlaku efektif. Kekuatan mengikat surat pernyataan tentang tanggung jawab ayah biologis terhadap anak luar kawin ini menjadi pokok bahasan terjadi akibat dari tidak adanya perkawinan yang sesuai yang telah diatur di dalam hukum perkawinan di Indonesia, yakni melangsungkan perkawinan yang sah menurut negara dan dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah. Terkait dengan masalah tersebut, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam permohonan uji materiil yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar atau yang dikenal Machica Mochtar terhadap kelayakan Pasl 43 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memutuskan bahwa anak luar kawin tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini dan/atau bukti lain yang menurut hukum dapat menjadi acuan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan darah dengan ayahnya. Dalam upaya untuk mengetahui kekuatan mengikat surat pernyataan tentang tanggung jawab ayah biologis terhadap anak luar kawin tersebut, berikut akan dijelaskan mengenai pertimbangan hukumnya. Maka metode pendekatan yang akan diterapkan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban serta pengetahuan atas permasalah yang ada, bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat melindungi hak-hak anak luar kawin khususnya dengan ayah biologisnya dan ayah biologis dari anak yang bersangkutan harus tetap bertanggung jawab secara
English Abstract
In writing this paper the author will discuss the issue binding force Responsibility Statement About Biological Father Of His son. It is in the foreground and the background by the growing problem of the proliferation of bastardy that make childbirth Constitutional Court Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 because according to the times and the development of science and technology in Indonesia today if Article 43 ( 1) Nomor1 Act of 1974 is no longer effective Binding force of the statement of responsibility beyond the biological father of the child is the subject of marriage the result of the absence of suitable marriage that has been arranged in the marriage laws in Indonesia, which establish a legal marriage under state and listed by the marriage registrar employees. Related to the issue, the Constitutional Court of the Republic of Indonesia in the petition for judicial review filed by Hj. Aisyah Mochtar, known for the feasibility Pasl Machica Mochtar 43 (1) of Law No. 1 of 1974 which decided that the child outside of marriage still has a civil relationship with her biological father can be proven along with science and technology today and / or other evidence according to the law can be a reference that illegitimate children have blood relationship with his father. In an effort to determine the binding strength of a statement about the biological fathers responsibility towards the illegitimate child, the following will explain the legal considerations. Then the method will be applied approach is normative, the research examines the application of the rules or norms of positive law. Based on the results of the study, the authors obtained answers and knowledge of the problem as it exists, that with the Decision of the Constitutional Court, to protect the rights of illegitimate children in particular with the biological father and the biological father of the child in question must remain the full responsibility to provide for children to adulthood, regardless of the problem is not the existence of the marriage.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2013/267/051400443 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 30 Jan 2014 14:25 |
| Last Modified: | 18 Apr 2022 01:39 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111629 |
Preview |
Text
BAB_V.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_III.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_II.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_IV.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_I.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
cover+daftar_isi.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
skripsi_lengkap.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |