Implementasi Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pidana Izin Hiburan (Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo)

Erastiangga, Agra Deta (2013) Implementasi Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pidana Izin Hiburan (Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam skripsi ini, penulis membahas mengenai Implementasi pasal 8 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Izin Hiburan. Dalam skripsi ini juga akan dibahas terkait kendala yang dialami aparat berwenang yang dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo serta upayanya untuk mengatasi kendala dalam melakukan penegakan Perda Nomor 9 Tahun 2010. Hal yang mendasari penulis untuk mengangkat judul ini karena adanya fakta di lapangan bahwa sering terjadinya pelanggaran yang terjadi terkait dengan Perda Izin Hiburan. Tujuan penulisan ini bagi mahasiswa yaitu sebagai rujukan yang khususnya bagi mahasiswa ilmu hukum yang sedang mempelajari tentang pelanggaran peraturan daerah yang kaitannya dengan izin hiburan. Sedangkan bagi pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo dapat digunakan sebagai rujukan dalam hal mengetahui upaya penanggulangan dalam menghadapi kendala terkait Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Izin Hiburan. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui secara mendalam mengenai kendala yang terjadi terkait penegakan perda izin hiburan dan upaya yang dilakukan aparat berwenang, maka penulis menggunakan suatu metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu dengan cara mengkaji dan menginterpretasikan hal-hal yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan dan bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang- undangan yang ada beserta literatur lainnya untuk selanjutnya dihubungkan dengan kondisi yang ada dalam masyarakat. Untuk dapat mencegah terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Izin Hiburan, maka pihak dari Satpol PP Kota Probolinggo harus melakukan cara preventif dan represif. Saran yang dapat diberikan dalam penulisan ini yaitu, Satpol PP harus berkoordinasi dengan pihak lain dalam hal penanggulangan pelanggaran perda agar penegakan peraturan daerah dapat berjalan dengan optimal.

English Abstract

In this paper, the authors will discuss the enforcement of article 8 Probolinggo District Regulation No. 9 of 2010 on Entertainment Permit. This paper will also discuss the obstacles faced by the Probolinggo’s Civil Service Police Unit and their efforts to overcome the difficulties in implementing the rule of law No. 9 of 2010. The basis of the writer choose this title because of the facts on the field that the frequent occurrence of violations associated with Entertainment Permit Regulation. The purpose of this paper is as a reference for students, especially for students who are studying the science of law on breach of local regulations related to entertainment license. As for the Civil Service Police Unit Probolinggo can be used as a reference in terms of knowing the response in the face of obstacles related to Probolinggo District Regulation No. 9 of 2010 on Entertainment Permit. In this case the writer would like to know more about the problems that occur related to enforcement of the regulations of entertainment place, so the authors use an juridical empirical theoretical approach, by reviewing and interpreting the things that contained in the provisions and the provision of legal materials in the form of legislation along with other literature that further connected to the existing conditions in the community. In order to prevent the violations of Probolinggo District Regulation No. 9 of 2010 on Entertainment Permit, then the Satpol PP of Probolinggo city should perform preventive and repressive way. Advice can be given in this paper, namely, municipal police must coordinate with others in handling violations of regulations so that local enforcement can run optimally

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2013/259/051311760
Uncontrolled Keywords: Pelanggaran, Peraturan Daerah, Tempat Hiburan, Satuan Polisi Pamong Praja,-Abuse, Regulation, Amusement Places, Civil Service Police Unit.
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited: 19 Dec 2013 10:52
Last Modified: 18 Apr 2022 01:29
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111621
[thumbnail of Agra_Deta_Erastiangga_0910110109.pdf]
Preview
Text
Agra_Deta_Erastiangga_0910110109.pdf

Download (2MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item