Akbar, Febrian Rizky (2013) Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Dalam Prespektif Cybercrime (Kajian Normatif Komparatif Kuh Pidana, UU NO 11 TAHUN 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektron. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai tindak pidana pada cybercrime, berupa kegiatan prostitusi yang dilakukan secara online. Pembahasan tersebut dilatar belakangi oleh perkembangan manusia khususnya pada bidang IPTEK, akan tetapi perkembangan tersebut juga membawa dampak negatif, hal tersebut dapat dilihat dengan munculnya tindak pidana prostitusi secara online. Tindak pidana ini sangat memanfaatkan kecanggihan di bidang IPTEK tersebut didalam menjalankan kegiatannya. Mengangkat rumusan masalah (1) Bagaimana pengaturan mengenai prostitusi secara online dalam ketentuan KUHP Pidana, UU no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik dan UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, RUU KUHP sebagai kebijakan atau upaya penal dalam menanggulangi dan menyikapi perbuatan atau tindak pidana prostitusi secara online? (2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku prostitusi secara online dalam ketentuan KUH Pidana, UU no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan RUU KUH Pidana. Pada pembahasan masalah tersebut digunakan jenis penelitian normatif komparatif, pendekatan yang digunakan Statue Approach,sumber bahan hukum primer KUHP, UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE, UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, sedangkan tenik analisis menggunakan interpretasi komparatif futuristis dalam mengolah bahan hukum yang memiliki keterkaitan yang relevan dengan rumusan masalah. Hasil dari penelitian adalah diketahuinya pengaturan mengenai kejahatan prostitusi secara online sebenarnya dapat dijerat atau tidak, apabila menggnakan keempat sumber bahan hukum yang ada. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana prostitusi online berdasarkan empat undang-undang yang berbeda dapat diketahui bahwa siapakah yang dapat dibebani pertanggungjawaban dan syarat apa saja yang harus terpenuhi dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana tersebut.. Bagi pemerintah dengan adanya pembahasan mengenai perbandingan pertanggungjawaban pelaku dari tindak pidana prostitusi secara online ini diharap pemerintah segera merevisi beberapa Pasal yang sekiranya masih memiliki kelemahan dalam menjerat sebuah perbuatan tindak pidana atau segera menyelesaikan RUU KUHP supaya RUU KUHP tersebut dapat menjadi hukum positif. Bagi aparat penegak hukum, bahwa tindak pidana berupa prostitusi secara online ini perlu dicermati kembali, mengingat sebenarnya tindak pidana prostitusi secara online ini sebenarnya dapat dikenai pasal berlapis berdasarkan perundang-undangan yang berbeda.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2013/26/051302907 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Hasbi |
| Date Deposited: | 11 Apr 2013 08:52 |
| Last Modified: | 18 Apr 2022 01:31 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111622 |
Preview |
Text
SOFTCOPY_SKRIPSI_PDF_FIX.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |